TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung sebutan “Pak Lurah” dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Umum MPR. Pernyataan Jokowi itu pun langsung ditanggapi oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh.

Mulanya, Jokowi mengaku bingung terkait sebutan Pak Lurah. Ia mengatakan tak tahu siapa yang dimaksud dengan panggilan Pak Lurah.

“Kita saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren di kalangan politisi dan parpol, setiap ditanya Capres dan Cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah,” ujar Jokowi, seperti dilansir CNBCIndonesia.com.

Baca juga : Pengamat Nilai Jokowi Beri Kode Usung Duet Prabowo-Erick di Pilpres 2024

Jokowi mengeklaim tidak punya peran atau kekuatan untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. Dia menegaskan bahwa Capres dan Cawapres ditentukan oleh partai politik dan koalisi partai politik. Karena dirinya bukan ketua umum parpol atau pemimpin koalisi parpol, Jokowi pun memastikan anggapan dirinya mampu menentukan Capres dan Cawapres tidak benar.

“Saya sempat mikir siapa ini Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu kalau yang dimaksud Pak Lurah saya. Saya jawab, saya bukan lurah, saya Presiden RI,” ucap Jokowi.

Surya Paloh lantas mengomentari pidato Jokowi tersebut. Surya Paloh menyatakan tidak ada yang luar biasa dari frasa Pak Lurah di pidato Jokowi.

Baca juga : Pengamat: PDIP Lancarkan Kritik ke Prabowo karena Marah ke Jokowi

“Pidato Presiden baik-baik saja, Presiden mengikuti seluruh dinamika yang ada di tengah masyarakat,” tutur Surya Paloh di Kompleks Parlemen, Rabu (16/8/23).

Surya Paloh pun menjelaskan latar belakang dari canda Jokowi. Dia menyebut asalnya adalah anekdot di kalangan politik bahwa semua laporan harus disetujui oleh Pak Lurah.

“Tidak ada hal yang luar biasa. Kalau ada barangkali perumpamaan semua pelaporan harus persetujuan Pak Lurah saya pikir sebuah jokes saja, ada sense of humor bagus juga di negeri ini,” imbuhnya.

Baca juga : Erick Thohir Siap Minta Restu Jika Dipinang Jadi Cawapres, ke Siapa?

Surya Paloh justru menyoroti pidato Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti yang mendesak amandemen UUD 1945, yang menempatkan posisi MPR RI menjadi lembaga tertinggi negara, walaupun konsekuensinya pemilihan presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat.

“Saya pikir ini pikiran yang luar biasa bagus. Ini satu PR tersendiri bagi MPR, DPR, dan DPD sendiri bersama duduk berembuk dan mengusulkan usulan ini supaya lebih konkret lagi, lalu segera sosialisasikan kepada masyarakat,” terang Surya Paloh.