TIKTAK.ID

Tag: Badan Gizi Nasional

  • Kejagung Akui Buka Peluang Periksa Nanik S Deyang Terkait Dugaan Korupsi MBG

    Kejagung Akui Buka Peluang Periksa Nanik S Deyang Terkait Dugaan Korupsi MBG

    TIKTAK.ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengaku membuka peluang memeriksa Kepala BGN, Nanik S Deyang terkait kasus dugaan korupsi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejagung menjelaskan, semua orang yang dianggap punya informasi terkait kasus ini bisa diperiksa sebagai saksi.

    Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyampaikan hal itu ketika ditanya respons Kejagung soal pengakuan pengacara mantan Waka BGN, Sony Sonjaya, yang menyebut dugaan keterlibatan inisial NSD dalam mengubah nama-nama yayasan pengelola SPPG. Syarief menegaskan, penyidik tak hanya bergantung pada keterangan satu orang.

    “Ya, jadi begini, alat bukti yang kami dapat atau kami cari itu tidak bergantung kepada salah satu keterangan saja. Ya, kami memiliki alat bukti banyak, ada keterangan saksi, ada barang bukti elektronik, ada alat bukti dokumen, dan lain-lain, dan ahli. Jadi kami tak tergantung kepada keterangan satu orang saja ya,” ujar Syarief di kantor Kejagung, Jakarta Selatan, pada Selasa (23/6/26), seperti dilansir detikcom.

    Baca juga : Istana Bakal Cek Dugaan Mahasiswa UBK Diberi Rp20 Juta Usai Bertemu Gibran

    Menurut Syarief, pengembangan perkara dilakukan berdasarkan alat bukti. Dia pun mengeklaim penyidikan terus berjalan.

    “Sehingga kami menetapkan seorang tersangka atau membuka perkara ini lebih besar lagi atau lebih terang lagi, itu berdasarkan alat bukti yang kami cari terus hingga saat ini masih berjalan. Jadi tidak bergantung kepada keterangan satu orang,” terang Syarief.

    Syarief mengatakan Nanik S Deyang juga berpotensi diperiksa. Dia menilai pihak yang diduga memiliki informasi dapat diperiksa sebagai saksi.

    Baca juga : Mahasiswa UBK Terima Rp20 Juta Usai Bertemu Gibran, Ini Respons PDIP

    “Untuk NSD sudah beberapa kali saya sampaikan ya, kalau semua orang yang mengetahui, mengalami, itu berpotensi diperiksa sebagai saksi, ya berpotensi ya. Namun semua orang sebagai saksi itu belum tentu dia melakukan penyimpangan,” tutur Syarief.

    Meski begitu, Syarief belum menjelaskan kapan Nanik akan diperiksa. Dia menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidik.

    “Kami belum dapat menyampaikan sekarang. Namun semua orang yang mengetahui, mengalami, ya yang bisa menerangkan adanya tindak pidana itu eh akan kami pertimbangkan untuk dilakukan pemeriksaan sebagai saksi,” imbuh Syarief.

    Baca juga : Nadiem Bantah Program Pengadaan Chromebook Habiskan Anggaran Rp9,9 Triliun

    Sebelumnya, pengacara Sony, Krisna Murti, membocorkan dugaan peran NSD dalam mengubah yayasan pengelola SPPG. Dia memaparkan, yayasan yang diubah itu ada di beberapa daerah, seperti Madiun dan Bogor.

  • KemenPU Rampungkan 222 Gedung SPPG di Seluruh Indonesia, Termasuk Wilayah 3T

    KemenPU Rampungkan 222 Gedung SPPG di Seluruh Indonesia, Termasuk Wilayah 3T

    TIKTAK.ID – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dilaporkan sudah merampungkan sebanyak 222 gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 30 provinsi seluruh Indonesia, yang juga mencakup wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

    Di wilayah 3T sendiri, dibangun dua SPPG di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Wini dan PLBN Motamasin, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang termasuk area perbatasan. SPPG di PLBN Wini dibangun di atas lahan seluas 1.408,63 m² di Kabupaten Timor Tengah Utara. Sedangkan SPPG di PLBN Motamasin berdiri di atas lahan seluas 1.469,12 m² di Kabupaten Malaka.

