TIKTAK.ID

Tag: Rizal Ramli

  • Jusuf Kalla Ramal Pilpres 2024 Berlangsung Dua Putaran

    Jusuf Kalla Ramal Pilpres 2024 Berlangsung Dua Putaran

    TIKTAK.ID – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) memprediksi ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang yang diikuti tiga pasang calon (paslon) itu akan berlangsung hingga dua putaran. JK menyampaikan hal itu saat menanggapi pertanyaan wartawan soal wacana Pilpres 2024 bakal satu atau dua putaran.

    Menurut JK, potensi Pilpres 2024 bakal berjalan satu putaran itu sulit. Untuk itu, pria berusia 81 tahun ini meyakini akan ada dua putaran pada Pilpres tersebut.

    “Iya (dua putaran),” ujar JK di rumah duka Rizal Ramli di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pada Rabu (3/1/24), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Oknum Satpol PP Garut yang Viral Dukung Gibran Diskorsing 3 Bulan dan Terancam Dipecat

    Kemudian JK mengatakan bahwa semua paslon di Pilpres 2024 tentu saja ingin Pemilu itu berlangsung satu putaran. Asal, kata JK, menjadi pihak yang menang dalam Pilpres 2024.

    JK mengungkapkan hal itu untuk menjawab pertanyaan awak media mengenai seruan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep soal memenangkan Prabowo-Gibran satu putaran.

    “Saya kira semua calon ingin satu putaran, asalkan dia menang. Ya kita lihat saja 2024,” ucap bapak lima anak ini.

    Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud Tegaskan Dukung Bansos Dilanjutkan Meskipun Tuding Zulhas Lakukan Politisasi

    Sebelumnya diberitakan sejumlah media massa, Kaesang menyerukan pesan kepada relawan agar memenangkan Prabowo-Gibran dengan satu putaran di Pilpres 2024. Kaesang menyatakan hal itu dalam pertemuan dengan relawan di Kopi Togu Roastery, Pagedangan, Kabupaten Tangerang, pada Selasa (2/1/24).

    Mulanya, putra bungsu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut mengeklaim pertemuan dengan relawan tersebut digelar supaya semuanya dapat saling mengenal. Setelah itu, Kaesang menyampaikan pesan untuk memilih Prabowo-Gibran agar menang satu putaran. Tidak hanya itu, Kaesang juga menitipkan agar para relawan nantinya memilih PSI dalam Pemilu mendatang.

    “Satu pesen satu, yang pengen saya gaungkan yakni coblos Mas Gibran 1 putaran, itu satu. Sama yang ikut Jokowi memilih PSI,” tutur Kaesang.

    Baca juga : Tak Cuma Adu Gagasan, Kubu Prabowo dan Ganjar Juga Adu Klaim Penerus Jokowi 

    Kaesang menjelaskan bahwa saat ini Gibran masih menjabat sebagai Wali Kota Solo, sehingga kurang dalam hal mobilitas. Untuk itu, Kaesang yang berkeliling untuk menyosialiasikan Gibran yang juga kakak kandungnya tersebut.

  • Rizal Ramli-Refly Harun Ngumpul Bareng Rizieq Shihab di Petamburan, Ada Apa?

    Rizal Ramli-Refly Harun Ngumpul Bareng Rizieq Shihab di Petamburan, Ada Apa?

    TIKTAK.ID – Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli dan Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun, diketahui telah menemui mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat, pada Rabu (25/1/23) lalu.

    Dalam pertemuan tersebut, sejumlah aktivis seperti Eggi Sudjana serta Marwan Batubara turut hadir.

    “Adapun awalnya yaitu kesepakatan kami para aktivis untuk menemui beliau karena kangen dengan sang imam besar,” dikutip dari keterangan tertulis, pada Sabtu (28/1/23), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Pengamat: Manuver NasDem Bisa Bikin Demokrat-PKS Nyeberang ke KIB

    Sebelum pertemuan berakhir, beberapa tokoh itu mengungkapkan bahwa mereka menyampaikan harapan kepada Rizieq supaya tetap berkenan menjadi imam bukan sekadar bagi mereka, melainkan juga kepada umat di Indonesia.

