TIKTAK.ID – Pimpinan Pusat Muhammadiyah diketahui telah mengeluarkan fatwa menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Fatwa tersebut tegas mengharamkan risywah politik atau politik uang.

Ketua PP Muhammadiyah, Syamsul Anwar, dan Busyro Muqoddas mengungkapkan pernyataan tegas terkait hal ini. Muhammadiyah mengeklaim menyoroti pentingnya menjaga integritas demokrasi dan mencegah praktik politik transaksional yang merusak.

“Muhammadiyah menekankan bahwa politik uang merupakan ancaman serius bagi demokrasi yang sejati,” ujar Syamsul di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, pada Selasa (15/10/24), seperti dilansir Tempo.co.

Baca juga : Aliansi BEM Indonesia Gelar Demo ‘Menghitung Hari Menuju Pengadilan Jokowi’ di DPR

Untuk diketahui, Pilkada serentak dijadwalkan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyebut rakyat berhak memperoleh pemimpin yang punya komitmen kuat terhadap penegakan demokrasi dan hak asasi manusia. Hal itu sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat.

“Pilkada harus menghasilkan pemimpin yang setia pada semangat Pancasila dan agama, serta dapat mengelola birokrasi negara dengan bersih,” ungkap Busyro Muqoddas.

Adapun Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menyatakan bahwa politik uang dalam bentuk apa pun adalah haram, baik berupa sogokan, imbalan, maupun transaksi jual beli suara. Semua itu melanggar nilai-nilai agama dan hukum. Mereka menilai politik uang bakal merusak integritas demokrasi dan mendorong praktik korupsi yang semakin meluas.

Baca juga : Total Ada 108 Calon Menteri dan Kepala Badan Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Daftar Lengkapnya… 

Kemudian Muhammadiyah mengingatkan bahwa segala bentuk suap dalam Pemilu dan Pilkada tak hanya bertentangan dengan hukum negara, namun juga bertentangan dengan prinsip agama. Untuk itu, masyarakat diimbau supaya menolak segala bentuk politik uang.

“Sebagaimana hasil Muktamar ke-48 di Surakarta, Muhammadiyah berkepentingan dalam mendorong terwujudnya pemimpin yang jujur, cerdas, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tutur Syamsul Anwar.

Tidak hanya itu, mereka juga mengimbau agar seluruh elemen masyarakat, termasuk warga Muhammadiyah, bisa menjauhkan diri dari praktik politik uang yang dapat mencederai nilai-nilai agama dan demokrasi.

Baca juga : Prabowo Tunjuk 3 Pendamping Menkeu Sri Mulyani, Siapa Saja?

Muhammadiyah lantas mengingatkan kalau lemahnya demokrasi dan meningkatnya korupsi di berbagai sektor menjadi ancaman serius bagi masa depan bangsa. Mereka menjelaskan, semakin rapuhnya demokrasi dan tingginya eskalasi korupsi di berbagai sektor seperti sumber daya alam, perizinan, APBN, APBD, hingga pertanian, menyebabkan perlu adanya perbaikan tata kelola birokrasi.