TIKTAK.ID – Jurnalis senior Peter Frans Gontha, memposting surat penolakan orang terkaya di Indonesia atas pemberlakuan kembali aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Dalam sebuah postingan Instagram pada Sabtu (12/9/20), Gontha mempublikasikan surat penolakan pemberlakuan PSBB total kembali yang ditulis oleh Robert Budi Hartono untuk Presiden RI, Joko Widodo.
“Surat Budi Hartono Orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI September, 2020”, tulis Peter yang merupakan mantan Dubes RI untuk Polandia sebagai keterangan sejumlah foto yang dimuatnya.
Baca juga : Desak Anies Batalkan PSBB Total, PDIP: Ada Motif Politik Lain…
Dalam surat itu dijelaskan bahwa ada sejumlah alasan mengapa mereka menolak diberlakukan PSBB kembali. Salah satunya adalah karena aturan itu disebut terbukti tidak efektif membendung penyebaran wabah virus Corona (Covid-19).
“Menurut kami, keputusan untuk memberlakukan PSBB (total) kembali itu tidak tepat. Hal ini disebabkan PSBB di Jakarta telah terbukti tidak efektif di dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta. (Bukti terlampir – Chart A negara yang berhasil dalam menurunkan tingkat infeksi melalui measure circuit breaker)”, bunyi surat itu.
“Di Jakarta meskipun Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik. (Bukti terlampir – Chart B – DKI Jakarta)”, jelasnya.
Baca juga : Pasca-Kongres Luar Biasa, DPP Gerindra Demisioner, Hanya Tersisa Prabowo dan Sekjennya
Lebih lanjut, mereka juga menganggap alasan Anies untuk memberlakukan kembali PSBB karena khawatir soal daya tampung Rumah Sakit di Jakarta, kurang masuk akal.
“Kapasitas Rumah Sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi. Hal ini disebabkan seharusnya Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus”, jelas surat Budi Hartono yang merupakan pemiliki Grup Djarum dan BCA.
Dalam surat juga disebutkan salah satu solusi yang bisa dilakukan Pemerintah, yaitu misalnya dengan membangun rumah sakit darurat di pelabuhan, seperti yang dilakukan Singapura.
Baca juga : Ahok Beberkan Alasan PDIP Tak Ikut Walk-out Saat Laporan Pertanggungjawaban Anies Baswedan
Halaman selanjutnya…