    “Kami berharap beliau berkenan menjadi imam bukan sekedar kepada kami para aktivis, tapi juga kepada umat bangsa ini yang serius menginginkan berseminya hakekat kebenaran dan bangsa yang Baldatun Toyyibatun Warobbun Ghofur atau selalu dirahmati oleh Allah,” jelas keterangan tersebut.

    “Adapun siraman rohani yang kami terima yakni agar semua insan berperilaku jujur, maka kejujuran akan membuahkan kehidupan yang aman, tenteram serta sejahtera,” sambung keterangan itu.

    Baca juga : Gibran Nyatakan Siap Maju Pilgub DKI 2024, PDIP Minta Anak Jokowi Tunjukkan Prestasi Dulu di Solo

    Sementara itu, Rizal mengeklaim sudah mengenal Rizieq sejak tahun 2000. Ia lantas menilai Rizieq konsisten memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks Negara Pancasila.

    “Kadang-kadang keras, namun damai,” ucap Rizal, mengutip Harianterbit.com.

    Seperti diketahui, Rizieq sudah dinyatakan bebas bersyarat pada Rabu, 20 Juli 2022 silam, dengan ekspirasi akhir 10 Juni 2023 dan habis masa percobaan 10 Juni 2024. Selama waktu itu, Rizieq pun masih harus menjalani bimbingan dari pihak Bapas.

    Baca juga : Hasto Haruskan Kaesang Gabung PDIP karena Aturan Partai, Pengamat Singgung Politik Dinasti Era Baru dan ‘Aji Mumpung’

    Sebelumnya, Rizieq sempat diproses hukum atas dua tindak pidana yakni berdasarkan Pasal 93 UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan hukuman pidana penjara delapan bulan dan pidana denda Rp20 juta subsider lima bulan kurungan. Rizieq dikabarkan telah membayar denda tersebut.

    Selain itu, tindak pidana menyiarkan berita bohong berdasarkan Pasal 14 UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang Rizieq mendapatkan vonis pidana penjara selama dua tahun.

  • Tepis Isu Dukung Rizal Ramli, Mahfud MD Setuju Threshold Capres 4 Persen

    Tepis Isu Dukung Rizal Ramli, Mahfud MD Setuju Threshold Capres 4 Persen

    TIKTAK.ID – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan bahwa dirinya setuju bila syarat pencalonan presiden atau presidential threshold diturunkan.

    Mahfud menilai syarat pencalonan presiden dengan kepemilikan kursi DPR 20 persen idealnya dikurangi jadi 4 persen.

    “Saya tidak setuju 0% maupun 20%. Yang saya setuju dan sudah pernah saya usulkan di DPR yakni 4%,” cuit Mahfud melalui akun Twitter @mohmahfudmd, Kamis (23/6/22), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : PDIP Ngaku Sulit Koalisi dengan Demokrat, Andi Arief Malah Bilang Begini

    Mahfud menyampaikan hal itu untuk merespons Rizal Ramli yang mengkritisi syarat ambang batas pencalonan presiden 20 persen.

    Untuk diketahui, Rizal sempat menyoroti pemberitaan yang memuat pernyataan Mahfud terkait 92 persen kepala daerah dibiayai oleh cukong.

    Rizal menjelaskan, fenomena tersebut bisa terjadi akibat sistem threshold 20 persen tidak ada di dalam UUD, namun justru menjadi basis demokrasi Indonesia.

    Baca juga : Mendag Zulkifli Janji Minyak Goreng Rp14.000 Banjiri Pasar dalam Dua Pekan

    “Pada September 2020, kita bersepakat, RR akan berjuang dari luar untuk hapus threshold, Mas Mahfud akan berjuang dari dalam sistem. Mahfud sudah sempat berjuang belum?” tulis Rizal Ramli lewat akun Twitternya.

    Menanggapi hal itu, Mahfud menampik sudah bersepakat untuk berjuang menghapus syarat ambang batas pencalonan presiden.

