TIKTAK.ID – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menjabarkan alasan konkret Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas membatalkan program vaksinasi berbayar. Melalui aku Twitter @mohmahfudmd, seperti dilansir CNBC Indonesia, Sabtu (17/7/21), Mahfud mengatakan bahwa pada dasarnya tidak ada vaksin yang berbayar. Artinya, kata Mahfud, semua vaksin digratiskan bagi seluruh masyarakat.

“Presiden menetapkan tidak ada vaksin berbayar, jadi semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya memang seperti itu,” cuit Mahfud.

Mahfud menilai semua ide vaksin berbayar itu muncul akibat ledakan Covid-19 yang berasal dari varian Delta. Ia menyatakan sejak saat ini, upaya Pemerintah yakni menggencarkan pelaksanaan vaksinasi.

Baca juga : Ahok Berbagi Rahasia Cepat Sembuh dari Covid

Menurut Mahfud, meski stok vaksin aman, tetapi tenaga medis terbatas yang pada akhirnya menyebabkan terjadi antrean vaksinasi. Ia menyebut aparat TNI, Polri, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) bahkan harus ikut turun tangan untuk melatih vaksinator, demi mempercepat program vaksinasi.

“Tapi tetap banyak yang tak terlayani, banyak ada yang sudah antre tapi tak bisa terlayani saking banyaknya,” terang Mahfud.

Mahfud menilai melihat fenomena tersebut, kemudian muncul ide dari sektor swasta yang akan membeli vaksin untuk karyawannnya. Ia berpendapat ide ini agar industri dan berbagai sektor esensial bisa bekerja tanpa rasa takut.

Baca juga : Prabowo Kenakan Masker Berselang di Istana, Ada Apa?

“Pelaksanaannya tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan vaksin Pemerintah. Namun timbul reaksi penolakan yang keras. Menampung aspirasi tersebut, Presiden pun telah melarang program vaksinasi berbayar,” tutur Mahfud.

Di sisi lain, Jokowi juga geram dengan banyaknya stok vaksin yang masih menumpuk dan tak kunjung disuntikkan ke masyarakat. Jokowi menyampaikan hal itu dalam Ratas Evaluasi PPKM Darurat di Istana Merdeka, Jumat (16/7/21), dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden.

“Tolong dilihat betul angka-angkanya karena yang saya melihat data yang masuk, baik itu berupa vaksin jadi maupun bulk yang sudah masuk ke negara kita ada 137 juta. Padahal yang sudah disuntikkan dalam vaksinasi itu hanya kurang lebih 54 juta,” ungkap Jokowi.

Baca juga : Datangi TPU Rorotan, Anies: Semua Mata Berkaca-kaca

“Artinya stok yang ada, baik mungkin di Bio Farma maupun di Kementerian Kesehatan atau di provinsi, di kabupaten, di kota, di rumah sakit, di Puskesmas-Puskesmas itu terlalu besar,” imbuhnya.

Lantas Jokowi memerintahkan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin untuk segera menghabiskan stok yang ada.