    Menurut Menteri PU, Dody Hanggarda, titik lokasi pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia menyebut Kementerian PU bertugas melakukan survei kesiapan lahan dan mempercepat proses pembangunan sesuai target yang ditetapkan.

    Baca juga : Wakil Ketua Komisi IX Usulkan MBG Berbasis Dapur Sekolah

    “Kita telah kerjakan sekitar 222 SPPG, dan sebagian ada yang di wilayah 3T. Titiknya itu kita koordinasi langsung dengan BGN dan Kemendagri. Kita hanya survey saja, apakah tanahnya dapat segera kita bangun, karena kita juga kan dikejar target,” ujar Dody dalam Media Briefing Update Infrastruktur di Kantor Kementerian PU, Jakarta, pada Jumat (5/6/26), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Dody menjelaskan, saat ini proses serah terima aset kepada BGN sedang berlangsung. Dia mengatakan sebelum diterima secara resmi, BGN kemungkinan bakal melakukan pengecekan terhadap setiap fasilitas SPPG, guna memastikan seluruh bangunan siap digunakan.

    “Kini tengah berproses serah terima dengan BGN. Mungkin BGN akan mengecek satu per satu, tapi secara utuh sudah selesai semua,” jelas Dody.

    Baca juga : Mantan Wakil Kepala BGN Siap Bongkar Pihak yang Terlibat Korupsi MBG

    Dody menyatakan pihaknya berencana melakukan koordinasi dengan pimpinan baru BGN dalam waktu dekat, demi memastikan proses pemanfaatan dan operasional seluruh SPPG bisa berjalan dengan optimal.

    Dody memaparkan, SPPG yang dibangun oleh Kementerian PU punya fasilitas dapur utama, area cuci alat dan bahan makanan, gudang kering dan basah, ruang penyimpanan peralatan, tempat parkir, jaringan air bersih, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk memastikan standar kebersihan dan keberlanjutan lingkungan.

    Kemudian terdapat pula infrastruktur pendukung seperti ruang panel, Tempat Pembuangan Sampah (TPS), dan fasilitas pendukung lainnya. Kehadiran SPPG tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan layanan makanan bergizi bagi masyarakat, termasuk di daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

  • Mantan Wakil Kepala BGN Siap Bongkar Pihak yang Terlibat Korupsi MBG

    Mantan Wakil Kepala BGN Siap Bongkar Pihak yang Terlibat Korupsi MBG

    TIKTAK.ID – Mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya, diketahui telah secara resmi mengajukan permohonan menjadi Justice Collaborator (JC) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026. Sony mengaku siap membongkar keterlibatan pihak lain yang diduga ikut “bermain” dalam program MBG.

    “Kami baru saja dari rutan untuk memperoleh pernyataan dari klien kami, di mana klien kami menyatakan akan mengajukan JC,” ujar kuasa hukum Sony Sonjaya, Krisna Murti di Kejagung, Jakarta Selatan, pada Senin (8/6/26), seperti dilansir detikcom.

    Krisna menjelaskan, langkah JC ini diambil bukan sebagai upaya untuk menghindar dari jeratan hukum. Sebaliknya, Krisna menyebut Sony ingin bersikap kooperatif guna mengungkap siapa saja aktor yang turut bermain dalam program strategis tersebut.

    Baca juga : Nanik Deyang Sebut Dewan Pengarah BGN Bakal Diisi Ahli Gizi hingga Dokter Anak

    “Kita bukan menghindar dari permasalahan hukum. Namun kita ingin kooperatif mengungkap siapa-siapa saja yang terlibat di dalam program unggulan Presiden ini. Jadi, sekali lagi kita bukan ingin menghindar,” terang Krisna.

