TIKTAK.ID – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta Ijtima Ulama Nusantara PKB untuk mengeluarkan fatwa haram politik uang atau tolak amplop di setiap pemilihan umum (Pemilu). Cak Imin mengaku harapan itu didasari atas kegelisahannya terhadap iklim Pemilu yang dianggp terlalu pragmatis.

Cak Imin menilai para santri akan sulit maju ke parlemen dengan Pemilu yang pragmatis. Untuk itu, Cak Imin mendesak para ulama agar mempertimbangkan fatwa haram politik uang.

“Harapan kami adalah doa restu, tausiyah, fatwa yang harus ditegaskan terutama mohon fatwa dalam Ijtima Ulama Nusantara ini supaya bisa meneguhkan kembali hukumnya menerima amplop dalam menentukan pilihan dalam setiap pemilihan umum,” ujar Cak Imin dalam pidatonya di acara pembukaan Ijtima Ulama Nusantara di Hotel Millennium, Jalan H. Fachrudin Nomor 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Jumat (13/1/23), seperti dilansir Sindonews.com.

Baca juga : Kader Muhammadiyah Ingatkan Soal Kampanye Khilafah Tunggangi Isu Perppu Cipta Kerja

Tidak hanya itu, Cak Imin juga meminta kepada para mubaligh untuk secara intensif menyampaikan ke publik mengenai dampak negatif Pemilu pragmatis. Cak Imin menganggap hal itu perlu dilakukan jika memang ingin mencapai demokrasi yang baik.

“Ini nampaknya perlu ada keseriusan, jika kita ingin Pemilu 2024 jauh lebih melahirkan demokrasi yang unggul, demokrasi beradab, serta demokrasi yang menghasilkan pemerintahan yang berkekuatan legitimasi dan murni dari masyarakat,” jelas Cak Imin.

Cak Imin lantas memohon secara khusus kepada kiai supaya bisa lebih proaktif dalam menyiarkan bahaya politik uang.

Baca juga : Gerindra Klaim Sandiaga Patuhi Partai dan Dukung Prabowo Jadi Capres 2024

“Dengan begitu, setidak-tidaknya tidak terpengaruh di dalam menentukan pilihannya dalam proses transaksi politik,” tutur Cak Imin.

Sebelumnya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla turut menyoroti maraknya amplop-amplop dari calon legislatif (Caleg) untuk masyarakat saat Pemilu. Dia pun menilai pentingnya mengembalikan sistem Pemilu yang lebih baik.

“Pemilih kita perlu dikembalikan pada sistem Pemilu yang baik, karena masyarakat juga mulai menikmati, katakanlah amplop-amplop para calon,” ungkap JK di Kampus Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/1/23), mengutip Kompas.com.

Baca juga : Ma’ruf Amin Ingin Presiden atau Wapres Diisi Kiai-Santri

JK menjelaskan bahwa pemberian amplop tersebut akan membuat masyarakat tidak objektif saat memilih calon legislatif.