TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh lembaga pengawas dan aparat penegak hukum untuk mengawasi dengan ketat penggunaan anggaran penanganan dan pemulihan dampak dari pandemi virus Corona (Covid-19).
Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp677,2 triliun untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
“Angka Rp677,2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu tata kelolanya harus baik, sasarannya harus tepat, prosedur harus sederhana dan tidak berbelit-belit. Selain itu, output dan outcome-nya harus maksimal bagi kehidupan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Jokowi saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020 secara virtual, seperti dilansir Detik.com, Senin (15/6/20).
Baca juga : PAN Optimis Dukung Menantu Jokowi di Pilkada Medan?
Kemudian Jokowi mengajak lembaga pengawasan seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan Agung, hingga penyidik PNS untuk mengawasi anggaran jumbo tersebut. Jokowi berharap dana tersebut tersalurkan dengan baik kepada masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak Covid-19.
“Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan, dan kita semua harus lebih proaktif. Jangan menunggu sampai terjadi masalah, dan kalau ada potensi masalah segera ingatkan, jangan sampai pejabat dan aparat Pemerintah dibiarkan terperosok. Bangun sistem peringatan dini, early warning system, serta perkuat tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel,” tutur mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Lebih lanjut, Jokowi juga mempersilakan para lembaga pengawas dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas jika ada oknum yang menyelewengkan dana tersebut. Ia menegaskan, Pemerintah tidak main-main dengan hal tersebut.
Baca juga : Soal Ringannya Tuntutan Hukuman Penyerang Novel, Istana: Jokowi Tidak Intervensi
“Kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, silakan Bapak Ibu gigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga,” tegas pria asal Solo tersebut.
Meski begitu, Jokowi mengingatkan kepada para lembaga pengawas dan aparat penegak hukum agar tidak “menggigit” orang yang tidak salah. Dia pun berharap dan mengimbau agar tidak menebar ketakutan kepada pelaksana dalam menjalankan tugas.
“BPKP, inspektorat, dan LKPP merupakan aparat internal Pemerintah, harus fokus ke pencegahan dan perbaikan tata kelola. Selain itu, kerja sama sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal BPK harus terus dilakukan, serta sinergi antar aparat penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, KPK juga harus kita lanjutkan,” terangnya.