    Kemudian ketika ditanya soal siapa saja pihak yang dimaksud, Krisna mengatakan Sony sudah mulai menyebutkan nama-nama yang terlibat. Dia menyatakan setidaknya sudah ada lebih dari 20 nama yang disebutkan oleh Sony.

    “Ada lebih dari 20 nama itu disebutkan, cuma klien kami bilang itu baru sebagian. Sebab, kemarin pemeriksaan cukup lelah, jadi akan diungkap lagi pada pemeriksaan lanjutan. Intinya baru sebagian saja nama-nama tersebut,” tutur Krisna.

    Baca juga : Said Iqbal Ungkap Alasan Bersedia Dilantik Prabowo Jadi Penasihat Khusus Presiden

    Lebih lanjut, Krisna memaparkan alasan Sony enggan “pasang badan” sendirian dalam kasus ini. Dia mengeklaim ada banyak pihak yang menjabat Person in Charge (PIC), tapi diduga menyalahgunakan dana dan wewenang.

    “Contohnya, klien kami memberikan titik ini, contohnya 50 kepada A, 100 kepada B. Ternyata yang dibangun hanya sedikit, dan sisanya dijual, lalu mereka (PIC) mengatakan PIC klien kami. Masa uangnya masuk ke mereka semua, tapi dibebankan pada klien kita?” jelas Krisna.

    Selain tentang pembagian titik lokasi, lanjut Krisna, Sony juga berencana membongkar dugaan penyimpangan dalam berbagai proses pengadaan barang dalam proyek di BGN.

    Baca juga : Usai Disinggung Dino, Prabowo Terima 8 Dubes yang Bakal Serahkan Surat Kepercayaan

    “Dalam pemeriksaan besok, klien kami bakal mengungkap bagaimana proses tender seperti motor, lalu IT, tablet, pengadaan kaos kaki, dan sebagainya. Itu akan diungkap lebih besar lagi dan dipastikan kalau klien kami tidak membidangi pengadaan-pengadaan tersebut,” imbuhnya.

  • Nanik Deyang Sebut Dewan Pengarah BGN Bakal Diisi Ahli Gizi hingga Dokter Anak

    Nanik Deyang Sebut Dewan Pengarah BGN Bakal Diisi Ahli Gizi hingga Dokter Anak

    TIKTAK.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryanti Deyang, mengungkapkan bahwa jajaran Dewan Pengarah BGN bakal diisi oleh para ahli di bidang gizi hingga dokter.

    “Di dalam SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja), sebenarnya dari Badan Gizi Nasional berdiri itu ada Dewan Pengarah. Di Dewan Pengarah inilah akan kami isi dengan para profesor ahli gizi serta profesor anak, eh dokter anak,” ujar Nanik setelah dilantik di Kompleks Istana, Jakarta, pada Senin (8/6/26), seperti dilansir Kompas.com.

    Menurut Nanik, Dewan Pengarah tersebut bakal membimbing Pimpinan BGN dalam melaksanakan program MBG.

    Baca juga : Said Iqbal Ungkap Alasan Bersedia Dilantik Prabowo Jadi Penasihat Khusus Presiden

    “Jadi nanti yang akan meng-guidance kami, yang akan membimbing kami nanti yaitu Dewan Pengarah yang terdiri dari tujuh orang. Mungkin di antara tujuh orang itu lima kemungkinan mereka terdiri dari pakar-pakar gizi,” terang Nanik.

    Lebih lanjut, Nanik buka suara mengenai isu sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berhenti sementara akibat anggaran dari BGN belum turun. Nanik mengeklaim dana operasional untuk dapur MBG sudah dicairkan sejak Jumat (5/6/26) pekan lalu.

    “Ada bagian dari hoaks, ada bagian dari, semua telah dicairkan mulai Jumat. Yang 27.877 tadi itu loh, sudah masuk, sudah operasional,” terang Nanik.

    Baca juga : Usai Disinggung Dino, Prabowo Terima 8 Dubes yang Bakal Serahkan Surat Kepercayaan

    Nanik mengaku sebagian SPPG dananya sudah cair. Terdapat pula SPPG yang dananya baru akan cair pada hari ini.

