TIKTAK.ID – Bola panas tampaknya bergulir menyeret nama dua putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Sebab, belakangan keduanya dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Selain itu, dua elite PDI Perjuangan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, juga dilaporkan ke lembaga antirasuah, mengenai dugaan tindak pidana korupsi.

Merespons hal itu, PDI-P menduga pelaporan tersebut berkaitan dengan agenda 2024. Pasalnya, 2024 adalah tahun politik digelarnya pemilihan presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif secara berbarengan.

Baca juga : Sekjen PDIP Bicara Peluang Gibran dan Risma di Pilgub DKI 2024

Untuk diketahui, pelapor Gibran dan Kaesang merupakan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) sekaligus aktivis ’98, Ubedilah Badrun. Menurut Ubedilah, laporan ini terkait dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.

Ubedilah menjelaskan, pada 2015 ada perusahaan besar bernama PT SM yang sudah menjadi tersangka pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan nilai Rp7,9 triliun. Akan tetapi, Mahkamah Agung (MA) hanya mengabulkan tuntutan senilai Rp78 miliar.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menuding pelaporan tersebut demi kepentingan politik jelang 2024.

Baca juga : Sindir Anies, Hasto PDIP Sebut Tanah Abang Mirip Tarian Poco-Poco

“Kami mensinyalir bahwa hal itu tidak terlepas dari berbagai dinamika politik dalam rangka Pilpres 2024 yang akan datang,” ungkap Hasto di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta, Jumat (7/1/22), seperti dilansir Kompas.com.

“Karena menjelang tahun politik lalu juga ada yang menggunakan cara tersebut sebagai isu-isu politik,” imbuhnya.

Hasto mengklaim sejumlah kasus korupsi yang disangkakan pada Ahok sudah selesai di persidangan. Untuk itu, dia mengaku tidak ingin ambil pusing dengan pelaporan tersebut. Meski begitu, dia menegaskan partainya tidak pernah melakukan intervensi terhadap penegakan hukum. Dia melanjutkan, hal itu termasuk bila ada pihak-pihak yang hendak melaporkan dugaan pelanggaran pejabat, termasuk kader partai.

Baca juga : Survei Indikator: Prabowo Capres dengan Elektabilitas Tertinggi, PDIP Parpol Terunggul

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan adanya pelaporan tersebut sedikit banyak akan berdampak pada elektabilitas PDI-P dan masing-masing figur. Dia menerangkan, meski masih berupa laporan dugaan, tapi masyarakat tidak suka dan tak menolerir tindak korupsi.

“Sedikit banyak, besar atau kecil dapat berdampak pada elektabilitas PDI-P dan masing-masing figur tersebut,” terang Ujang, Selasa (11/1/22).