TIKTAK.ID – Partai Ummat yang didirikan oleh tokoh Reformasi, Amien Rais, menyatakan mendukung usulan kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota dipilih oleh DPRD. Usulan Presiden Prabowo Subianto tersebut dianggap sebagai bentuk terobosan bagus untuk menghemat anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Partai Ummat menyambut baik gagasan tersebut. Partai Ummat menganggap ide Presiden Prabowo untuk kembali memberikan kewenangan kepada DPRD dalam memilih kepala daerah sebagai terobosan yang bagus guna menghemat anggaran negara,” ujar Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi, seperti dikutip Sindonews.com dari keterangan tertulis, Senin (16/12/24).

Ridho mengatakan sudah bukan rahasia lagi butuh modal yang tak kecil untuk mengikuti Pilkada. Dia menilai jika hal itu terus dibiarkan, maka akan berefek pada gagalnya pembangunan yang bisa menyejahterakan rakyat.

Baca juga : PDIP Pecat 27 Kader Sepanjang Pilpres-Pilkada 2024 Termasuk Jokowi dan Keluarga

“Logika Pilkada kita sekarang itu sudah seperti bisnis atau investasi. Bila menang, bukan rakyat yang untung tapi para bandar Pilkada yang untung. Apa kondisi seperti ini mau kita biarkan terus berlarut?” kata Ridho.

Menurut Ridho, ide one man one vote saat ini cenderung belum bisa diterapkan sepenuhnya. Sebab, kata Ridho, bangunan sosial-ekonomi masyarakat Indonesia relatif di bawah garis kemiskinan dan mayoritas hanya berpendidikan hingga SD saja. Dia menyebut hal itu membuka pintu lebar bagi jual-beli suara secara massif.

“One man, one vote bakal menjadi ide yang relevan, kelak saat masyarakat Indonesia sudah merata dalam hal pendidikan dan ekonomi,” tutur Ridho.

Ridho pun mengusulkan agar verifikasi faktual bagi parpol yang sudah pernah ikut Pemilu tidak perlu diadakan lagi. Dia menjelaskan, hal itu membebani parpol yang juga memerlukan biaya yang tak sedikit, lantaran semua partai dipaksa membuat infrastruktur di daerah yang bukan basis mereka.

Baca juga : PSI Tanggapi Pemecatan Jokowi oleh PDIP

“Partai politik itu kan mestinya menjadi representasi bagi basis-basis konstituen mereka yang tidak mungkin bisa mewakili seluruh karakteristik demografis masyarakat Indonesia. Jadi verifikasi faktual yang ada sekarang itu seperti memaksa partai politik untuk ‘mengarang’ mewakili karakteristik demografis tertentu,” ucap Ridho.