    “Jadi, memang ada beberapa yang apa namanya, yang Jumat itu telah dicairkan, yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau tidak salah kami mendapatkan laporan 5T ya Ibu ya, dicairkan hari ini,” kata Nanik. Nanik menilai hal ini bukan masalah besar tapi hanya persoalan teknis.

    Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto baru saja melantik Nanik S Deyang menjadi Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta, tadi sore. Pelantikan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 18/M tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala BGN dan pemberhentian Wakil Kepala BPKP.

    Baca juga : Jabatan Sipil Banyak Diisi Perwira TNI Polri, Pengamat: Pimpin Batalion Beda dengan Lembaga Pemerintah

    Tidak hanya Nanik, Prabowo juga melantik Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Ketiganya dilantik untuk menggantikan petinggi BGN sebelumnya, Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sanjaya yang terjerat kasus korupsi tata kelola MBG.

  • BGN Klaim Pengadaan Motor Listrik untuk Kepala SPPG Sudah Sesuai Aturan

    BGN Klaim Pengadaan Motor Listrik untuk Kepala SPPG Sudah Sesuai Aturan

    TIKTAK.ID – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyatakan bahwa pengadaan motor listrik untuk para Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah sesuai dengan aturan.

    “Proses pengadaan barang dan jasa lewat mekanisme yang sesuai dengan aturan,” ujar Sony usai agenda Satu Tahun Perjalanan Makan Bergizi Gratis dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat, di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, pada Kamis (16/4/26), seperti dilansir Kompas.com.

    Sony pun meyakini tak ada penyimpangan anggaran. Dia mengatakan bila memang didapati adanya penyelewengan, maka hal itu diserahkan ke penegak hukum.

    Baca juga : Pihak Andrie Yunus Ungkap Tak Akan Hadiri Sidang Perdana Pengadilan Militer

    “Apabila penyimpangan, ya tentu hal itu menjadi ranah para penegak hukum. Akan tetapi, kami yakin kalau pengadaan itu sudah melalui proses pengadaan barang dan jasa,” ucap Sony.

    Menurut Sony, pengadaan terhadap motor listrik itu dibutuhkan untuk melakukan distribusi MBG ke sekolah-sekolah di daerah terpencil.

    “Untuk seluruh daerah, khususnya daerah-daerah terpencil, termasuk Jakarta sendiri juga sekolah yang masuk ke dalam gang,” terang Sony.

    Sony menjelaskan, saat ini masih banyak sekolah yang terkendala akses masuknya sehingga sulit untuk dijangkau oleh mobil MBG.

    Baca juga : Beredar Isu Ormas Bakal Geruduk Kantor PSI Sulsel, Ini Kata Keluarga JK

    “Saat diperlukan koordinasi cepat kan, mobil tidak bisa masuk (ke dalam gang), sepeda motor lah yang lebih cepat bisa masuk menjangkau,” kata Sony.

    Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, pengadaan motor listrik itu masuk pada 2025 dan realisasi penganggarannya berlangsung 2026 ini. Dia mengeklaim sampai akhir masa pemberian kesempatan pada 20 Maret 2026, penyedia hanya sanggup menyelesaikan 85,01 persen atau sebanyak 21.801 unit dari 25.644 unit yang dikontrakkan.

    Dadan lantas menampik informasi yang menyebut jumlah pengadaan sepeda motor listrik mencapai 70.000 unit. Dia mengaku motor listrik itu adalah karya dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 48,5 persen, yang dibuat di Citeurup, Bogor, Jawa Barat.

    Baca juga : Kejagung Ungkap Modus Ketua Ombudsman di Kasus Korupsi Pertambangan Nikel 

    Dadan menerangkan, fungsi motor listrik itu yakni membantu Kepala SPPG untuk mobilitas sehari-hari. Dia menyebut harga per motor Rp42 juta per unitnya, sementara di pasaran sebesar Rp52 juta.

