TIKTAK.ID – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud membantah pengunduran diri Mahfud MD sebagai Menko Polhukam di Kabinet Joko Widodo merupakan bagian dari strategi untuk mendongkrak elektabilitas di Pilpres 2024.

Menurut Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra, keputusan Mahfud justru berdampak sebaliknya. Dia menilai bila hanya karena elektoral, Mahfud seharusnya tidak perlu mundur, terlebih dengan melihat pengerahan fasilitas negara dan aparat demi memenangkan paslon tertentu.

“Jika kita mau menggunakan alasan pragmatis atau elektoral, kalau balik kembali dengan alasan bahwa kita melihat sekarang itu namanya kekuasaan, aparat, fasilitas negara, sudah di-deploy sedemikian rupa untuk kemenangan paslon tertentu, itu kan harusnya logikanya Prof Mahfud jangan mundur dong,” ungkap Karaniya dalam jumpa pers di Media Center TPN, Rabu (31/1/24), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Karaniya menjelaskan bahwa praktik pengerahan aparat dan fasilitas negara untuk memenangkan salah satu paslon bukan lagi sebagai wacana, melainkan sudah terbukti di lapangan. Dia menilai cara-cara itu sudah melabrak semuanya, bukan hanya hukum, tapi juga batas etika dan kepatutan.

“Oleh sebab itu, sebetulnya jika Prof Mahfud ingin mengikuti logika tersebut, seharusnya Prof Mahfud tidak mundur,” tutur Karaniya.

Akan tetapi, Karaniya menyatakan Mahfud justru mengambil sikap sebaliknya. Dia menganggap dalam kondisi saat ini, bukan hanya sikap elektoral dan pragmatis yang harus ditunjukkan, namun juga etika.

Karaniya memaparkan bahwa Mahfud MD bakal lebih leluasa bergerak setelah resmi mengumumkan mundur sebagai Menko Polhukam. Sebelum mundur, kata Karaniya, Mahfud menahan diri karena punya batas-batas tertentu yang harus dijaga sebagai bagian dari pemerintahan.

“Nah, kita berharap dengan sekarang beliau mungkin sebentar lagi secara resmi tidak akan lagi menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, beliau akan menjadi lebih leluasa bergerak,” terang Karaniya.

Karaniya pun berharap langkah Mahfud juga dapat diikuti oleh para pejabat lain di pemerintahan yang aktif dalam tim pemenangan, kampanye, atau bahkan para Capres dan Cawapres.

Karaniya menuding jabatan publik bagi para kandidat Capres maupun tim pemenangan hanya bakal membuat kontestasi elektoral menjadi bias. Dia menyoroti sejumlah kasus pengerahan aparat untuk memenangkan Capres tertentu saat ini semakin nyata.