TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya harus lebih cermat dan penuh perhitungan dalam melakukan perombakan pos-pos kementerian. Terutama pada kementerian yang selama ini menjadi pengawal program utama Jokowi, yaitu pembangunan infrastuktur.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengungkapkan bahwa ada banyak proyek yang harus dikawal oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan sebelum masa jabatan Jokowi selesai.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) tersebut mengatakan mengganti menteri yang terpenting yaitu harus didasari pertimbangan kinerja, bukan berlandaskan politis.
Baca juga : Relawan Jokowi Siap Deklarasi Dukung Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024
“Pembangunan-pembangunan selama ini kan kerja dari menteri-menteri sekarang ini. Tapi persoalannya, reshuffle itu merupakan hak prerogatif presiden. Memang jadi seperti langkah judi (jika Jokowi mengganti kedua menteri tersebut),” ujar Ujang di Jakarta, Rabu (15/9/21), seperti dilansir Sindonews.com.
Untuk diketahui, sejumlah proyek strategis nasional yang saat ini sedang dijalankan oleh Kementerian PUPR di antaranya pembangunan 48 bendungan, pembangunan 406 km jalan tol, 25.000 hektare daerah irigasi, 2.012 lt/dtk SPAM, 9.705 unit rumah susun, serta rehabilitasi sekolah/perguruan tinggi/gedung olahraga.
Sedangkan proyek strategis nasional yang tengah digarap oleh Kementerian Perhubungan yakni Pelabuhan Patimban, Bandara YIA dan Kereta Bandara YIA, MRT Jakarta, KRL Jogja-Solo, serta pelabuhan di 10 destinasi.
Baca juga : Zulhas Sambangi Rumah Susi Pudjiastuti, Netizen: RI1 dan RI2
Ujang menyatakan bahwa semua itu bisa terwujud dan sesuai dengan target. Ia menjelaskan, bila mengganti dua menteri tersebut, maka dikhawatirkan dapat membahayakan kelanjutan pembangunan.
“Pasti akan terhambat, karena jika ganti menteri maka dipastikan juga ganti kebijakan. Untuk itu, presiden harus pandai-pandai untuk mengkalkulasi reshuffle tersebut, sehingga tidak terjadi kemandekan pembangunan,” tegas Ujang.
Untuk diketahui, belakangan ini memang santer kabar mengenai Jokowi akan melakukan reshuffle. Relawan Jokowi Mania (JoMan) juga ikut buka suara mengenai hal itu.
Baca juga : Diisukan Berambisi Maju ke DKI Usai Puji Anies, Gibran Langsung Diperingatkan PDIP
“Selambat-lambatnya pada awal Oktober,” ucap Ketua JoMan, Immanuel Ebenezer, mengutip detik.com, Selasa (7/9/21).
Pria yang akrab disapa Noel itu mengklaim menerima informasi setidaknya ada empat menteri yang kemungkinan terkena reshuffle.
“Kita minta menteri yang dicopot itu untuk legawa dan ikhlas,” tuturnya.