TIKTAK.ID – PDI Perjuangan diketahui telah meminta salah satu kader mereka, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, agar tidak mengambil langkah-langkah menjadi calon presiden atau Capres 2024. PDIP juga menyebut Ganjar terlalu berambisi.
Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, pencapresan adalah wewenang Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
“Kalau memang hebat, maka kamu pasti dicalonkan sebagai presiden oleh Ibu Ketum,” ujar Bambang, seperti dilansir Tempo.co, Minggu (23/5/21).
Kemudian Bambang mengimbau Ganjar untuk fokus dengan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah.
Perlu diketahui, penolakan dari partai bukan kali pertama ini terjadi. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, juga sempat tidak mendapat restu dari PDIP.
Pada Pilkada DKI 2012 silam, Ketua Dewan Pertimbangan PDIP Taufiq Kiemas, menyatakan bahwa Jokowi bukan sebagai prioritas utama yang akan diusung partai. Ketika itu, meski tak resmi, suami Megawati ini mengumumkan lebih mendukung Fauzi Bowo dan Adang Ruchiatna sebagai calon partainya.
“Dukungan PDIP harus ke Foke, dan wakilnya yang cocok adalah Pak Adang,” terang Taufiq, mengutip Majalah Tempo edisi 19 Maret 2012.
Jokowi yang masih menjadi Wali Kota Solo, memang telah masuk salah satu daftar pendek calon hasil penjaringan partai itu. Melalui pertemuan empat mata dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto di kantor pusat PDI Perjuangan, Megawati pun dikabarkan telah menolak usul tamunya untuk memasangkan Jokowi dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Namun pada akhirnya PDIP tetap melayangkan dukungannya pada Jokowi -Ahok pada 2012. Langkah tersebut terbukti tepat usai pasangan itu menang atas Fauzi Bowo yang akhirnya maju bersama Nachrowi Ramli sebagai wakilnya. Sementara Foke-Nachrowi diusung oleh Partai Demokrat.
Beberapa tahun setelah itu, PDIP kembali menolak usulan mengusung Jokowi sebagai Calon Presiden di Pilpres 2014. Sekretaris Jenderal PDIP, Tjahjo Kumolo menilai salah satu alasannya yakni pemerintahan Jokowi di DKI Jakarta yang belum terlalu lama.
“Menurut pendapat saya, biarlah Jokowi menyelesaikan janji-janjinya membangun DKI,” tutur Hasto dalam Koran Tempo edisi 8 Februari 2013 silam.
