TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti penggunaan anggaran negara dan daerah yang tak benar. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan mestinya Jokowi menggerakkan kementerian terkait, mengenai penganggaran APBN dan APBD.

“Pak Jokowi jangan hanya mengeluh. Presiden memiliki kuasa, bisa menggerakkan Kemendagri untuk mengawasi APBD,” ucap Mardani kepada wartawan, pada Rabu (14/6/23), seperti dilansir detik.com.

Mardani menyebut Jokowi juga dapat memerintahkan Kemenkeu terkait Dana Alokasi Umum (DAU). Dia menilai hal itu untuk memastikan penggunaan anggaran dari kementerian/lembaga dapat optimal.

Baca juga : Soal Kaesang Maju Pilwalkot Depok, Jokowi: Tugas Orang Tua Itu Merestui dan Mendoakan

“Dapat memerintahkan Kemenkeu untuk mengoptimalkan DAU, termasuk memastikan belanja berkualitas dari K/L. Akarnya di pembuatan kebijakan dalam APBN, terlalu biasa,” tegas Mardani.

Kemudian Mardani mengusulkan supaya Jokowi melakukan aksi untuk mengoptimalkan penganggaran ini. Dia juga menyarankan untuk melakukan perubahan kebijakan terkait APBN.

“Pak Jokowi harus mengubah kebijakan APBN yang semula disebar menjadi terpusat dan fokus. Ayo Pak Jokowi jangan hanya mengeluh, tapi buat aksi,” ujar Mardani.

Baca juga : Resmi Gabung PPP, Sandiaga Ngaku Curhat ke Jokowi Sebelum Pindah Partai

Perlu diketahui, Jokowi telah mengungkap banyaknya cara penganggaran anggaran negara dan daerah yang tidak benar. Dia menyebut uang miliaran rupiah dihabiskan untuk perjalanan dinas sampai hal-hal yang absurd.

Jokowi pun mengungkap salah satu penggunaan anggaran yang dia anggap tidak benar. Dia menyebut dari anggaran sebesar Rp10 miliar untuk stunting, Rp5 miliar di antaranya dipakai untuk perjalanan dinas dan rapat.

“Misalnya ada anggaran stunting, Rp10 miliar, coba cek lihat betul untuk apa Rp10 miliar itu. Jangan membayangkan nanti ini dibelikan telur, dibelikan susu, dibelikan protein, dan dibelikan sayuran Rp10 miliar. Coba dilihat detail, saya baru saja minggu lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya ingin lihat,” ungkap Jokowi di BPKP, Jakarta Timur, Rabu (14/6/23).

Baca juga : Partai Ummat Alihkan Dukungan ke Prabowo Jika Anies Batal Nyapres

“Rp10 miliar untuk stunting, cek. Perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp2 miliar. Jadi yang bener-bener untuk beli telur itu enggak ada Rp 2 miliar,” imbuhnya.

Jokowi mengaku menyayangkan penggunaan anggaran yang tidak sesuai sasaran tersebut. Untuk itu, dia meminta agar cara penganggaran APBN dan APBD dapat diubah.