TIKTAK.ID – Pengamat sekaligus Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana ikut mengomentari masalah kehadiran kapal Coast Guard China di perairan Natuna Utara. Ia menyatakan ulah China itu bisa jadi ujian terbaru bagi Kabinet baru Presiden Jokowi.
“Pelanggaran atas ZEE Indonesia di Natuna Utara oleh Coast Guard China bisa jadi ditujukan untuk menguji muka baru dan solidaritas di kabinet Jokowi,” ujar Hikmahanto dalam keterangan tertulisnya, dilansir Kumparan.com, Sabtu (5/1/20).
Menurut Hikmahanto, kasus ini bukan pertama kali terjadi, melainkan aksi China tersebut juga pernah terjadi pada periode pertama Jokowi menjabat. Saat itu Jokowi tegas tidak mengakui Sembilan Garis Putus-putus hingga menggelar rapat di atas Kapal Republik Indonesia (KRI) di perairan Natuna. Padahal sembilan Garis Putus-putus itu dijadikan China sebagai dasar untuk meletakkan klaim atas keberadaan fisiknya di perairan Natuna Utara.
Baca juga: Istana: Soal Natuna, Jokowi Tegas, Tak Ada Kompromi
“Momentum ini yang seharusnya dimanfaatkan oleh wajah baru untuk tetap berkomitmen dengan sikap Presiden dan kebijakan luar negeri Indonesia mengenai Natuna Utara,” jelas Hikmahanto.
Hikmahanto menyarankan agar menteri di Kabinet baru Jokowi, mulai dari Menko Polhukam, Menhan, Menteri KKP, hingga Kepala Bakamla yang baru, mengunjungi Natuna bersama dengan KRI yang tengah berlayar. Menurutnya, hal itu merupakan salah satu bentuk ketegasan dan keseriusan Pemerintah menanggapi status Natuna.
Hikmahanto meyakini jika bentuk ketegasan seperti itu dilakukan, maka pelanggaran oleh Coast Guard China akan menurun. Meskipun hal itu tidak berarti klaim China atas Natuna Utara akan pudar.
Baca juga: Dulu RI Berani Tenggelamkan Kapal China, Susi: Kenapa Sekarang Tidak Bisa?
Ia mengungkapkan, Pemerintah tak perlu takut jika ketegasan akan memutus arus investasi yang kini tengah digenjot di periode kedua Jokowi. Sebab, ia mencontohkan ada beberapa negara yang memiliki sengketa wilayah, namun juga tak memutus hubungan investasi dua negara.
Seperti diketahui, Badan Keamanan Laut (Bakamla) mengungkap terdapat pelanggaran atas Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia, di perairan utara Natuna, pada Desember 2019. Kapal penjaga pantai (coast guard) Pemerintah China, muncul di perbatasan perairan. Saat diusir, kapal China menolak dengan dalih mereka berada di wilayah perairan milik sendiri.
