Tag: Badan Gizi Nasional

  • BGN Bakal Beri Insentif Rp5 Juta untuk Konten Positif MBG yang Viral di Medsos

    BGN Bakal Beri Insentif Rp5 Juta untuk Konten Positif MBG yang Viral di Medsos

    TIKTAK.ID – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, berjanji bakal memberikan insentif untuk pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah, yang berhasil membuat konten positif MBG dan viral di media sosial.

    “Sebagai bentuk apresiasi terhadap kreativitas pelaksana daerah, maka ada insentif pribadi sebesar Rp5 juta bagi konten daerah yang berhasil viral secara positif di media sosial,” ujar Nanik dalam keterangan resmi, pada Selasa (28/10/25), seperti dilansir Kompas.com.

    Nanik berharap konten itu mampu menangkal kabar tidak benar atau hoaks terkait Program MBG di media sosial. Dia mengeklaim saat ini terdapat banyak konten negatif yang tidak benar muncul di media sosial dan menyebabkan menurunnya kepercayaan publik.

    Baca juga : Kejagung Ungkap Pecandu Judol Mulai dari Anak SD hingga Tunawisma

    “Kita tak boleh kalah cepat dari hoaks. Koordinator Regional (Kareg) dan Koordinator Wilayah (Korwil) harus menjadi sumber informasi resmi, dan cepat mengklarifikasi isu di lapangan,” tutur Nanik.

    “Banyaknya berita miring dan disinformasi mengenai MBG di media sosial muncul akibat lemahnya respons cepat dari pelaksana daerah,” imbuh Nanik.

    Kemudian Nanik mendorong setiap daerah agar membangun akun media sosial resmi dan akun pendukung yang difokuskan untuk menyebarkan informasi positif seputar program.

    Baca juga : KPK Beri Bocoran Calon Tersangka Korupsi Kuota Haji

    Nanik menyatakan konten apa yang diharapkan seperti aktivitas dapur, menu makanan, dan kisah perubahan ekonomi petugas MBG ataupun ekonomi masyarakat akibat program MBG. Dia menganggap hal itu efektif membangun kepercayaan publik serta menampilkan wajah BGN yang transparan, inspiratif, dan responsif.

    “Kita ingin setiap Kareg dan Korwil bukan hanya menjalankan tugas administratif, melainkan juga bisa mengemas pesan gizi menjadi narasi yang menggerakkan dan membangun optimisme publik,” terang Nanik.

    Di sisi lain, kasus keracunan terkait MBG terus terjadi, dengan insiden terbaru lebih dari 426 siswa SMAN 1 Yogyakarta mengalami diare dan sakit perut, setelah mengonsumsi MBG pada Kamis, 16 Oktober dini hari. Mengutip Bbc.com, jumlah korban keracunan terkait MBG sejak awal tahun ini sudah mencapai lebih dari 11.000 orang, berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 5 Oktober.

  • BRIN Soroti Masalah MBG: Penyimpanan Bahan Baku Hingga Test Kit yang Kurang Sesuai

    BRIN Soroti Masalah MBG: Penyimpanan Bahan Baku Hingga Test Kit yang Kurang Sesuai

    TIKTAK.ID – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyoroti beberapa hal dalam program andalan Presiden RI Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dipiloti Badan Gizi Nasional (BGN).

    Seperti dikutip CNNIndonesia.com dari Antara, beberapa di antaranya terkait tata kelola penyimpanan bahan makanan, produksi menu makanan dalam jumlah banyak, proses pengiriman MBG, sampai alat tes (test kit) di dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

    Deret persoalan tersebut disampaikan oleh Kepala Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan BRIN, Satriyo Krido Wahono dalam gelar wicara bertajuk “Upaya Meningkatkan Kualitas Gizi Bangsa melalui MBG” di ANTARA Heritage Center, Jakarta Pusat, pada Kamis (23/10/25).

    Baca juga : 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, CELIOS Beri Skor 3 dari 10

    Pertama, Satriyo mengatakan bahwa pihaknya menyoroti metode penyimpanan bahan makanan yang dipakai SPPG dalam menyiapkan menu MBG. Dia menjelaskan, BRIN mendapatkan temuan bahwa banyak orang yang merasa bahan makanan sudah pasti aman jika disimpan di dalam lemari es atau freezer.

    “Biasanya menggampangkan ‘oke kita dapat barang murah. Kita simpan di freezer, kalau di freezer pasti semuanya baik-baik saja,” ungkap Satriyo.

    “Padahal tidak seperti itu, karena dalam proses freezer pun bisa jadi dia bertumpuk terlalu banyak. Di bagian luar dingin, tapi di dalam panas. Panas dalam artian bakterinya tumbuh, sehingga berbahaya,” imbuhnya.