  • Komisi IX DPR Panggil Kepala BGN Soal Pengadaan 20.000 Motor Listrik

    Komisi IX DPR Panggil Kepala BGN Soal Pengadaan 20.000 Motor Listrik

    TIKTAK ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengaku Komisinya bakal memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana untuk menghadiri rapat membahas pengadaan motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    “Kami telah mengagendakan untuk memanggil BGN hadir di DPR minggu depan, untuk kami tanyakan berbagai isu mengenai MBG, termasuk pengadaan 20.000 motor Listrik yang diadakan oleh BGN,” ujar Charles di Gedung DPR RI, pada Kamis (9/4/26), seperti dilansir Kompas.com.

    Rapat dengan Kepala BGN dijadwalkan berlangsung pada Senin (13/4/26) pekan depan. Charles menyebut pihaknya tak pernah menerima konsultasi tentang pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh BGN.

    Baca juga : Tanggapi Pernyataan JK Soal BBM Subsidi, Misbakhun Tekankan Pentingnya Data Terbaru

    “Enggak ada (konsultasi ke Komisi IX DPR RI). Sebab, kalau disampaikan ke kami di sini, pasti akan kami tolak,” tutur Charles.

    Charles menilai kebijakan itu tidak sejalan dengan fokus utama program Makan Bergizi Gratis (MBG), yakni memperbaiki kondisi gizi anak Indonesia. Dia juga menganggap pengadaan motor listrik tersebut tidak tepat dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah.

    “Adanya pengadaan ini di tengah efisiensi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah ini sangat tidak tepat. Oleh sebab itu, kami meminta BGN untuk membatalkan pengadaan itu,” terang Charles.

    Baca juga : Indonesia Bersama 72 Negara Inisiasi Pernyataan Keselamatan Pasukan Perdamaian PBB

    Kemudian politikus PDIP ini menyoroti harga motor listrik yang dinilai tidak wajar, yaitu mencapai Rp45 juta hingga Rp50 juta per unit. Harga tersebut diklaim jauh lebih mahal ketimbang kendaraan serupa hasil produksi dalam negeri.

    “Bahkan Rp20 juta sekian sudah mendapat satu unit motor. Jadi kalau bisa saya katakan secara jujur, pengadaan 20.000-an motor ini sangat tidak proper, sehingga kami mau menanyakan nanti tujuannya apa, dan dasarnya pengadaan itu seperti apa,” jelas Charles.

    Seperti diketahui, pengadaan sepeda motor listrik untuk program MBG menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Kepala BGN, Dadan Hindayana, berdalih kendaraan tersebut dibutuhkan untuk menunjang distribusi ke wilayah sulit dijangkau.

    Baca juga : IPSI Dorong Prabowo Kebut Terbitkan Inpres untuk Percepat Pencak Silat Masuk Olimpiade

    “Ya program ini kan menjangkau daerah-daerah yang nanti akan sangat sulit, menjangkau desa-desa, daerah-daerah yang hanya bisa menggunakan motor. Itu untuk menunjang operasional,” ucap Dadan di Istana, Jakarta, pada Rabu (8/4/26).

  • BGN: Kasus Keracunan MBG Turun, tapi Belum ‘Zero Accident’

    BGN: Kasus Keracunan MBG Turun, tapi Belum ‘Zero Accident’

    TIKTAK.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengeklaim kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menurun dari puncaknya pada Oktober 2025. Dadan memaparkan, jumlah kasus keracunan MBG turun dari 85 kasus pada Oktober 2025 menjadi 10 kasus pada Januari 2026.

    “Kita dapat lihat bahwa puncak kejadian keamanan pangan terjadi pada Oktober dengan 85 kejadian. Dan Alhamdulillah bisa menurun di 40 kejadian di November dan menyisakan kejadian di Desember 2025, 12 kejadian, lalu di Januari sudah terdapat 10 kejadian,” ujar Dadan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, pada Selasa (20/1/26), seperti dilansir Kompas.com.

