TIKTAK.ID – Desas-desus mengenai calon pengganti Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan belakangan ini semakin mengemuka. Terdapat satu sosok yang dinilai bakal menjadi kandidat terkuat untuk memimpin Ibu Kota hingga 2024 mendatang.
Menurut Wakil Presiden Maruf Amin, Pemerintah memastikan menunjuk sosok yang pernah berkecimpung di DKI Jakarta untuk menjabat sebagai penjabat (Pj) Gubernur DKI menggantikan Anies.
“Tentu Pemerintah bakal memilih orang yang bisa memahami Jakarta, orang yang pernah berkecimpung di Jakarta, dan tahu persis soal Jakarta,” ungkap Maruf, seperti dilansir CNBC Indonesia, pada Jumat (23/9/22).
Baca juga : SBY Sebar Isu Pilpres 2024 Tak Jurdil, PDIP: Bidik Jokowi?
Maruf mengklaim tidak ada perbedaan proses dan aturan ketika Pemerintah nantinya memilih Pj Gubernur DKI Jakarta. Dia menyebut Pemerintah masih memakai aturan yang sama ketika memilih Pj gubernur wilayah lainnya.
“Sudah ada kemarin Banten, Bangka Belitung, dan Aceh, itu sudah berjalan. Nanti pada periode berikutnya ada beberapa daerah termasuk DKI. Saya kira prosesnya sama,” tutur Maruf.
Maruf lantas berharap calon pengganti Anies dapat memahami betul persoalan seluk-beluk Ibu Kota. Sebab, dia menilai akan sulit bagi siapa pun yang tidak mengenal Jakarta untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
Baca juga : Sindir Puan, Relawan Ganjar Bentuk ‘Dewan Kopral’
“Jika tidak tahu Jakarta akan sulit. Barangkali itu dan prosesnya seperti biasa lewat penetapan,” terang Maruf.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan belum menerima nama calon penjabat Gubernur DKI Jakarta.
“Belum sampai ke saya, mungkin baru sampai ke Mendagri,” ungkap Jokowi ketika meresmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing.
Pada pekan lalu, DPRD DKI Jakarta sudah menyerahkan tiga nama calon Pj gubenrur pengganti Anies kepada Kementerian Dalam Negeri. Ketiga nama itu pun bakal dibahas dalam sidang Tim Penilai Akhir (TPA). Ketiga nama tersebut yaitu Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Marullah Matali, dan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar.
Baca juga : Megawati Bantah Adanya ‘Dewan Kolonel’ Untuk Muluskan Puan Nyapres 2024
Adapun otoritas Kementerian Dalam Negeri nantinya terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap tiga nama kandidat Pj usulan DPRD. Kemudian nama-nama tersebut bersama usulan Kementerian Dalam Negeri dibawa ke dalam sidang TPA yang dipimpin Jokowi.
