TIKTAK.ID – Barisan Rakyat Kawal Demokrasi (Barikade) 98 mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah pihak yang akan mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin. Mereka menyebut mulai dari masih adanya oligarki, pengusaha hitam yang tersingkir dari lingkaran kekuasaan, hingga eks Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang akan berupaya mengganti Ideologi Pancasila.

“Eks HTI ini jelas mempunyai keinginan untuk mengganti ideologi Pancasila,” ujar Ketua Umum Barikade 98, Benny Ramdhani dalam keterangan tertulis, seperti dilansir detikcom, Minggu (8/11/20).

Benny pun mengklaim hal ini tidak hanya akan berefek pada pemerintahan Jokowi, melainkan juga mengancam masa depan bangsa.

Baca juga : Anies Kembali Perpanjang Masa PSBB Transisi hingga 22 November, Apa Alasannya?

“Oligarki ini masih ada di berbagai jejaring, dan mereka tidak ikhlas karena digulingkan oleh 98 dan mereka kehilangan yang mereka punya saat itu,” terang Benny.

Kemudian Benny menyebut Barikade ingin menunjukkan bahwa Indonesia ini final dengan ideologi Pancasila.

“Kami ingin Jokowi bisa menyelesaikan agenda-agenda pemerintahan sampai tuntas agar tidak diganggu, kita tak akan pernah membiarkan itu,” tutur Benny.

Baca juga : Bikin Gaduh Lagi Soal Typo Surat, Berikut Sederet Kontroversi Stafsus Milenial Jokowi

Lebih lanjut, Benny menyinggung sikap kenegarawanan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto yang diketahui sebagai lawan Jokowi sejak Pilpres 2014 telah membuktikan bahwa dirinya sangat mencintai Indonesia. Ia menilai hal itu dibuktikan dengan Prabowo yang ikut ke dalam Kabinet pemerintahan untuk membantu Jokowi.

Ia pun menyatakan, apabila masih ada pendukung Prabowo yang masih mencoba mengganggu pemerintahan Jokowi, maka dia bukanlah pendukung Prabowo.

“Berarti mereka hanyalah penumpang gelap yang diduga memiliki kepentingan di 2024,” ucap Benny.

Baca juga : Habib Rizieq Diajak Gabung Partai Masyumi, Apa Jawabannya?

Oleh sebab itu, Benny mengajak Barikade 98 untuk terus mengawal demokrasi dan Pemerintahan Jokowi. Apalagi, kata Benny, Jokowi mendapat mandat dari masyarakat karena terbukti terpilih selama dua periode pada Pilpres 2014 dan 2019.

Perlu diketahui, pada 9 Agustus 2020 aktivis 98 sepakat untuk mendirikan Barikade 98. Mereka kemudian meresmikan kantor Dewan Pimpinan Nasional (DPN) di Cimandiri, Cikini, Jakarta Pusat.

“Jawa Barat menjadi provinsi pertama yang mendeklarasikan Barikade 98,” jelasnya.