TIKTAK.ID – Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil menampik koalisi partainya dengan NasDem dan Demokrat untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden terganjal persoalan uang.
Nasir mengklaim uang bukan segala-galanya, walaupun sangat menentukan. Dia pun menilai dukungan dari rakyat yang menjadi faktor terpenting.
“Jadi uang itu bukan segala-galanya. Meskipun memang dia mampu menentukan segala-galanya, namun sekali lagi, dukungan rakyatlah yang paling diutamakan,” ujar Nasir di kompleks parlemen, pada Senin (14/11/22).
Baca juga : Bantah Tudingan ‘Cawapres Anies Jadi Transaksi Politik’, NasDem Sebut Rocky Gerung Kebanyakan Berasumsi
Kemudian Anggota Komisi III DPR tersebut mengatakan bahwa urusan pencalonan presiden adalah hal strategis. Dia menyebut pengambilan keputusan terkait hal ini harus dipertimbangkan dengan cermat dan mempertimbangkan aspirasi kader di bawah.
Nasir lantas membantah kalau rencana koalisi yang belum dideklarasikan terganjal akibat masalah calon wakil presiden (Cawapres) atau terkait pemodal. Dia menyatakan urusan pencalonan presiden murni karena pertimbangan nasib bangsa dan negara.
“Jadi ini bukan mengenai bouwheer, soal pemodal ya, soal tidak mau kalau misalnya Cawapresnya diisi oleh si fulan. Ini terkait strategis, soal nasib bangsa ke depan, soal bagaimana Indonesia dapat guyub,” tegas Nasir.
Baca juga : PPP Tanggapi Rencana Forum Ka’bah Membangun (FKM) Deklarasi Anies Capres 2024 di Yogya
Lebih lanjut, Nasir mengkritik pernyataan penggiat media sosial Ade Armando beberapa waktu lalu, yang dianggap bakal kembali memicu politik identitas. Nasir menjelaskan, PKS tidak ingin polarisasi yang terjadi pada Pemilu dan Pilpres sebelumnya kembali terulang kali ini.
Nasir pun berpendapat rencana koalisi PKS, NasDem, dan Demokrat hanya tinggal menunggu waktu. Dia mengakui, PKS tidak ingin terburu-buru, selain masih menunggu keputusan di Majelis Syuro.
“Ini hanya soal waktu, sehingga kita tak perlu terburu-buru. Bisa saja akhir tahun nanti. Sebab, kalau di PKS, salah satu mekanisme pengambilan keputusan ada di sidang Majelis Syuro,” tutur Nasir.
Baca juga : Bertemu di Solo, Anies Puji dan Doakan Gibran, Demokrat: Layak Jadi Contoh Elite Politik yang Lain
Sekadar informasi, PKS, NasDem, dan Demokrat tidak jadi mengadakan deklarasi koalisi pada 10 November lalu.
NasDem menyampaikan, deklarasi tersebut batal digelar lantaran persoalan teknis. Dia memaparkan, PKS masih menunggu keputusan Dewan Syuro dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat itu masih dalam perjalanan pulang dari Jerman.