TIKTAK.ID – Keputusan Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) khusus dari Pemerintah, tak serta merta disambut positif oleh seluruh kader. Beberapa di antaranya mengaku merasa kecewa akan keputusan tersebut, salah satunya Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo.

Trisno mengatakan menghormati keputusan pimpinan. Meski begitu, dia menilai keputusan ini mengecewakan, lantaran sarat akan nuansa politis.

“Secara pribadi saya merasa kecewa. Sebab, jika mau mengajukan, semestinya diajukan secara reguler, bukan melalui hak Istimewa dengan memanfaatkan PP Nomor 25 Tahun 2024 ini,” ujar Trisno, seperti dilansir Tempo.co, Senin (29/7/24).

Baca juga : Ini Sederet Komisioner KPU yang Dipecat Tidak Hormat oleh Presiden Jokowi

Sebelumnya, selang beberapa jam usai PP Muhammadiyah mengumumkan sikap menerima IUP yang ditawarkan Pemerintah, sejumlah kader di daerah melampiaskan kekecewaan dengan melakukan gerakan keluar dari grup percakapan WhatsApp Pengurus Wilayah Muhammadiyah.

Salah satunya adalah grup WhatsApp Muhammadiyah Sragen, dan Pengurus Cabang ‘Aisyiah Wonosari. Tempo menerima tangkapan layar protes itu dari beberapa kader di PP Muhammadiyah.

Kemudian di luar kepengurusan, penolakan turut dilayangkan sejumlah aktivis dari berbagai Lembaga, akademisi, dan kader Muhammadiyah, yang tegabung dalam forum Cik Di Tiro. Forum tersebut pun menggelar demonstrasi sejak hari pertama Konsolidasi Nasional Muhammadiyah dihelat, serta membakar kartu keanggotaan Muhammadiyah sebagai bentuk protes simbolik.

Baca juga : PKB Soal DPA Diisi Para Mantan Presiden RI: Enggak Ada Masalah

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir, tidak membantah akan ada perdebatan internal di Muhammadiyah terkait keputusan menerima IUP dari Pemerintah ini. Dia mengeklaim argumentasi pihak yang tidak setuju menjadi bahan panduan Muhammadiyah dalam mengelola tambang nanti. Ia juga mengaku Muhammadiyah tak anti terhadap kritik dan demonstrasi.

“(Perdebatan internal) Biasa di Muhammadiyah, saat mengambil keputusan selalu ada yang kontra dan punya argumen,” tutur Haedar.

Pada Minggu (28/7/24) kemarin, PP Muhammadiyah telah memutuskan menerima tawaran IUP khusus dari Pemerintah. Alasannya, hasil pleno pada 13 Juli lalu, serta Konsolidasi Nasional yang dilangsungkan selama 2 hari sejak 27-28 Juli kemarin.

Baca juga : Aliansi Keamanan Siber Tuntut Budi Arie Mundur dari Menkominfo Buntut Peretasan PDNS

Konsolidasi Nasional itu dihadiri Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Majelis, Lembaga, Biro, Organisasi Otonom Tingkat Pusat, Pengurus Wilayah Seluruh Indonesia, Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiah, serta Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah.

“Kami melihat nilai positif tambang seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro kontranya,” jelas Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dalam jumpa pers, pada Minggu (28/7/24).