TIKTAK.ID – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menyatakan jika Pilkada Serentak digelar pada 2024, maka akan menimbulkan gaduh yang amat luar biasa. Sebab, ia menilai akan ada kontestasi politik lain seperti Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif.
Oleh sebab itu, ia menyebut PDI Perjuangan menjadi partai yang akan diuntungkan atas usulan itu. Ia menilai ada banyak Kepala Daerah yang habis masa jabatannya di 2022 dan 2023, dan itu akan dipegang penjabat gubernur, bupati, atau wali kota yang diangkat oleh Pemprov dan Mendagri.
“Secara politik memang akan menguntungkan PDIP, karena akan ada banyak PLT gubenur, bupati atau wali kota. Walaupun pejabat yang ditunjuk dari ASN eselon 1 dari Kemendagri dan Pemprov, namun mereka tetap akan berkiblat pada partai penguasa,” terang Ujang saat dihubungi, seperti dilansir Sindonews.com, Senin (2/2/21).
Baca juga : Soal Rekening FPI, PPATK Dapati Dugaan Perbuatan Melawan Hukum
Menurut Ujang, keuntungan lain yang diambil PDIP yaitu dapat menjegal Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan yang digadang-gadang ikut lagi dalam Pilkada 2022.
“Jika Pilkada di 2024, maka Anies sudah lemah karena tak lagi menjadi gubernur. Ia pun bisa dikalahkan oleh jagoan dari PDIP atau partai lainnya,” ucap Ujang.
Ia melanjutkan, secara umum seluruh partai politik sedang melakukan kalkulasi politiknya. Ia menyatakan para partai yang mendukung Pilkada di 2022 dan 2023 yang akan diuntungkan, sama halnya dengan yang mendukung Pilkada 2024, partai tersebut yang untung.
Baca juga : Sejumlah Pemimpin Myanmar Ditahan Kelompok Militer
“Semua sudah berhitung, termasuk kalkulasi di Pilkada. Untuk itu, Pilkada di 2022 dan 2023 atau di 2024 itu menjadi penting, karena masing-masing partai ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan,” tutur Ujang.
Kemudian Ujang memaparkan, jika PDIP berupaya mengajukan Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini untuk ikut dalam Pilkada DKI Jakarta 2022, maka Risma akan kalah dengan Anies. Meski begitu, kata Ujang, Risma akan berhasil menduduki kursi orang nomor satu di DKI jika ia maju dua tahun kemudian, ketika Anies sudah tak lagi menjabat.
“Jika Pilkada di 2022, Anies masih incumbent, misalkan PDIP dorong Risma, maka kemungkinan Risma akan kalah. Tetapi jika Pilkadanya di 2024 saat Anies sudah tak lagi menjabat gubernur lalu Risma maju, Risma yang kemungkinan unggul,” tegas Ujang.
