TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui telah resmi meluncurkan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik.

KKP Domestik sendiri diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) sebagai bentuk digitalisasi pembayaran untuk pembelian barang dan jasa Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah.

“Saya mengapresiasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik dan QRIS. QR Code Indonesian Standard yang diluncurkan BI menjadi bukti bahwa Indonesia mengikuti kecepatan perubahan teknologi digital di bidang ekonomi,” ujar Jokowi dalam upacara peluncuran yang disiarkan secara digital, pada Senin (29/8/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

Baca juga : PDIP Buka Suara Usai Relawan Jokowi Gelar Musra di Bandung

Kemudian Jokowi meminta BI dan perbankan, khususnya Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), agar betul-betul mengawal kementerian, lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk segera masuk ke sistem tersebut. Jokowi menilai hal tersebut perlu dilakukan supaya proses pembayaran semakin cepat.

Lebih lanjut, Jokowi memperkenalkan QRIS antarnegara. Dia memaparkan, QRIS antarnegara adalah alat transaksi antarnegara, terutama ASEAN, supaya lebih efisien. Dengan begitu, kata Jokowi, transaksi UMKM dan dunia pariwisata antarnegara menjadi lebih mudah.

“Kami harapkan terjadi efisiensi dan tidak hanya jadi pasar, pengguna, tapi kita juga punya platform, aplikasi yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak,” ucap Jokowi.

Baca juga : Kader Heboh Usai Rakernas PAN Munculkan Anies dan Ganjar Jadi Bakal Capres 2024

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa peluncuran KKP dan QRIS antarnegara menjadi wujud nyata komitmen untuk bersatu mengakselerasikan ekonomi dan keuangan internasional, serta penguatan kerja sama internasional khususnya di ASEAN. Dia menyatakan bahwa peluncuran KKP Domestik sejalan dengan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022.

Perry memaparkan bahwa Inpres itu mengenai Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Menurut Perry, implementasi KKP Domestik dilakukan lewat interkoneksi QRIS yang sudah didukung oleh 85 penyelenggara dan 20,3 juta merchant yang 90 persen merupakan UMKM.

Baca juga : Jokowi: Aspirasi ‘Presiden Tiga Periode’ Sama Seperti Aspirasi ‘Jokowi Mundur’ dan ‘Ganti Presiden’

“QRIS ini sudah dilakukan untuk mendukung Gerakan Bangga Buatan Indonesia, Gerakan Bangga Wisata Indonesia, terutama bagi pelaku UMKM, sehingga bisa bertransaksi secara digital,” tutur Perry.