TIKTAK.ID – Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyebut hubungan antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang tak harmonis, adalah buntut dari perseteruan Pilkada 2017 yang tidak selesai.

Adi mengatakan mayoritas anggota dewan anti terhadap Anies lantaran memang tak mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017 silam.

“Oleh sebab itu, ada begitu banyak kebijakan Anies yang kemudian diprotes, dikomplain, di-bully, dan seterusnya. Itu merupakan efek dari konflik politik yang tidak berkesudahan,” ujar Adi, seperti dilansir Tempo.co, Sabtu (17/10/20).

Baca juga : Ini 3 PR Besar Prabowo sebagai Menhan Menurut Pengamat Militer

Adi menyatakan alasan itulah yang menyebabkan kebijakan politik Anies berpotensi kerap berseberangan dengan partai oposisi. Apalagi, kata Adi, Anies hanya didukung oleh dua partai, yaitu Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Adi pun menyebut hal itu justru merugikan rakyat. Sebab, ia menilai pembuatan kebijakan yang memerlukan persetujuan DPRD bisa-bisa mandek. Menurutnya, implementasi kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik bakal tidak terealisasi sesuai rencana.

“Artinya, Anies secara politik tersandera oleh DPRD, karena dia memang tidak bisa main sendiri. Ditambah segala hal yang terkait dengan Jakarta, dia harus komunikasikan dengan DPRD yang mayoritas tidak mendukung dirinya,” tegas Adi.

Baca juga : Meski Putrinya Maju Pilkada, Ma’ruf Amin: Kalau Saya Sih Lebih Baik Ditunda

“Kalau begini, siapa yang dirugikan? Ya rakyat lah,” imbuhnya.

Perlu diketahui, sebelumnya Fraksi Partai Golkar DPRD DKI menganggap tidak ada harmonisasi kelembagaan yang baik antara eksekutif dan legislatif Jakarta.

Sementara Ketua Fraksi, Basri Baco menuturkan kedua lembaga ini harus akur dan sejalan. Dengan begitu, rakyat akan terurus dengan baik. Untuk itu, Basri mengimbau perlu adanya harmonisasi komunikasi politik antara Anies dan DPRD.

Baca juga : Prabowo Sebut Demo UU Cipta Kerja Didalangi Anasir yang Dibiayai Asing, Begini Klarifikasi Jubir Gerindra

Lebih lanjut, mantan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019, Bestari Barus juga menyayangkan adanya sejumlah anggota DPRD yang kerap mengkritik Anies, namun tidak disertai data yang tepat. Oleh sebab itu, ia meminta agar DPRD kembali menggelar bimbingan teknis (Bimtek).

Politisi senior NasDem DKI Jakarta tersebut memaparkan, ada beberapa fraksi di DPRD DKI yang menuding kinerja Anies dalam memimpin Jakarta selama tiga tahun kurang ciamik.