TIKTAK.ID – Dewan Presidium Forum Alumni Universitas Indonesia (FAUI), Pande K. Trimayuni mengungkapkan bahwa pihaknya menduga kuat terdapat intimidasi terhadap pejabat desa oleh aparat penegak hukum, lantaran putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, ikut Pilpres 2024.

Untuk itu, Deddy menyebut FAUI menuntut Jokowi selaku Kepala Pemerintahan yang anak kandungnya ikut serta dalam Pilpres 2024, mengambil cuti sementara dari jabatan Presiden Republik Indonesia, sampai berakhirnya pemilihan.

“Kami berharap Presiden dapat menjaga netralitasnya atau jika tidak, maka lebih bijak Presiden mengambil cuti untuk dirinya,” ujar Pande, seperti dilansir Tempo.co.

Baca juga : Kenapa KPK Tak Beri Bantuan Hukum ke Firli? 

Sementara itu kolega Pande, Dewan Presidium FAUI, Visna Vulovik menilai langkah cuti ini sangat penting untuk menjaga netralitas pejabat Pemerintah di semua tingkatan dan menjaga integritas Pemilihan Presiden 2024.

“Kami khawatir kepercayaan rakyat terhadap negara bakal terkikis bila pejabat Pemerintah gagal untuk tetap netral selama proses pemilihan yang sedang berlangsung,” tutur Visna.

Sebelumnya, Pande sempat memprediksi keikutsertaan Gibran di Pilpres akan menimbulkan risiko konflik kepentingan yang signifikan bagi Presiden. Dedy lantas memberikan contoh terkait konflik kepentingan bekas Ketua Mahkamah Konstitusi yang sekaligus adik ipar Presiden Jokowi, Anwar Usman, yang berakhir dengan pemecatan akibat pelanggaran etika.

Baca juga : Klaim Kendaraan Listrik Tak Jadi Solusi, Anies Tegaskan Ingin Kembangkan Transportasi Publik 

“Kami juga sangat khawatir mengenai insiden-insiden terbaru yang melibatkan mobilitas pejabat desa untuk mendukung kandidat tertentu. Bahkan, sudah ada laporan soal pemanggilan pejabat desa untuk dimintai keterangan oleh polisi, seperti yang terlihat dalam peristiwa terkini di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah,” jelas Pande.

Sementara itu, Dewan Presidium FAUI, Dedy Syech mengeklaim dinamika politik jelang pemilihan presiden 2024, banyak muncul tuduhan adanya sikap sepihak di kalangan pejabat Pemerintah. Dedy menganggap sikap sepihak ini merupakan hasil dari upaya menguntungkan pihak penguasa saat ini dan berasal dari arahan di balik layar dari kepemimpinan Pemerintah.

“November mengingatkan kita pada peristiwa Semanggi I pada 1998 silam. Setidaknya tercatat 17 anak bangsa menjadi korban hilang nyawa dalam peristiwa tersebut, dan semua demi tegaknya demokrasi di bumi Indonesia. Jangan kita melupakan sejarah, bangsa yang melupakan sejarahnya maka akan terpaksa mengulangi lagi sejarah yang sama,” terang Dedy, Selasa (28/11/23).