TIKTAK.ID – Ahli Hukum Tata Negara sekaligus pengamat politik, Refly Harun menganggap politik di Indonesia aneh. Ia mengatakan seorang presiden yang sudah terpilih terus saja dianggap kader partai, bahkan dianggap petugas partai. Padahal, kata Refli, ketika sudah menjadi presiden, maka dia adalah milik seluruh rakyat.

”Memang tugas partai adalah untuk kaderisasi serta rekrutmen politik. Tapi begitu seseorang menjadi Presiden Republik Indonesia, maka sesungguhnya dia presiden bagi kita semua, bukan hanya sebagai presiden PDIP. Jadi, saya rasa buat apa ada perintah mengawal Presiden Jokowi hingga 2024,” ujar Refly dalam video berjudul “Perintah Mega: Amankan Jokowi hingga 2024! Ada Apa?” yang diunggah di saluran YouTube, seperti dilansir Sindonews.com, Minggu (30/8/20).

Selain itu, Refli menyebut yang juga menjadi masalah adalah dalam bentuk apa pengawalan tersebut.

Baca juga : KAMI Dituduh Bakal Jadi Ancaman untuk Gibran di Pilkada Solo, Ruhut: Sebagai Anak Jokowi, Gibran Pasti Menang Telak

”Apakah dalam bentuk pengerahan massa? Intimidasi kepada mereka yang tidak setuju? Atau bagaimana? Kan ini juga menjadi persoalan,” ucap Refli.

Refly menjelaskan bahwa demonstrasi atau unjuk rasa merupakan tindakan yang sah dan boleh dalam demokrasi.

”Kalau misalnya ada demonstrasi yang sekadar meminta presiden bertanggung jawab dan mundur, maka itu tidak bisa dikatakan makar. Sebab, hal itu merupakan aspirasi dalam alam demokratis,” terang salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tersebut.

Baca juga : Jika Masih Ingin Dipercaya Rakyat, Sujiwo Tejo Minta Jokowi Batalkan Pencalonan Anak dan Menantunya di Pilkada 2020

Ia melanjutkan, kalau demonstrasi itu direspons dengan demonstrasi tandingan, menurut Refly juga boleh dan tidak ada masalah dengan hal itu.

”Yang tidak boleh yaitu ketika menciptakan tandingan lalu dibenturkan sehingga terjadi konflik horizontal,” tegas Refly.

Sementara itu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri mengaku heran terhadap pihak-pihak yang ingin menjatuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari pemerintahan hasil pemilihan langsung oleh rakyat.

Baca juga : Kenapa Mahfud MD Batal Jadi Menteri Ad Interim Gantikan Tito Karnavian?

“Banyak orang yang tidak suka dengan pemerintahan sekarang. Padahal pemerintahan ini (dipilih) langsung, bukan seperti dulu oleh MPR,” tutur Megawati saat pengumuman pasangan calon Kepala Daerah gelombang IV secara virtual, Jumat (28/8/20).

Megawati menyebut Jokowi saat Pilpres 2014 dan 2019 diusung PDI Perjuangan dan juga merupakan kader partai berlambang Kepala Banteng Moncong Putih itu.

“Jadi dari awal kami mengusung dia. Ada pengusung, ada pendukung, tapi kadang sering dibaurkan, padahal salah, kami pengusung,” kata Megawati.