TIKTAK.ID – Setelah berbagai kampus terus-menerus gencar mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi), muncul dugaan narasi tandingan yang meminta Rektor untuk memberi testimoni kinerja Pemerintahan Jokowi. Beberapa Rektor mengeklaim diminta dan didatangi polisi supaya membuat video testimoni berkedok wawancara.

Menanggapi hal itu, dalam acara “Tabrak Prof!”, calon wakil presiden kubu 03, Mahfud MD mengaku menerima laporan adanya operasi menekan sejumlah Rektor di kampus, demi meredam petisi akademisi yang mengkritik Pemerintah Jokowi. Dia mengatakan sejumlah Rektor diminta untuk membuat testimoni soal Pemerintah Jokowi yang baik.

“Rektor-rektor ini diminta menyatakan kalau Presiden Jokowi baik,” ungkap Mahfud dalam keterangan tertulis, pada Senin malam (5/2/24) saat berdialog di Yogyakarta dalam acara bertajuk “Tabrak Prof!”, seperti dilansir Tempo.co.

Baca juga : Dapat Dukungan dari Ponpes, Gibran Siap Prioritaskan Program Dana Abadi Pesantren

“Saya mendapatkan laporan ada semacam operasi untuk menekan Rektor-rektor lain yang belum menyatakan sikap dan akan membuat deklarasi untuk kebaikan bangsa, untuk membangun demokrasi yang bermartabat,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam Laporan Koran Tempo edisi Selasa (6/2/24), Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Kota Semarang, Ferdinandus Hindarto, sempat mengatakan diminta orang yang mengaku anggota kepolisian untuk membuat rekaman video. Video yang diminta yakni pernyataan soal pemilihan umum dan kinerja Pemerintahan Jokowi.

Tidak hanya itu, Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Gregorius Sri Nurhartanto menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan hal serupa. Gregorius memperoleh pesan lewat aplikasi WhatsApp untuk membuat testimoni terkait kinerja. Dia mengungkapkan hal tersebut dalam salah satu program media televisi swasta, Kompas TV, pada Selasa petang (6/2/24).

Baca juga : Kubu Ganjar Sebut Harusnya Gibran Mundur dari Cawapres Usai Putusan DKPP

Lebih lanjut, Mahfud menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak perlu takut akan tekanan tersebut. Dia menyebut bila mengatakan perguruan tinggi takut karena adanya tekanan, itu tidak mudah. Pasalnya, sudah 59 perguruan tinggi menyatakan sikap untuk mengawal Pemilu dan munculnya pemerintahan yang beretika. Dia juga menilai kebebasan mimbar akademik harus tetap dihormati.

“Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik itu harus tetap dihormati karena seotoriter zaman Pak Harto (Presiden ke-2 RI Soeharto) pun, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik itu relatif masih cukup didengarkan serta relatif masih berwibawa,” tutur Mahfud, mengutip antaranews.com.