TIKTAK.ID – Bakal calon presiden (Bacapres) dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan mendesak Pemerintah tidak ikut campur dalam proses pencapresan seseorang. Anies menilai setelah 25 tahun Reformasi, masyarakat masih merasa tertekan dalam melaksanakan demokrasi.
“Hari ini sebagian dari kita merasakan kebebasan yang tertekan. Dulu negara yang mengatur siapa saja, siapa boleh maju ke Caleg, siapa boleh maju ke Pilpres, siapa boleh maju wali kota bupati, semua diatur. Tapi hari ini jangan sampai ada pengaturan siapa yang boleh maju dan siapa yang tidak boleh maju,” ungkap Anies di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/23), seperti dilansir Tempo.co.
Anies menyampaikan hal itu ketika menemui relawan di acara Temu Kebangsaan Relawan. Acara itu dihadiri ribuan relawan Anies yang berasal dari berbagai daerah.
Baca juga : Ibaratkan Gibran Seperti Gula Dikerubungi Semut, PDIP: Ada Semut yang Baik dan Ada yang Menjerumuskan
Ucapan Anies tersebut pun tampak menyindir Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang sebelumnya kerap memberikan dukungan kepada sejumlah calon untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Jokowi memang telah memberikan sinyal kepada Bacapres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ganjar Pranowo, dan Bacapres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Anies sendiri kerap dianggap sebagai calon yang tidak direstui oleh Jokowi. Aroma penjegalan dirinya untuk maju dalam Pilpres menyeruak usai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri dikabarkan memaksakan penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E untuk naik ke tahap penyidikan.
Kemudian Anies mengatakan bahwa tugas mengatur seseorang maju atau tidak dalam Pilpres 2024 adalah kewenangan partai politik dan aspirasi rakyat. Dia menegaskan bahwa negara harus menjamin kemerdekaan seseorang yang ingin maju dalam Pemilu, bukan justru menghentikannya.
Baca juga : Jokowi Panggil Cak Imin ke Istana, Bahas Apa?
“Bukan malah negara menghentikan dan melarang. Negara menjamin kemerdekaan dan itu yang harus sekarang kita perjuangkan,” ujar eks Gubernur DKI Jakarta itu.
Lantas Anies meminta para relawannya agar tidak membiarkan isu mengenai wacana jabatan presiden 3 periode. Anies menjelaskan bahwa pada Reformasi yang terjadi 25 tahun lalu, masyarakat sepakat jabatan presiden hanya dua periode.
“Jadi ketika ada yang memiliki gagasan untuk memperpanjang, maka kita katakan, kita komit pada aspirasi Reformasi,” terang Anies, disambut tepuk tangan dan sorak dari relawannya.
