TIKTAK.ID – Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo sempat mengungkapkan beberapa poin pernyataan. Gatot menyampaikan hal itu melalui kanal Hersubeno di YouTube.
Poin yang disampaikan Gatot yakni ia mengaku sudah mengendus gerakan kebangkitan Komunis sejak 2008 dan sampai sekarang semakin nyata terlihat.
Ketika masih menduduki jabatan Panglima TNI, ia mengaku sudah berupaya “membungkus” gerakan kebangkitan PKI itu. Namun Gatot malah dicopot dari jabatannya.
Baca juga : Usulkan Pilkada Ditunda, Ketum PBNU: Politik Bisa Ditunda, Keselamatan Nyawa Tidak Bisa
Gatot menilai upaya membangkitkan PKI salah satunya dengan mengganti Hari Kelahiran Pancasila menjadi 1 Juni. Selain itu, Gatot juga mengaitkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dengan kebangkitan Komunis. Padahal menurutnya, RUU HIP sangat bertentangan dengan UUD 1945.
Kemudian pihak Istana merespons pernyataan Gatot. Kantor Staf Presiden (KSP) menyangkal pernyataan Gatot yang mengaitkan pencopotannya dari jabatan Panglima TNI dengan kegetolannya menginstruksikan pemutaran film G30S PKI.
Mengutip Jpnn.com, Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian mengatakan pemberhentian Gatot dari jabatan Panglima TNI didasari usia tokoh kelahiran 13 Maret 1960 itu telah memasuki masa pensiun.
Baca juga : Inilah Jawaban JK Saat Ditanya Lebih Enak Jadi Wapres Zaman SBY atau Jokowi
“Masa jabatan Pak Gatot sudah selesai dan sudah waktunya pergantian rutin pimpinan TNI. Jadi hal itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan pemutaran (film) G30S,” ujar Donny, Rabu (23/9/20).
Donny menjelaskan, semua pimpinan di TNI maupun Polri pasti akan diganti apabila memasuki masa pensiun. Ia pun menegaskan bahwa Gatot tidak diberhentikan di tengah masa jabatan.
Lebih lanjut, pihak KSP menilai Gatot sengaja mengembuskan isu PKI jelang 30 September.
Baca juga : Gara-gara ini Novel Bamukmin Sebut Sandiaga Pengkhianat
“Pemerintah melihat bahwa dinamika politik yang terkait dengan PKI itu biasa. Apalagi ketika menjelang 30 September,” terang Donny.
“Dari tahun ke tahun pasti ada dinamika politik. Ada pula suara-suara yang selalu menuding ini-itu terhadap Pemerintah berkaitan PKI,” imbuhnya.
Halaman selanjutnya…