    Baca juga : Minta Hakim Tolak Praperadilan Delpedro, Polda Metro: Penangkapan Tersangka Sesuai Aturan

    Kemudian, Satriyo menyoroti proses penyimpanan dan pengiriman saat makanan sudah matang. Salah satu persoalannya, kata Satriyo, disebabkan keterbatasan kendaraan yang dimiliki SPPG untuk mengangkut makanan yang sudah diproduksi dalam jumlah ribuan porsi.

    Satriyo menjelaskan, sebelum proses evaluasi dari BGN, setiap SPPG umumnya memproduksi 3 ribu porsi untuk diantarkan ke sejumlah titik sekolah.

    “Kadang ada keterbatasan juga, seperti jumlah mobilnya hanya sedikit. Padahal didistribusikan banyak, sehingga waktu distribusi itu memakan waktu prime dari makanan, di mana harus dua hingga empat jam maksimal itu sudah harus dikonsumsi. Jika distribusinya telat, ya otomatis dia akan lebih (berkurang kualitasnya),” tutur Satriyo.

    Baca juga : Kepala Daerah Wajib Penuhi Syarat dari Purbaya Jika Ingin Tambah Dana TKD

    Tidak hanya itu, BRIN menemukan masih ada SPPG yang memakai test kit secara salah dalam menyiapkan menu MBG.

    “Saya sempat nonton feature dari salah satu SPPG, sifat test kit-nya masih gebyah-uyah. Gebyah-uyah itu ya pokoknya satu jenis test kit dijalankan untuk semua jenis makanan,” terang Satriyo.

    Padahal, Satriyo menyatakan satu test kit tidak bisa digunakan untuk makanan yang berbeda-beda. Dia menegaskan, penggunaan test kit bakal tergantung dengan jenisnya baik makanan berbentuk daging, ikan, dan lain sebagainya.

  • Datangi KPK, Kepala BGN Minta Bimbingan dan Pendampingan Program Makan Bergizi Gratis

    Datangi KPK, Kepala BGN Minta Bimbingan dan Pendampingan Program Makan Bergizi Gratis

    TIKTAK.ID – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana beserta jajaran tampak menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (5/3/25), guna meminta bimbingan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memakan anggaran sangat besar.

    “Kami diterima oleh pimpinan KPK, dipimpin oleh Pak Ketua, para Wakil, Pak Sekjen, serta Kedeputian Pencegahan. Kami datang untuk bersilaturahmi sekaligus memohon bimbingan atas kegiatan yang dilakukan oleh Badan Gizi,” ungkap Dadan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu, seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    “Sebab, seperti yang sudah diketahui bahwa program Makan Bergizi Gratis selain program utama juga punya anggaran yang cukup besar dan pelaksanaan juga sangat massif. Jadi kami membutuhkan bimbingan-bimbingan, pendampingan-pendampingan dari berbagai pihak termasuk KPK,” sambung Dadan.

    Baca juga : Prabowo Mendadak Panggil Dirut Pertamina, Ada Apa?

    Dadan mengeklaim memperoleh arahan dari KPK agar tidak terjadi kebocoran anggaran dalam pelaksanaan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Alhamdulillah berjalan lancar dan kami mendapatkan pengarahan, khususnya soal tata kelola keuangan agar transparan dan banyak melibatkan pihak di dalam pelaksanaannya. Kemudian kami disarankan memakai teknologi informasi untuk melakukan transparansi kegiatan, termasuk di dalam hal efisiensi dan pencegahan-pencegahan yang diperlukan,” terang Dadan.

    Menurut Dadan, dalam pertemuan itu juga ada tawaran supaya ada sumber daya manusia dari KPK di internal BGN. Ia mengaku menyambut baik tawaran tersebut.

    Baca juga : Jampidsus Kejagung Minta Publik Tak Khawatir Beli Produk Pertamina Usai Bertemu DPR

    “Insya Allah nanti kami bakal akomodasi dan tindaklanjuti, dan secara khusus KPK akan melakukan sidak-sidak untuk membandingkan antara apa yang kami jelaskan terkait sistem tata kelola dengan kenyataan di lapangan. Kami tentu saja membuka pintu selebar-lebarnya,” ucap Dadan.

    Masih dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa menyampaikan bahwa pihaknya mengingatkan agar anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Dia menegaskan, KPK serius mengawasi pelaksanaan program tersebut.

    “Kedeputian Pencegahan juga bakal melakukan pengecekan apa yang tadi sudah disampaikan, apakah di lapangan juga sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Selain itu, dari Kedeputian Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat juga akan membantu melakukan sosialisasi-sosialisasi antikorupsi di BGN,” tutur Cahya.

