TIKTAK.ID – Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham), Denny Indrayana menduga duitokrasi atau daulat uang akan kembali muncul dalam ajang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Denny pun menilai politik uang masih menjadi tantangan besar penyelenggaraan Pemilu selama ini.
Denny mengungkapkan hal itu dalam seminar hybrid yang digelar oleh Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) dengan FH UMY, pada Jumat (6/1/22). Dia menduga tren politik uang justru bakal makin menguat.
“Duitokrasi saya khawatirkan akan muncul lagi di Pemilu 2024, entah di Pileg atau Pilpres, karena kita lihat gejala semacam serangan fajar tidak berkurang, justru makin marak,” ujar Denny dalam kegiatan tersebut, seperti dilansir Republika.co.id.
Baca juga : Pengamat Sebut Publik Inginkan Duet Ganjar-Erick Teruskan Program Jokowi
Kemudian Denny mengingatkan bahwa bahaya laten dari politik uang dapat membajak demokrasi. Dia menjelaskan bahwa akibat politik uang, ia meragukan pemimpin yang muncul karena belum tentu sesuai dengan aspirasi rakyat.
“Duitokrasi merupakan daulat uang sebagai antitesis dari demokrasi, yakni kedaulatan rakyat di mana pemimpin dipilih oleh rakyat,” tutur Denny.
Lantas Denny menceritakan pengalamannya ketika bertarung memperebutkan kursi Gubernur Kalimantan Selatan pada 2020 lalu. Saat itu, Denny terus menggelorakan semangat antipolitik uang. Namun Denny kalah dalam ajang Pilgub itu.
Baca juga : Puji Strategi Ekonomi Jokowi, Pengamat ini Prediksi RI Aman dari Resesi di 2023
“Saya kampanye di Kalsel mengenai antipolitik uang dan politik curang. Saya menjalani proses itu. Namun hal ini memang enggak gampang karena ujungnya politik uang dan politik curang masih mewabah dan menentukan siapa pemenang,” tegas Denny.
Tidak hanya itu, Denny juga mengakui kalau masalah antipolitik uang yang diangkatnya bukan hal baru. Hanya saja, kata Denny, masalah tersebut justru sulit ditemukan obat mujarabnya karena terus terjadi saban Pemilu.
“Jadi dalam Pemilu 2024 persoalan kita sama, yaitu harus berhadapan dengan kekuatan uang. Jangan sampai demokrasi malah dibajak duitokrasi,” terang Denny.
Baca juga : Dijuluki ‘Emas Putih’, Harta Karun Super Langka Lapindo Milik Siapa?
Senada dengan Denny, Koordinator Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Indonesian Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina menduga politik uang akan tetap terjadi dalam Pemilu 2024.
Mengutip Kompas.com, Almas menyatakan pola politik uang bakal berlangsung sama dan massif dilakukan oleh calon anggota legislatif kepada partai politik. Dia memaparkan, hal itu dianggap sebagai “mahar politik” untuk bisa masuk dalam kontestasi Pileg setiap tahun Pemilu.