    “Saya pastikan kalau Rizal Ramli salah. Dia memang pernah ke rumah dan bilang berencana menggugat Presidental Threshold 0% ke MK. Saya, bilang silahkan, bagus jika MK mau memutus begitu,” terang Mahfud.

    Baca juga : Tegaskan Pemindahan IKN Akan Tetap Berlanjut, Jokowi: Gagasan Sejak Bung Karno

    Mahfud berpendapat syarat pencalonan presiden lebih baik sama dengan syarat bagi parpol untuk mendapatkan kursi di DPR, yaitu punya 4 persen suara nasional di Pemilu. Dia memaparkan, partai yang memperoleh suara nasional 4 persen di Pemilu dan sudah punya kursi DPR sudah bisa dianggap memiliki dukungan dari rakyat.

    Mahfud mengklaim telah mengusulkan itu ketika UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu masih dalam tahap pembahasan. Akan tetapi, dia menyebut usulannya tidak diterima.

    “Namun DPR dan Pemerintah tetap mematok 20%, lalu mau bagaimana lagi? Itu sudah DPR,” ungkap Mahfud.

    Baca juga : Hasto Akui PDIP Sulit Koalisi dengan Demokrat dan PKS

    Mahfud menganggap sejauh ini Mahkamah Konstitusi juga menyatakan syarat pencalonan presiden merupakan urusan lembaga legislatif yaitu DPR.

    Dia melanjutkan, bila memang ingin mengubah aturan syarat pencalonan presiden, maka hanya dapat ditempuh melalui jalur legislatif, yaitu mengubah substansi UU Pemilu.

  • Rizal Ramli Desak Jokowi Tegur Luhut, Agar Tak Dicap ‘Presiden Boneka’ dan ‘Main Dua Kaki’

    Rizal Ramli Desak Jokowi Tegur Luhut, Agar Tak Dicap ‘Presiden Boneka’ dan ‘Main Dua Kaki’

    TIKTAK.ID – Ekonom senior Dr. Rizal Ramli mendesak ketegasan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar menegur dan menindak anak buahnya di jajaran Kabinet yang masih ikut menyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024.

    Kemudian mantan Menko Perekonomian tersebut menilai ketegasan Presiden Jokowi itu sangat penting untuk menepis dugaan bahwa dirinya “presiden boneka” seperti yang selama ini disematkan.

    “Saya minta Mas Jokowi tegaslah, karena kalau di luaran kan Pak Jokowi disebut cuma bonekanya seseorang, jadi buktikan dong kalau Mas Jokowi bukan boneka. Tegur orang-orang yang melakukan tindakan haram dan inkonstitusional seperti meminta perpanjangan masa jabatan dan sebagainya,” tutur Rizal Ramli melalui sebuah dialog yang ditayangkan di YouTube, seperti dilansir Indonews.id.

    Baca juga : Soal Vonis Bebas Polisi Penembak Laskar FPI, Apa Pertimbangan Lengkap Hakim?

    Rizal Ramli mengatakan salah satu yang perlu ditegur oleh Presiden Jokowi yakni Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Pasalnya, Luhut merupakan sosok yang dituding berada di balik isu perpanjangan masa jabatan presiden selama ini.

    “Buktikan dong bahwa Anda adalah presiden dari Republik Indonesia yang hebat. Buktikan kalau Anda bersikap sebagai pemimpin. Jadi kalau anak buah sudah mulai main mata, maka harus dihentikan,” ucap Bang RR -sapaan Rizal Ramli.

    Rizal Ramli menganggap ketegasan itu juga penting demi menghentikan tudingan bahwa Presiden Jokowi bermain dua kaki. Dia menjelaskan, di satu kaki menyatakan bahwa dirinya tidak ingin dan tidak mau kembali menjadi presiden, namun di sisi lain, membiarkan orang yang terus mengampanyekan perpanjangan masa jabatan presiden.

