TIKTAK.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra buka suara mengenai ancaman pemecatan Budiman Sudjatmiko dari PDIP, lantaran telah mengumumkan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, pihaknya tidak ingin ikut campur dengan kabar pemecatan Budiman. Dia mengaku tidak bisa cawe-cawe terkait urusan internal partai lain.

“Hal itu mutlak urusan internal mereka yang harus kita hormati bersama. Jadi tak elok jika kami cawe-cawe urusan partai orang,” ujar Habib, seperti dilansir CNNIndonesia.com, pada Minggu (20/8/23).

Baca juga : Sindir Guntur Romli yang Ketahuan Maju Caleg dari PDIP, Ade Armando: Luar Biasa!

Habib juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mau berspekulasi soal peluang Budiman bakal bergabung dengan partainya ke depan. Dia mengatakan tidak mengetahui apakah sudah ada komunikasi antara Budiman dan Gerindra mengenai hal itu.

Akan tetapi, Habib menyatakan Budiman harus terlebih dahulu resmi keluar dari PDIP, bila memang hendak bergabung bersama Gerindra.

“Saya tidak ingin berasumsi. Namun yang jelas kalau mengacu pada undang-undang partai politik, seseorang tidak boleh ada di dua partai,” tutur Habib.

Baca juga : Bicara Peluang RI Jadi Negara Maju, Jokowi: Kepemimpinan 2024, 2029 dan 2034 Sangat Menentukan

Sementara itu, Budiman masih belum menjawab ketika ditanya tentang peluang dirinya bergabung dengan Gerindra, bila dirinya keluar dari PDIP. Sebab, PDIP saat ini hanya memberikan dua pilihan kepada mantan aktivis ’98 tersebut usai mendukung Prabowo, yaitu mundur atau menerima sanksi pemecatan.

Adapun Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyampaikan bahwa sikap resmi partainya soal Budiman akan diumumkan pada Senin (21/8/23) oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan partai, Komaruddin Watubun. Hasto mengeklaim partai tidak akan menoleransi tindakan indisipliner seperti yang sudah dilakukan oleh Budiman.

“Partai bakal mengambil suatu tindakan yang tegas. Opsinya adalah mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan,” jelas Hasto dalam keterangannya, pada Minggu (20/8/23).

Baca juga : Respons Pernyataan Anies, Gerindra: Kebijakan Jokowi Disusun dengan Akal Sehat

Perlu diketahui, ancaman sanksi pemecatan terhadap Budiman adalah buntut deklarasi terbukanya kepada Prabowo di Semarang, Jawa Tengah, pada Jumat (18/8/23) lalu. Dalam acara tersebut, keduanya telah sepakat untuk membentuk kelompok relawan Prabowo Budiman Bersatu atau Prabu.

Budiman sendiri mengakui dirinya masih politikus dari partai Banteng, walaupun sudah secara terang-terangan mengusung Prabowo sebagai bakal calon presiden. Budiman menerangkan bahwa dirinya masih ada kewajiban di partai pimpinan Megawati Soekarnoputri tersebut.