    Meski begitu, Dadan mengakui kalau jumlah itu masih belum mencapai target zero accident. Ia menjelaskan, beberapa kejadian masih terjadi akibat pelanggaran SOP oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur umum.

    Baca juga : Usulkan Dana Pendidikan Khusus Saat Bencana, Komisi X: Bisa Pakai Cadangan MBG

    “Walaupun kami targetkan nol kejadian, tapi masih saja ada pelanggaran-pelanggaran SOP yang terjadi. Dan kita lihat kalau kasus kejadian menurun menurut kami dengan peningkatan jumlah SPPG yang lebih signifikan,” ungkap Dadan.

    Menurut Dadan, menurunnya kasus kejadian menandakan adanya aspek perbaikan penerapan SOP keamanan pangan di dapur umum. Dia lantas menyebut BGN bakal mengupayakan yang terbaik, salah satunya dengan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

    Dadan menyatakan jumlah SPPG yang sudah tersertifikasi mencapai 6.150 atau sebesar 32 persen dari total SPPG operasional.

    Baca juga : Wali Kota Madiun Maidi Kena OTT, Terkait Fee Proyek dan Dana CSR

    “Dan pada 2026 ini kita selain ada SLHS juga kita akan melakukan akreditasi (keamanan pangan) dan sertifikasi,” ucap Dadan.

    Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sebanyak 1.242 orang menjadi korban keracunan MBG sepanjang Januari 2026. Secara kumulatif, JPPI menyatakan total korban keracunan MBG sejak 2025 hingga awal 2026 mencapai 21.254 orang.

    Data itu disampaikan oleh Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menanggapi kembali munculnya kasus keracunan MBG di berbagai daerah pada awal tahun ini. Ubaid menegaskan, rangkaian peristiwa keracunan ini merupakan peringatan serius bagi Pemerintah dalam pelaksanaan program MBG.

    Baca juga : Meski Tak Masuk Prolegnas, Wacana Pilkada Lewat DPRD Jalan Terus

    Mengutip Tempo.co, Ubaid menilai tingginya jumlah korban menunjukkan program tersebut masih dijalankan secara terburu-buru, tanpa standar keamanan pangan yang memadai.

  • Mensesneg Ungkap Anggaran MBG 2026 Rp335 Triliun

    Mensesneg Ungkap Anggaran MBG 2026 Rp335 Triliun

    TIKTAK.ID – Pemerintah dilaporkan sudah mengalokasikan anggaran sekitar Rp335 triliun untuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, setelah retret Kabinet sekaligus Taklimat Awal Tahun dari Presiden Prabowo Subianto, di Padepokan Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (6/1/26).

    “2026 yang akan datang telah dialokasikan kurang lebih Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis,” ucap Prasetyo.

    Kemudian Prasetyo menyampaikan pesan Prabowo, bahwa Presiden meminta Badan Gizi Nasional (BGN) agar meningkatkan prosedurnya dalam pelaksanaan program MBG. Dia menyebut Prabowo ingin program MBG dapat berjalan secara maksimal untuk para penerima manfaat yang ada di seluruh Indonesia.

    Baca juga : Viral Pulau Kecil Rusak Akibat Tambang, Ini Kata Dinas ESDM Kepri

    “Beliau (Prabowo) menghendaki agar disiplin prosedur itu ditingkatkan. Sebab, berdasarkan catatan dari Kepala BGN di Desember masih ada kurang lebih 15 kejadian, yang Bapak Presiden meminta semaksimal mungkin ini tak boleh lagi terjadi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan,” tutur Prasetyo.

    Di sisi lain, Wakil Ketua Kadin sekaligus pengamat Program MBG, Andi Yuslim Patawari, mengingatkan pentingnya pengawasan ketat terhadap aspek keamanan pangan dalam pelaksanaan program tersebut. Dia menilai risiko kesehatan dalam MBG tak hanya berasal dari bahan makanan, melainkan juga dari proses pengolahan yang belum sepenuhnya memenuhi standar.

