TIKTAK.ID – Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menghindari politik praktis demi kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. ICW menjelaskan bahwa peran aktif presiden seperti saat mengumpulkan lima ketua umum partai politik koalisi pemerintahan di Istana Negara pada Selasa lalu, bisa memunculkan konflik kepentingan.
“Bagi ICW sikap Presiden itu tidak etis dan bakal menimbulkan konflik kepentingan,” ujar peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, pada Jumat (5/5/23), seperti dilansir Tempo.co.
Menurut Kurnia, beberapa pihak memang mengaku tidak ada pembahasan khusus terkait Pilpres 2024 dalam pertemuan itu. Meski begitu, dia menganggap acara tersebut tidak etis.
Baca juga : Muncul Isu Diduetkan Jadi Cawapres Dampingi Prabowo, Gibran: Umur Belum Cukup
Kurnia menilai Presiden gagal membedakan urusan publik dengan urusan politik. Dia menegaskan bahwa sebagai presiden, mestinya Jokowi mampu menjaga netralitas dan tidak turun langsung mencampuri ranah politik praktis.
“Sebab, masyarakat bakal bias dalam melihat posisi Jokowi, antara sebagai Presiden atau kader partai politik,” ucap Kurnia.
Kurnia melanjutkan bahwa buruknya etika politik Jokowi dipertegas oleh ucapannya sendiri usai pertemuan tersebut. Jokowi sempat mengatakan sebagai pejabat publik sekaligus politikus, mengundang atau diundang elite partai untuk membicarakan politik adalah hal yang lumrah.
Baca juga : Tak Diundang Jokowi Bertemu Ketum Parpol di Istana, Begini Respons Surya Paloh
Padahal, kata Kurnia, dengan kesadaran posisi ganda tersebut, seharusnya Jokowi semakin hati-hati dalam bertindak. Dia pun menduga potensi konflik kepentingan dengan menggunakan aset negara untuk kepentingan calon tertentu sangat mungkin terjadi.
“Konteks terkini rasanya tidak berlebihan kalau menyebut Presiden Jokowi selalu bersikap permisif terhadap potensi konflik kepentingan dalam pemerintahannya,” jelas Kurnia.
Kurnia memaparkan bahwa pertemuan di Istana Merdeka tersebut bukan satu-satunya langkah Jokowi masuk dalam politik praktis jelang 2024. Dia menerangkan bahwa Jokowi juga sempat melakukan pertemuan dengan lima ketua umum partai untuk silaturahmi Ramadan di Kantor DPP PAN yang kemudian melahirkan wacana pembentukan Koalisi Besar.
Baca juga : Pengamat Klaim Duet Ganjar-Prabowo Bisa Terjadi Meski Tak Mudah
Selain itu, Jokowi melakukan pertemuan dengan Plt Ketua Umum PPP, Mardiono pada Kamis (4/5/23) di Istana Negara. Kurnia berpendapat bahwa rangkaian pertemuan Jokowi dengan elite partai tersebut berpotensi meruntuhkan independensi sikap Presiden.
Kurnia mengeklaim langkah politik Jokowi jelang Pilpres 2024 tak hanya rawan konflik kepentingan, namun juga perdagangan pengaruh. Dia menyebut saat Jokowi mendukung secara terbuka salah satu kandidat, maka bukan tidak mungkin akan menggerakkan struktur negara untuk mengikuti langkahnya meskipun tidak ada perintah.