  • Saat Prabowo Galakkan Efisiensi, Program MBG Malah Digrojok Tambahan Anggaran Rp100 Triliun

    Saat Prabowo Galakkan Efisiensi, Program MBG Malah Digrojok Tambahan Anggaran Rp100 Triliun

    TIKTAK.ID – Pemerintah saat ini sedang menjalankan penghematan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Dari total efisiensi itu, Badan Gizi Nasional (BGN) dilaporkan menerima tambahan anggaran sebesar Rp100 triliun.

    Menurut Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk menerima tambahan anggaran dari kebijakan efisiensi tersebut, maka harus memenuhi beberapa syarat. Dia memaparkan, di antaranya meningkatkan lapangan kerja, produktivitas, sampai inovasi.

    Dadan lantas mengatakan anggaran pemangkasan hingga Rp306 triliun ini bakal disalurkan ke program kementerian/lembaga yang memenuhi syarat tersebut, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Baca juga : Kepala BGN Buka Suara Usai Heboh Kabar Mitra Makan Bergizi Gratis Belum Dibayar Pemerintah

    “Jadi anggaran yang Rp306 triliun itu Bapak Presiden akan salurkan untuk berbagai program yang mencakup tiga ini, yaitu meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan inovasi. Jadi masih banyak ada kementerian, lembaga lain yang dapat menyerap anggaran itu dengan tiga patokan itu. Kalau Badan Gizi sih jelas-jelas ketiganya telah terpenuhi,” ujar Dadan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/2/25) malam, seperti dilansir detikcom.

    Dadan menyatakan program MBG bisa menciptakan lapangan kerja hingga 1,5 juta orang lewat Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Program itu juga memanfaatkan lahan-lahan yang menganggur. Sedangkan soal inovasi, pihaknya juga terus mengembangkan rasa di setiap menu MBG.

    “Nah, kebutuhan kita jika nanti penambahan itu atau percepatan itu dimulai September. Maksimal kita hanya memerlukan Rp100 triliun, maksimal loh ya. Jadi masih ada sekitar Rp206 triliun yang bukan untuk Badan Gizi,” imbuh Dadan.

    Baca juga : Bantah Mundur karena IKN Mandek, Petinggi IKN Ali Berawi Ternyata Diminta Kembali ke UI

    Dadan menjelaskan, penambahan anggaran ini akan diminta Badan Gizi pada saat SPPG dan Sumber Daya Manusia (SDM) telah tersedia di setiap daerah. Dia menyebut untuk penyebaran SDM di setiap SPPG, bakal selesai sekitar akhir Juli.

    “Nah, infrastruktur ini nanti kita lihat yang menjadi kuncinya. Bila infrastrukturnya ternyata di September siap, kita mulai September. Namun kalau siapnya November, kita November. Kalau infrastruktur dan SDM siap maka otomatis segera anggaran bakal kita minta untuk penambahannya,” tutur Dadan.

  • Kepala BGN Buka Suara Usai Heboh Kabar Mitra Makan Bergizi Gratis Belum Dibayar Pemerintah

    Kepala BGN Buka Suara Usai Heboh Kabar Mitra Makan Bergizi Gratis Belum Dibayar Pemerintah

    TIKTAK.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) buka suara mengenai kabar heboh mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum dibayar. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengeklaim telah membayar semua mitra MBG.

    Dadan menyebut pihaknya sudah memiliki data-data mitra yang sudah dibayar. Dadan pun mengaku pembayaran kepada mitra MBG berjalan dengan lancar.

    “Semuanya telah dibayar. Datanya ada di kami dan semua berjalan dengan lancar,” ujar Dadan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, pada Rabu (12/2/25) malam, seperti dilansir detikcom.

    Baca juga : Bantah Mundur karena IKN Mandek, Petinggi IKN Ali Berawi Ternyata Diminta Kembali ke UI

    Meski begitu, Dadan mengatakan belum dapat memastikan terkait yang mengaku belum dibayar itu oknum atau bukan.

    “(Yang mengaku oknum?) Saya tidak tahu kalau itu,” imbuh Dadan.

    Perlu diketahui, beberapa waktu lalu sempat viral kabar mengenai banyak mitra MBG yang belum dibayar. Imbasnya, para mitra tersebut disebut-sebut banyak yang memutuskan mundur. Kabar itu pun sempat viral di media sosial, termasuk X.

    Baca juga : Pengamat Sebut Isu PDIP Gabung Prabowo Demi Amankan Kasus Hasto

    “Perusahaan temen gue menjadi salah satu mitra program MBG ini, sudah keluar budget 3 miliar belum dibayar sama pemerintah,” tulis akun aro***.

    “Nah lho baru berapa hari sudah banyak masalah, banyak mitra program MBG Mundur tidak dibayar BGN,” timpal akun @mata_ne***.