    “Monitoring itu bukan hanya pada produk makanannya, namun juga tempat dan orang yang mengolah,” ungkap Andi, mengutip RRI.

    Baca juga : Soal Risiko Upaya Penghilangan Bukti Kasus Kuota Haji, Ini Respons KPK

    Andi menyebut MBG adalah program berskala besar yang melibatkan ribuan dapur SPPG dan melayani jutaan penerima manfaat setiap hari. Dia menyatakan kondisi ini menuntut penerapan standar sanitasi yang ketat, mengingat makanan termasuk kategori perishable food atau pangan yang mudah rusak.

    Menurut Andi, potensi kontaminasi dapat muncul dari berbagai sumber. Mulai dari lingkungan dapur, peralatan yang digunakan, hingga petugas pengolah makanan yang tidak menerapkan prosedur kebersihan dengan benar.

    “Kontaminasi dapat berasal dari tubuh manusia, lingkungan, maupun peralatan yang tak steril,” terang Andi.

    Baca juga : Mendikdasmen Terapkan Kurikulum Khusus bagi Murid Korban Bencana Sumatera

    Oleh sebab itu, Andi mendorong adanya sertifikasi kelayakan dapur SPPG serta pelatihan khusus bagi seluruh petugas, supaya memahami prinsip higiene, sanitasi, dan penanganan pangan yang aman. Dia menegaskan, makanan yang disajikan tidak cukup hanya matang dan menarik secara visual, tapi harus terjamin keamanannya.

  • DPR Usul MBG Saat Libur Sekolah Dialihkan untuk Korban Bencana di Sumatera

    DPR Usul MBG Saat Libur Sekolah Dialihkan untuk Korban Bencana di Sumatera

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengusulkan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah, dialihkan untuk membantu penanggulangan bencana di Sumatera. Dia juga menyebut anggaran MBG pada masa libur sekolah bisa dimanfaatkan untuk memperkuat fasilitas kesehatan dan pemulihan gizi di daerah dengan kasus stunting akut.

    “Alih-alih memaksakan program di masa yang kurang relevan, bukankah lebih bijak kalau anggaran itu dialihkan untuk merespons kebutuhan mendesak lainnya?” ujar Charles, pada Senin (22/12/25), seperti dilansir Kompas.com.

    “Contohnya, membantu korban bencana di Sumatera atau memperkuat fasilitas kesehatan dan pemulihan gizi di daerah yang terdampak stunting akut,” imbuh Charles.

    Baca juga : Komisi VIII DPR Dukung MBG Tetap Berjalan Selama Libur Sekolah

    Politikus PDIP ini pun berharap Pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan pendistribusian MBG selama masa libur sekolah, sehingga tujuan awal program untuk memenuhi dan memperbaiki gizi rakyat tetap terjaga.

    “Saya berharap Pemerintah mampu benar-benar meninjau kembali pelaksanaan MBG di masa libur, demi memastikan program ini tetap berjalan sesuai dengan tujuannya,” tutur Charles.

    Kemudian Charles mengingatkan bahwa pelaksanaan program agar jangan semata-mata didorong oleh upaya mengejar serapan anggaran di akhir 2025. Dia mengaku khawatir pelaksanaan MBG pada masa libur sekolah justru tidak sesuai dengan standar. Terlebih, makanan yang didistribusikan disebut berbentuk kemasan dan siap saji.

    Baca juga : Kejagung Copot Jaksa Terjaring OTT, Ini Respons Pakar Hukum Pidana

    “Kita perlu jujur. Jangan sampai program ini dipaksakan hanya demi menghabiskan anggaran di akhir tahun. Kegiatan publik seperti ini harus berorientasi pada manfaat nyata, bukan serapan belanja,” tegas Charles.

    “Distribusi makanan kering di masa libur, yang menurut laporan lapangan banyak berisi produk kemasan dan Ultra Processed Food (UPF), berisiko melenceng dari tujuan awal program, yaitu memperbaiki status gizi anak-anak Indonesia,” sambung Charles.