    Baca juga : Permintaannya ‘Hapus 300 Ayat Al-Quran’ Bikin Geger, Pendeta Saifuddin Dipolisikan

    “Jangan-jangan Mas Jokowi main dua kaki. Di satu bilang kagak-kagak, namun tangan kanannya memerintahkan anak buahnya untuk mengampanyekan perpanjangan masa jabatan presiden,” terang Rizal Ramli.

    Oleh sebab itu, Rizal Ramli menegaskan, desakan perpanjangan masa jabatan dan penundaan Pemilu 2024 bukan hanya sekadar wacana, melainkan adalah sebuah “operasi politik”.

    “Penundaan Pemilu bukan lagi sekadar wacana, tapi telah menjadi ‘operasi politik’. Sebab, di sana sudah ada mobilisasi, kemudian sosialisasi secara massif, baik yang dilakukan oleh media maupun media sosial,” sambung Rizal Ramli.

  • Rizal Ramli Ungkap Alasan Kenapa Kiai dan Ulama Tolak Ibu Kota Negara Baru

    Rizal Ramli Ungkap Alasan Kenapa Kiai dan Ulama Tolak Ibu Kota Negara Baru

    TIKTAK.ID – Ekonom senior Rizal Ramli menyatakan rencana perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak direstui oleh banyak kiai dan ulama. Dia mengatakan penolakan itu didasari alasan bahwa Pulau Jawa, tempat Ibu Kota DKI Jakarta berdiri saat ini, punya nilai histroris yang tinggi terhadap kiai dan ulama.

    “Saya baru tahu ternyata banyak kiai yang keberatan karena mereka tidak ingin sejarah Indonesia dicabut dari pulau Jawa,” ujar Rizal Ramli di kawasan Buah Batu, Kota Bandung, Sabtu (12/2/22), seperti dilansir Sindonews.com.

    Kemudian Rizal mengaku khawatir bila keberadaan Ibu Kota baru itu sia-sia, dan hanya menjadi tempat untuk buang-buang uang perjalanan dinas. Rizal menyebut Indonesia harus mencontoh negara yang berhasil memindahkan Ibu Kotanya, bukan sebaliknya menjiplak negara yang gagal seperti Brazil.

    Baca juga : Ahok Prediksi 5 Tahun Lagi SPBU Bakal Kosong, Kok Bisa?

    Sekadar informasi, Brazil sempat mencoba memindahkan Ibu Kotanya, Rio de Janeiro ke Brazilian City yang jarak tempuhnya lebih dari dua jam dari Ibu Kota lama. Namun pemindahan itu tidak berfungsi dengan baik karena segala urusan terkait pemerintahan masih berkutat di Rio de Janeiro.

    “Pejabat dia tetap berada di Rio, orang swasta mau ketemu pejabat tetap saja di Rio, rakyat mau mengadu tetap saja di Rio. Akhirnya, Ibu Kota itu tetap menjadi monumen dan menjadi tempat pejabat sama keluarganya seminar, retreat, buat ngabisin (uang) SPJ (surat perjalanan dinas),” ucapnya.

    Menurut Rizal, India adalah negara yang dianggap sukses memindahkan Ibu Kotanya. Dia menjelaskan, India memindahkan Ibu Kota Negara dari Old Delhi ke Punjab yang terletak di kawasan utara. Akan tetapi, saat segala proses infrastruktur sudah dibangun, rencana menjadi Ibu Kota justru hanya menjadi monumen dan dinilai gagal.

    Baca juga : Dua Pengurus MUI Bengkulu Ditangkap Densus Antiteror Polri, MUI Kebobolan Lagi?

    “Setelah itu Pemerintah India bikin lagi Ibu Kota baru yang kedua namanya New Delhi, jaraknya hanya setengah jam dari Old Delhi. Ditata dengan baik, kemudian sukses,” tutur Rizal.

    Oleh sebab itu, Rizal menganggap nasib Ibu Kota Negara nanti bakal berujung pada kegagalan karena letaknya yang jauh dari Jakarta. Dia juga mengklaim hasil survei menunjukkan ada banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang enggan pindah ke Kaltim.

