TIKTAK.ID – Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi mengatakan bahwa naik dan turunnya kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf merupakan dinamika yang bisa dipahami.
Masduki mengungkapkan hal itu untuk menanggapi hasil survei Indikator Politik terkait kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi dan Ma’ruf yang menurun. Dalam survei tersebut, Ma’ruf hanya memperoleh kepuasan kinerja sebesar 45,2 persen.
“Karena fluktuasi kepuasan publik juga dipengaruhi oleh persoalan bangsa secara siklikal,” ungkap Masduki dalam keterangan resminya, Rabu (27/4/22), seperti dilansir CNN Indonesia.
Baca juga : Gerindra Proyeksikan Wakil Anies Baswedan Maju Pilgub DKI 2024
Masduki menduga kini kepuasan publik menurun lantaran dipengaruhi oleh problem kenaikan harga minyak goreng, harga BBM, sampai harga pangan.
Tidak hanya itu, terdapat pula isu yang sengaja diembuskan oleh pihak tertentu mengenai penundaan Pilpres.
Menurut Masduki, sangat wajar jika masalah dan isu yang ada di tengah kehidupan bernegara itu memberikan sentimen negatif terhadap Pemerintah.
Baca juga : Jokowi Syukuri Ekonomi RI Positif di Tengah Gejolak
Akan tetapi, Masduki mengklaim masyarakat masih memberikan apresiasi positif saat Pemerintah memberikan solusi konkret. Dia mencontohkan pada awal 2022, publik merasakan Pemerintah berhasil mengatasi penyebaran pandemi Covid-19 secara signifikan, serta geliat pemulihan ekonomi.
“Survei Indikator 2022 menyatakan Presiden dan Wapres bekerja dalam irama yang sama. Ketika kepuasan publik naik, maka keduanya bersama. Begitupun ketika turun, sama-sama turun,” tutur Masduki.
Masduki pun yakin kalau ke depan kepuasan publik bakal kembali meningkat, seiring dengan solusi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam menyelesaikan aneka persoalan.
Baca juga : KPK Tak Kunjung Temukan Harun Masiku, Demokrat Curiga Ada Orang Kuat dan Penting Terlibat
Kemudian Masduki menilai wajar terjadi perbedaan yang cukup jauh antara kepuasan publik terhadap kinerja Presiden dan Wapres. Dia berpendapat kondisi menjadi tidak wajar bila kepuasan publik terhadap Wapres lebih tinggi dari Presiden.
“Wapres itu tidak punya fungsi eksekutorial, melainkan hanya koordinasi. Hal-hal yang dibahas dan diputuskan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wapres, eksekusinya berada di kementerian,” jelas Masduki.
Masduki menyebut Ma’ruf tidak merasa terintimidasi dengan menurunnya kepuasan publik pada hasil survei. Dia juga menganggap Ma’ruf tidak akan menepuk dada saat hasil survei kepuasan publiknya meningkat.
