TIKTAK.ID – Selama sisa satu tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), pagelaran Pemilihan Umum (Pemilu) dan pembangunan Ibu Kota Baru bakal menjadi prioritas utama. Belanja negara pun bakal didorong untuk kedua hal tersebut.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan hal itu ketika menyampaikan hasil Sidang Kabinet Paripurna mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, seperti dilansir CNBC Indonesia, pada Rabu (9/8/22).

“Pembangunan infrastruktur, termasuk IKN dan penyelenggaraan Pemilu, harus menjadi prioritas dari sisi penganggaran,” ujar Sri Mulyani.

Baca juga : (Cek Hoaks atau Fakta) Singapura Kembalikan Aset RI 1.000 Triliun ke Jokowi

Menurut Sri Mulyani, Pemerintah akan menggunakan semaksimal mungkin instrumen belanja negara untuk Pemilu dan pembangunan IKN. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini lantas mengklaim hal tersebut sejalan dengan instruksi yang telah disampaikan oleh Jokowi.

“Kita bakal memakai instrumen belanja pusat dan daerah guna mendukung prioritas nasional,” tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, khusus infrastruktur sendiri, Pemerintah sudah mengalokasikan belanja kementerian atau lembaga sebesar Rp993 triliun. Wanita berusia 59 tahun tersebut mengatakan dana itu akan dipakai untuk keberlanjutan pembangunan infrastruktur, tak terkecuali untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

Baca juga : Ditemani Cak Imin Saat Daftarkan Gerindra ke KPU, Ini yang Dibicarakan Prabowo

Untuk diketahui, pada pertengahan bulan ini, Pemerintah berencana memulai pembangunan IKN dengan membangun sejumlah infrastruktur inti. Mulai dari Kantor Presiden, Kantor Wakil Presiden, Kantor DPR/MPR, Kantor Mahkamah Agung, hingga Kantor Kementerian Koordinasi.

Sementara itu, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara telah memastikan akan mulai melakukan penjajakan kepada kalangan investor yang berminat untuk menanamkan modalnya di lokasi IKN. Berdasarkan kabar teranyar, Rusia disebut berminat berinvestasi di IKN.

Adapun Pemilu 2024 hanya tinggal menghitung waktu. Pemerintah meyakini kalau pagelaran pesta demokrasi dua tahun mendatang tak hanya memerlukan waktu yang lama, tapi juga dana yang relatif besar.

Baca juga : Kapolri Umumkan Langsung Tersangka Baru Kasus Brigadir J

Beberapa waktu lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sempat mengungkapkan bahwa dana Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu dirasionalisasikan supaya dapat lebih efektif. Selain itu, Pemerintah Pusat bahkan sudah meminta Pemerintah Daerah untuk membantu pelaksanaan Pemilu, sehingga bisa memangkas biaya operasional.