TIKTAK.ID – Gerakan Aksi Rakyat Gugat Pemilu 2024 telah mendeklarasikan maklumat untuk memprotes dugaan kecurangan Pemilu yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka pun menuntut pemakzulan Presiden Jokowi sebagai buntut dari kecurangan tersebut.

Dalam maklumat itu, Gerakan Aksi mengaku kecewa dengan Jokowi yang dianggap tidak bisa menyelenggarakan Pemilu dengan netral, jujur dan adil. Mereka menyatakan menolak Pemilu curang pada 14 Februari 2024, menuntut semua pihak yang terlibat kecurangan ditangkap dan diadili, serta menuntut memecat semua Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

Selain itu, mereka mendukung aksi mahasiswa menegakkan demokrasi. Mereka turut mendesak DPR untuk menggulirkan Hak Angket dan memakzulkan Jokowi.

Baca juga : SBY-Prabowo Bertemu di Cikeas, AHY Buka Suara

Perwakilan Gerakan Aksi, Cepi Budi Muliawan mengungkapkan bahwa aspirasi utamanya adalah memprotes kecurangan Pemilu 2024. Dia menilai kecurangan Pemilu tidak hanya merugikan pasangan calon, fraksi politik, hingga partai, namun juga merugikan rakyat luas.

“Inilah yang menjadi dasar gerakan kami,” ucap Cepi di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada Sabtu (24/2/24), seperti dilansir Tempo.co.

Menurut Cepi, indikasi kecurangan itu tak hanya muncul secara administratif ataupun normatif seperti biasa terjadi dalam Pemilu, melainkan merupakan kecurangan politik. Dia menganggap kecurangan politik tidak hanya sebatas administrasi, tapi melibatkan abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan, baik dalam urusan teknis maupun kekuasaan.

Baca juga : Ganjar Desak Hak Angket DPR, AHY Malah Respons Begini

Cepi menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang mestinya menjadi pelaksana sekaligus wasit Pemilu justru terlibat dalam kecurangan itu. Dia lantas menyoroti keterlibatan para kepala desa dan para penjabat kepala daerah dalam Pemilu.

“Ini bukan hanya sekadar kecurangan administratif, namun sudah kecurangan politik,” tutur Cepi.

Cepi sendiri mengaku tak peduli siapa yang diuntungkan dari kecurangan itu, yang jelas kecurangan Pemilu sudah merugikan rakyat Indonesia.

Baca juga : Apa Mungkin Hak Angket DPR Bisa Batalkan Hasil Pemilu?

Oleh sebab itu, Cepi menuntut pemakzulan Jokowi. Dia menyatakan kecurangan Pemilu disebabkan oleh haus kuasa orang nomor satu di Indonesia tersebut. Dia juga menuding kehausan akan kekuasaan membuat Jokowi hirau dengan nepotisme dan etika.

“Masalah usai pemakzulan mau ada Pemilu ulang atau apa pun yang dipilih oleh stakeholder bangsa ini, silakan,” kata Cepi.

Cepi menyebut pemakzulan merupakan solusi, bukan lagi pilihan atau opsi.