TIKTAK.ID – Menko Polhukam, Mahfud MD mengungkapkan bahwa dirinya tak melihat tanda-tanda Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali merombak atau reshuffle menteri di Kabinet. Meski begitu, ia mengamini kalau Jokowi memiliki hak prerogatif untuk merombak jajaran menteri.

“Perasaan saya dan keterlibatan saya, di Kabinet itu tidak ada sesuatu pun yang terganggu, sampai saat ini. Enggak ada, sehingga saya tak melihat ada tanda-tanda reshuffle. Namun presiden tentu memiliki pertimbangan lain,” ucap Mahfud setelah acara penandatanganan nota kesepahaman MK dengan Kemenkopolhukam di Gedung MK, Jakarta, pada Selasa (3/10/23), seperti dilansir CNN Indonesia.

Kemudian Mahfud mengaku sama sekali tidak tahu soal isu reshuffle Kabinet. Ia pun mengimbau publik agar menunggu keputusan Jokowi.

“Enggak tahu saya, tunggu Presiden saja lah, karena itu merupakan hak-hak prerogatif presiden,” tutur Mahfud.

Untuk diketahui, belakangan ini isu reshuffle Kabinet kembali menguat, usai Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo disebut-sebut sudah menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Tak hanya itu, terdapat nama Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo yang terseret di pusaran kasus korupsi penyediaan menara pemancar (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo. Ia diklaim menerima duit sebanyak Rp27 miliar.

Jokowi sendiri telah buka suara terkait isu reshuffle itu. Akan tetapi, Jokowi tidak menjawab secara lugas, justru bertanya balik kepada wartawan yang meminta komentarnya soal isu reshuffle.

“Dengar dari mana?” tanya Jokowi setelah acara Istana Berbatik yang digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (1/10/23).

Adapun isu reshuffle juga mencuat usai pertemuan antara Jokowi dengan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY di Istana Bogor, Senin (2/10/23). Lantas saat dikonfirmasi apakah pertemuan SBY dengan Jokowi itu membahas penawaran kursi menteri Kabinet, Partai Demokrat enggan menjawab gamblang.

“Ya benar, Pak SBY dan Pak Jokowi bertemu di Istana Bogor,” terang Ketua Bappilu Demokrat, Andi Arief kepada wartawan, Selasa (3/10/23), mengutip detik.com.

Namun Andi menyebut SBY tidak mewakili partai dalam pertemuannya dengan Jokowi. Dia menilai pembicaraan dua tokoh itu lebih luas ketimbang perihal partai dan urusan Pemilu.