  • Gatot Nurmantyo Gugat Ambang Batas Presiden, Kutip Omongan Rizal Ramli Hingga Bos KPK

    Gatot Nurmantyo Gugat Ambang Batas Presiden, Kutip Omongan Rizal Ramli Hingga Bos KPK

    TIKTAK.ID – Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn.) Gatot Nurmantyo diketahui mendesak penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), melalui permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK).

    Gatot mengklaim bahwa aturan yang tertuang dalam pasal 222 UU Pemilu tersebut bertentangan dengan pasal 6 ayat (2), 6A ayat (2), dan 6A ayat (5) UUD 1945.

    “Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat,” ujar Gatot dalam petitum gugatan bernomor 63/PUU/PAN.MK/AP3/12/2021, seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : Jokowi Bilang Indonesia Beruntung Punya Menteri Nadiem Makarim, Kok Bisa?

    Kemudian Gatot menyatakan ambang batas pencalonan presiden 20 persen yang saat ini berlaku merugikan pemilih. Sebab, pria kelahiran Tegal, 13 Maret 1960 tersebut menilai hal itu menghalangi warga memperoleh kandidat terbaik bangsa.

    Gatot bahkan mengutip mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, yang menyebut presidential threshold dapat menimbulkan pembelian kandidasi. Pernyataan tersebut merujuk pengalaman Rizal yang sempat mendapat tawaran pencalonan sebagai presiden dengan harga Rp1 triliun pada 2009 silam.

    Lantas Gatot juga mengutip Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, yang berpendapat ambang batas pencalonan presiden seharusnya nol persen supaya tidak ada politik transaksional.

    Baca juga : Survei Capres 2024 Indopol: Elektabilitas Ganjar Nyaris Samai Prabowo

    Selain itu, Gatot mengutip pernyataan dari sejumlah tokoh. Di antaranya Fadli Zon, Jimly Asshiddiqie, Titi Anggraini, Syarief Hasan, Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar, dan Hamdan Zoelva. Inti pernyataan para tokoh tersebut yakni seharusnya aturan presidential threshold 20 persen dihapuskan dari sistem Pemilu Indonesia.

    Sekadar informasi, gugatan Gatot ini menjadi gugatan ketiga terhadap UU Pemilu dalam sepekan terakhir. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono dan Anggota DPD, Bustami Zainudin turut melayangkan gugatan.

    Ketiga gugatan itu pun sama-sama meminta agar aturan ambang batas pencalonan presiden dihapus. Mereka juga sama-sama menunjuk Refly Harun sebagai kuasa hukum.

  • Rizal Ramli Puji Sikap Megawati: PDIP Jangan Jadi Partai Keluarga

    Rizal Ramli Puji Sikap Megawati: PDIP Jangan Jadi Partai Keluarga

    TIKTAK.ID – Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli merespons positif langkah Megawati Soekarnoputri yang mengisyaratkan tidak akan maju lagi menjadi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

    Ekonom senior itu pun mengatakan salut dengan sikap Megawati.

    Kemudian Rizal berpesan kepada putri sang Proklamator untuk tidak menjadikan PDIP sebagai “partai keluarga”. Menurutnya, hal itu agar cita-cita Bung Karno untuk Indonesia terwujud.

    Lantas Rizal memuji Megawati yang disebut telah berhasil membuat PDIP menjadi partai terbesar di Tanah Air. Meski begitu, ia menilai cita-cita Bung Karno semakin jauh karena Trisakti hanya slogan. Rizal menyampaikan hal itu melalui akun Twitternya.

    “Salut untuk Mbak Mega, karena legowo untuk tidak lagi menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan. Jangan sampai menjadi partai keluarga, sehingga cita-cita besar Bung Karno untuk Indonesia terwujud. Mbak Mega telah berhasil membuat PDIP partai terbesar, tapi cita-cita Bung Karno makin jauh karena Trisakti hanya slogan”, cuit Rizal lewat lini masa akun Twitternya, @RamliRizal, Minggu (28/3/21), seperti dilansir Sindonews.com.

    Selain itu, Rizal juga mengunggah foto saat dirinya sedang duduk berbincang dengan Megawati di lini masa akun Twitternya tersebut.