    Untuk diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) tetap mendistribusikan paket MBG gratis kepada siswa, walaupun sedang libur Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Libur sekolah akhir tahun di setiap provinsi memang bervariasi, tapi pada umumnya berlangsung dari 22 Desember 2025 sampai 3 Januari 2026.

    Baca juga : Respons Seruan Taubat Cak Imin, Anggota DPR: Tak Perlu Saling Menyalahkan Soal Banjir Sumatera

    Adapun distribusi MBG selama libur sekolah diatur dalam Pedoman Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Selama Libur Sekolah yang ditetapkan lewat Keputusan Kepala BGN Nomor 52.1 Tahun 2025. Dalam pedoman tersebut, paket MBG selama libur sekolah terdiri dari satu paket siap santap dan dua paket kemasan tahan lama, supaya siswa tetap memperoleh gizi seimbang meski tak hadir di sekolah.

  • Komisi VIII DPR Dukung MBG Tetap Berjalan Selama Libur Sekolah

    Komisi VIII DPR Dukung MBG Tetap Berjalan Selama Libur Sekolah

    TIKTAK.ID – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, menyatakan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama masa libur sekolah. Dia mengeklaim langkah tersebut sebagai upaya untuk menjamin keberlanjutan pemenuhan gizi anak.

    “Keberlanjutan MBG selama libur sekolah merupakan bukti bahwa negara tak boleh libur dalam melindungi hak dasar anak, termasuk hak atas pangan dan gizi yang layak. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi dan komitmen nasional, yakni menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Singgih, pada Senin (22/12/25), seperti dilansir detikcom.

    Singgih mengatakan asupan gizi anak bisa turun saat periode masa libur sekolah, khususnya bagi anak-anak dari keluarga rentan secara ekonomi. Dia menyebut penyediaan menu MBG dapat berupa roti, telur, susu, dan buah.

    Baca juga : Kejagung Copot Jaksa Terjaring OTT, Ini Respons Pakar Hukum Pidana

    Menurut Singgih, berbagai data menunjukkan kalau masalah gizi masih menjadi tantangan serius nasional. Dia lantas menekankan pentingnya akselerasi implementasi MBG di madrasah dan pesantren. Dia memaparkan, jumlah santri yang mencapai jutaan dan mayoritas tinggal di asrama memerlukan kebutuhan gizi yang spesifik dan berkelanjutan.

    “Pesantren bukan hanya pusat pendidikan keagamaan, melainkan pusat pembentukan karakter dan sumber daya manusia. Program MBG harus dirancang adaptif bagi pesantren, baik dari sisi menu, sistem distribusi, maupun pengelolaan dapur sehat berbasis pesantren,” terang Singgih.

    Kemudian Singgih mengusulkan perlunya model penyaluran MBG yang lebih adaptif di lingkungan madrasah dan pesantren dengan kultur dan kapasitas pesantren. Dia melanjutkan, selain paket kemasan, perlu dipertimbangkan model dapur pesantren dengan pendampingan ahli gizi, supply chain.

    Baca juga : Respons Seruan Taubat Cak Imin, Anggota DPR: Tak Perlu Saling Menyalahkan Soal Banjir Sumatera

    “Kami di Komisi VIII bakal terus mengawal supaya anggaran dan pelaksanaan MBG ini tepat sasaran. Semangatnya satu, yaitu tak boleh ada anak atau santri yang tertinggal dalam mendapatkan akses gizi berkualitas,” jelas Singgih.

    Seperti telah diberitakan, BGN menyiapkan sejumlah alternatif bagi siswa dalam penyaluran MBG di masa libur. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengaku program MBG untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita akan berjalan sebagaimana mestinya.

    “Untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita seperti biasa. Sedangkan untuk anak sekolah, masing-masing SPPG perlu melakukan inventarisasi berapa banyak dan berapa sering anak-anak bersedia ke sekolah,” ungkap Dadan, pada Minggu (21/12/25).