    “Banyak Mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Mundur karena tidak dibayar oleh Badan Gizi Nasional (BGN), Lho…,” kata akun @Alw****

    Lebih lanjut, Dadan memastikan bahwa mulai Februari 2025 para mitra yang ikut menjalankan program MBG akan diberikan uang secara langsung, bukan lagi menggunakan sistem reimburse. Sebelumnya, pengelola dapur harus menyediakan modal terlebih dulu, baru setelah itu Pemerintah mengganti uang tersebut. Dia lantas mengaku pembayaran reimburse pun sudah berjalan saat ini.

    Baca juga : Sepakat dengan Efisiensi Anggaran Prabowo, PDIP Ungkit yang Pernah Dilakukan Megawati Saat Krisis

    “Yang mulai tangal 6 Januari sudah, sedangkan yang mulai tanggal 13 Januari dalam proses,” jelas Dadan, mengutip Metrotvnews.com.

    Senada dengan Dadan, Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani menegaskan, adanya mitra yang mundur akibat tidak dibayar oleh BGN merupakan isu yang tidak benar.

    “Saya sudah konfirmasi mengenai hal ini. Yang ada justru mereka pada ingin cepat-cepat menjadi rekanan,” terang Irma.

  • Belalang dan Ulat Sagu Diisukan Jadi Menu Makan Bergizi Gratis, Dokter Tifa: Semiskin itu Indonesia?

    Belalang dan Ulat Sagu Diisukan Jadi Menu Makan Bergizi Gratis, Dokter Tifa: Semiskin itu Indonesia?

    TIKTAK.ID – Pegiat Media Sosial, Dokter Tifa atau Tifauzia Tyassuma menyoroti wacana serangga seperti belalang dan ulat sagu masuk dalam daftar menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebelumnya, wacana tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana.

    “Anak Sekolah mau diberi makan serangga? What??? Wacana Kepala Badan Gizi Nasional untuk memberikan Serangga sebagai sumber protein hewani pengganti ayam, daging, ikan, dan lauk yang tidak terbeli dengan dana Rp10,000 per anak, saya tanggapi dengan: Apakah semiskin itu negara Indonesia, hingga anak-anak sekolah mau diberi makan serangga?” ujar Dokter Tifa di akun media sosial X, seperti dilansir Sindonews.com, Selasa (28/1/25).

    Dokter Tifa mengaku sampai mencari informasi mengenai sosok Dadan yang membuka wacana tersebut.

    Baca juga : 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran, Sekjen Gerindra Tanggapi Isu Reshuffle Menteri

    “Oh ternyata orang ini namanya Pak Dadan Hindayana. Beliau ternyata ahli serangga dari IPB, lalu S-2 nya juga serangga, lalu S-3 nya balik lagi ke IPB,” terang Dokter Tifa di Channel YouTube DRTF.

    Dokter Tifa lantas menyentil keputusan mengangkat Dadan menjadi Kepala BGN.

    “Terus yang lucu kan dia menjadi Kepala Badan Gizi Nasional gitu, ahli serangga gitu, kayak tidak ada orang lain ya. Seperti tidak ada puluhan atau ratusan ahli gizi yang sangat kompeten yang layak menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, sehingga gizi 280 juta rakyat Indonesia itu diurusi oleh ahli serangga gitu ya,” imbuh Dokter Tifa.

    Baca juga : Pemerintahan Prabowo Raih Kepuasan Tinggi di 100 Hari Pertama

    Untuk diketahui, Badan Gizi Nasional (BGN) membuka peluang memasukkan menu serangga ke dalam menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah. Langkah tersebut dilakukan lantaran serangga diklaim dapat menjadi sumber protein.

    “Mungkin saja ada satu daerah yang suka makan serangga (seperti) belalang, ulat sagu, bisa jadi bagian protein,” jelas Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana di kawasan Jakarta Selatan, pada Sabtu (25/1/25).

    Meski begitu, Dadan menilai serangga menjadi alternatif menu dalam program MBG. Terlebih, lanjut Dadan, jika ada sejumlah daerah yang terbiasa memakan serangga.

    Baca juga : Pemerintah Umumkan Peniadaan Ganjil Genap di Jakarta pada 27-29 Januari 2025

    “Itu salah satu contoh ya. Jika ada daerah-daerah tertentu yang terbiasa makan seperti itu, maka bisa menjadi menu di situ,” kata Dadan.

    Dia menyebut BGN tidak menetapkan standar menu nasional, melainkan standar komposisi gizi. Dia menjelaskan, sumber protein tergantung pada potensi sumber daya lokal di suatu daerah.

    “Nah, isi protein di berbagai daerah itu sangat tergantung pada potensi sumber daya lokal dan kesukaan lokal. Jadi jangan diartikan lain ya,” ucap Dadan.v