Pengamat Duga Bansos dan Pembangunan Infrastruktur Jadi Faktor Utama Kepuasan Publik atas Jokowi
TIKTAK.ID – Dosen Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menilai terdapat dua faktor yang memengaruhi hasil survei kepuasan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatannya. Dia mengatakan satu di antaranya adalah penyaluran bantuan sosial atau bansos. Terlebih, kata Adi, penyaluran bansos pada masa Pemerintahan Jokowi signifikan.
“Bantuan-bantuan sosial itu bukan hanya bagi masyarakat yang tidak aman, namun juga UMKM,” ujar Adi di Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, pada Rabu (9/10/24), seperti dilansir Tempo.co.
Untuk diketahui, menjelang lengser, Jokowi beberapa kali blusukan untuk membagi-bagikan bansos dan kaus. Ketika melakukan kunjungan kerja di Nusa Tenggara Timur, Jokowi juga memberikan kaus kepada masyarakat.
Baca juga : Anies Tegaskan Siap Hadir Pelantikan Prabowo-Gibran Jika Dapat Undangan
Adapun berdasarkan sigi Indikator Politik, 75 persen masyarakat Indonesia mengaku puas dengan kinerja Jokowi. Angka kepuasan masyarakat terhadap presiden itu pun turun dibandingkan dengan Juli 2024 sebesar 82 persen.
Survei yang dirilis pada 4 Oktober 2024 tersebut melibatkan sebanyak 3.540 responden di seluruh Indonesia. Periode survei dilakukan pada 22 hingga 29 September 2024. Adi memaparkan, selain bansos, infrastruktur turut menjadi faktor pendorong tingkat kepuasan.
Kemudian Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesi ini menyatakan bahwa Jokowi massif membangun infrastruktur selama memerintah.
Baca juga : Detik-detik Jelang Lengser, Jokowi Bakal Segera Resmikan Istana Negara di IKN
“Pembangunan infrastruktur dilakukan di mana-mana,” ucap Adi.
Meski begitu, pembangunan infrastruktur di era Jokowi bukan tanpa cela. Sejumlah proyek infrastruktur Pemerintah pun menuai kritik. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid pada Agustus lalu sempat menyebut kebijakan pembangunan Jokowi kerap mengancam masyarakat adat pemegang ulayat dan lingkungan.
Menurut Usman, banyak masyarakat adat yang lahannya tidak diakui secara formal oleh Pemerintah. Dia menilai situasi tersebut menyebabkan masyarakat adat dalam posisi rentan terhadap konflik agraria.
Baca juga : Ditanya Peluang Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Jawaban Kaesang
