TIKTAK.ID – Ekonom senior Dr. Rizal Ramli mendesak ketegasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menegur dan menindak anak buahnya di jajaran Kabinet yang masih ikut menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024.
Kemudian mantan Menko Perekonomian tersebut menilai ketegasan Presiden Jokowi itu sangat penting untuk menepis dugaan bahwa dirinya “presiden boneka” seperti yang selama ini disematkan.
“Saya minta Mas Jokowi tegaslah, karena kalau di luaran kan Pak Jokowi disebut cuma bonekanya seseorang, jadi buktikan dong kalau Mas Jokowi bukan boneka. Tegur orang-orang yang melakukan tindakan haram dan inkonstitusional seperti meminta perpanjangan masa jabatan dan sebagainya,” tutur Rizal Ramli melalui sebuah dialog yang ditayangkan di YouTube, seperti dilansir Indonews.id.
Baca juga : Soal Vonis Bebas Polisi Penembak Laskar FPI, Apa Pertimbangan Lengkap Hakim?
Rizal Ramli mengatakan salah satu yang perlu ditegur oleh Presiden Jokowi yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Pasalnya, Luhut merupakan sosok yang dituding berada di balik isu perpanjangan masa jabatan presiden selama ini.
“Buktikan dong bahwa Anda adalah presiden dari Republik Indonesia yang hebat. Buktikan kalau Anda bersikap sebagai pemimpin. Jadi kalau anak buah sudah mulai main mata, maka harus dihentikan,” ucap Bang RR -sapaan Rizal Ramli.
Rizal Ramli menganggap ketegasan itu juga penting demi menghentikan tudingan bahwa Presiden Jokowi bermain dua kaki. Dia menjelaskan, di satu kaki menyatakan bahwa dirinya tidak ingin dan tidak mau kembali menjadi presiden, namun di sisi lain, membiarkan orang yang terus mengampanyekan perpanjangan masa jabatan presiden.
Baca juga : Permintaannya ‘Hapus 300 Ayat Al-Quran’ Bikin Geger, Pendeta Saifuddin Dipolisikan
“Jangan-jangan Mas Jokowi main dua kaki. Di satu bilang kagak-kagak, namun tangan kanannya memerintahkan anak buahnya untuk mengampanyekan perpanjangan masa jabatan presiden,” terang Rizal Ramli.
Oleh sebab itu, Rizal Ramli menegaskan, desakan perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu 2024 bukan hanya sekadar wacana, melainkan adalah sebuah “operasi politik”.
“Penundaan Pemilu bukan lagi sekadar wacana, tapi telah menjadi ‘operasi politik’. Sebab, di sana sudah ada mobilisasi, kemudian sosialisasi secara massif, baik yang dilakukan oleh media maupun media sosial,” sambung Rizal Ramli.
