Prabowo Sebut Ada Korporasi Asing Terkait Karhutla, 19 Kali Langgar Aturan
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya indikasi keterlibatan perusahaan asing dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah daerah di Indonesia. Menurutnya, sejumlah korporasi tersebut terbukti berulang kali melanggar ketentuan yang berlaku.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 yang digelar di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).
Korporasi Asing Diduga Jadi Biang Kerok Karhutla
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa banyak perusahaan asing yang justru perlu memikul tanggung jawab atas terjadinya karhutla. Ia menyinggung soal konsesi yang telah diberikan selama belasan tahun, namun tidak dijalankan dengan semestinya.
“Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus tanggung jawab. Dikasih konsesi, sudah belasan tahun, ada yang melanggar, tiga-empat kali melanggar, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar,” ujar Prabowo di hadapan para kepala daerah yang hadir dalam acara itu.
Prabowo menilai pelanggaran berulang seperti itu tidak pantas dibiarkan lebih lama. Menurutnya, korporasi yang terbukti dua kali melanggar seharusnya sudah tidak diberi kesempatan lagi.
“Ini menurut saya enggak usah lah, sudah dua kali melanggar dicabut saja,” imbuhnya.
Prabowo Tak Ragu Mencabut Izin Usaha
Presiden menegaskan dirinya tidak akan gentar mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, apalagi jika tindakan tersebut merugikan dan menyusahkan rakyat Indonesia.
Ia menegaskan tidak akan segan-segan mencabut izin usaha korporasi yang menjadi penyebab utama karhutla, termasuk perusahaan yang dimiliki pihak asing. Prabowo bahkan meminta agar data pelanggaran tersebut diverifikasi ulang sebelum tindakan lebih lanjut diambil.
“Ini minta dicek lagi apa benar 19 kali, inindablek banget ini, dan kok kita takut? Takut siapa? Siapa pun kalau dia melanggar sudahlah cabut saja, sudah saya enggak ragu-ragu saya cabut saja nanti,” ucapnya.
Kepada para kepala daerah yang hadir, Prabowo menekankan bahwa kedaulatan negara tidak boleh tergoyahkan oleh tekanan dari pihak mana pun, termasuk kepentingan korporasi asing yang beroperasi di tanah air.
Nama-nama Korporasi Akan Diumumkan
Prabowo juga menyampaikan keheranannya terhadap sejumlah negara yang sempat mengolok-olok Indonesia terkait isu karhutla. Pasalnya, menurut Presiden, justru banyak perusahaan yang berasal dari negara-negara tersebut yang menjadi biang kerok kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.
Meski demikian, Prabowo memilih untuk tidak tergesa-gesa dalam merespons. Ia memastikan bahwa identitas korporasi yang terbukti melanggar akan diumumkan pada waktunya nanti.
“Nanti pada saatnya kita umumkanlah nama-nama itu, tapi kita cool saja, kita tenang,” tuturnya.
Kasus karhutla memang masih menjadi persoalan berulang yang menghantui Indonesia, terutama menjelang musim kemarau. Pemerintah dinilai perlu memperketat pengawasan terhadap pemegang konsesi, baik perusahaan dalam negeri maupun asing, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Lihat juga informasi seputar isu lingkungan dan kebijakan pemerintah serta kabar politik terkini di tiktak.id.
Johan Arif adalah seorang penulis dan pemerhati dinamika sosial-politik yang berfokus mengamati perkembangan isu-isu nasional terkini. Lewat karya-karyanya, Johan menyajikan ulasan kritis dan tajam mengenai panggung politik, kebijakan publik, pergerakan tokoh figur publik, hingga fenomena-fenomena viral yang menyita perhatian publik.
Dengan pendekatan jurnalistik yang lugas dan objektif, Johan berusaha membedah latar belakang di balik setiap peristiwa hangat agar pembaca mendapatkan sudut pandang yang utuh dan berimbang. Fokus penulisan Johan adalah menghadirkan literasi politik dan sosial yang mudah dicerna, sekaligus mengajak masyarakat untuk lebih responsif dan kritis terhadap situasi yang terjadi di sekitarnya.
