TIKTAK.ID – Ketua Forum Lintas Masyarakat Jakarta Utara, Sandi Suryadinata menyatakan menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang kini memberikan izin reklamasi kawasan Pantai Impian Jaya Ancol.
Seperti diketahui, sejumlah relawan pedukung Anies Baswedan saat pilkada DKI Jakarta 2017 merasa kecewa dengan kebijakan perizinan reklamasi tersebut.
Kemudian Sandi menjelaskan bahwa Anies Baswedan memenangkan Pilkada DKI 2017 karena janjinya yang secara tegas menolak reklamsi.
Baca juga : Curhat Sri Mulyani Bandingkan Krisis Era SBY dan Jokowi, Mana Lebih Berat?
“Nah ini adalah penyelewengan dari satu janji kampanye itu bukan sembarangan. Menurut saya ini adalah satu faktor yang membedakan antara sosok Anies dengan saingan politiknya saat itu. Sebab, yang satu mendukung reklamasi, yang satu menolak reklamasi, itu yang membuat Anies jadi gubernur,” ujar Sandi, seperti dilansir Wartaekonomi.co.id.
“Ini Pak Gubernur harus ingat bahwa penolakan reklamasi itulah yang membuat dia jadi gubernur. Nah sekarang dia melanggar janji itu,” lanjut Sandi di Pantai Karnaval Ancol, Jakarta Utara, Minggu (5/7/20).
Diberitakan sebelumnya, Anies telah menandatangani izin perluasan wilayah dengan reklamasi kawasan rekreasi Dunia Fantasi (Dufan) seluas 35 ha dan kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol Timur 120 ha. Izin tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 237 Tahun 2020 yang terbit sejak Februari 2020.
Baca juga : Berapa Sih Total Nilai Kekayaan Prabowo?
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mengecam keputusan reklamasi Ancol. Sekretaris Jenderal Kiara, Susan Herawati mengungkapkan bahwa keputusan tersebut sebagai wujud ironi sebab salah satu janji kampanye Anies Baswedan dalam Pilkada lalu ialah menghentikan dan tidak melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Bahkan anggota DPRD DKI Jakarta Komisi B, Gilbert Simanjuntak menyebut terjadinya kecolongan dalam lahirnya kebijakan tersebut.
Anies belum pernah mengutarakan rencana tersebut walaupun Kepgub tersebut pada kenyataannya telah terbit empat bulan lalu.
Baca juga : Dirinya Disebut Bakal Ditunjuk Jokowi Gantikan Erick Thohir, Begini Jawaban Ahok
Pihak PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) sebagai perusahaan milik Pemerintah Daerah (BUMD), juga menunjukkan sikap hanya diam saja.
“Kami semua (Komisi B) baru mengetahui dari media. Saat rapat dengan Jaya Ancol mereka tidak menyampaikan. Semua senyap,” ungkap Gilbert seperti dilansir Tirto, Rabu (1/7/20).