    Perlu diketahui, Megawati telah menyatakan tidak keberatan jika dirinya tidak lagi menjadi Ketua Umum DPP PDIP. Ia mengumumkan hal itu ketika sedang berpidato dalam acara peluncuran buku pada Rabu (24/3/21) lalu. Akan tetapi, Megawati menegaskan kalau PDIP harus tetap menjadi salah satu partai andalan di Tanah Air.

    Sementara itu, pengamat politik Hendri Satrio menilai sosok pengganti Megawati nantinya hampir bisa dipastikan masih merupakan trah Presiden Soekarno.

    “Kalau saya menilai sejarahnya PDIP, agak kesulitan menempatkan trah non-Soekarno menjadi pimpinan partai. Artinya, akan tetap berada di trah Soekarno,” terang Hendri dalam diskusi daring bertajuk “Senjakala Regenerasi Parpol”, Sabtu (27/3/21), mengutip Kompas.com.

    Ia menjelaskan, trah Soekarno tersebut yakni putra dan putri Megawati Soekarnoputri, Prananda Prabowo (Nanan) dan Puan Maharani.

    Hendri menganggap sosok Puan memiliki pengalaman lebih lengkap di politik baik itu di legislatif, partai, maupun eksekutif. Artinya, sangka baik dan harapan Rizal Ramli agar PDIP tidak menjadi “partai keluarga” hampir mustahil bisa terwujud.

  • Dukung Statemen Haedar Nashir, Ini Kata Rizal Ramli Soal Buzzer Jokowi

    Dukung Statemen Haedar Nashir, Ini Kata Rizal Ramli Soal Buzzer Jokowi

    TIKTAK.ID – Tokoh nasional Rizal Ramli (RR) menegaskan, salah satu tujuan kemerdekaan kita adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”.

    ”Sehingga penggunaan buzzeRP oleh pejabat secara massif, menggunakan logika bodoh dan bahasa-bahasa vulgar atau kasar, adalah upaya pembodohan bangsa, dan bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan,” tegas RR, mantan Menko Ekuin di era Gus Dur tersebut.

    RR merespons pernyataan Prof Haedar Nashir yang menyatakan bahwa para buzzer tak bertanggung jawab dan menjadi musuh pers. Hal itu disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu saat menyambut Hari Pers Nasional, 9 Februari 2021.

    Baca juga : Buya Syafi’i Maarif Ingatkan Pemerintah Sudi Ngaku Salah dan Setop Pelihara Buzzer yang Terus Panaskan Situasi

    ”Musuh terbesar Pers saat ini adalah para buzzer media sosial, ” kata Haedar Nashir.

    “Selamat Hari Pers Nasional. Jadikan momentum bersejerahah ini dunia pers sebagai kekuatan yang mencerdaskan sekaligus menjadi media checks and balances dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pesannya dalam keterangan tertulis yang diterima PWMU.CO, Selasa (9/2/21).

    Haedar Nashir menegaskan, dalam usaha mencerdaskan bangsa, fungsi pers—yaitu media cetak, televisi, radio, dan kini media online—niscaya menjadi pranata sosial yang mengedukasi elite dan warga bangsa agar menjadi insan yang berpikir jernih, objektif, moderat, cerdas, beretika, dan berdaya kritis.

    Baca juga : Pengamat Soal Isu Kudeta Demokrat: Playing Victim, Sok Dizalimi

    Menanggapi hal tersebut, RR menyatakan bahwa para analis sebenarnya sudah sering mengingatkan bahwa pers nasional dihancurkan dan dirusak oleh para buzzer bayaran yang penuh kepalsuan, yang menjustifikasi logika kekuasaan yang otoriter, kotor, bodoh, dan tak beradab.

    Haalaman selanjutnya…

  • Jokowi, Pemimpin Negara yang Paling Banyak Dibicarakan di Twitter Sepanjang 2020

    Jokowi, Pemimpin Negara yang Paling Banyak Dibicarakan di Twitter Sepanjang 2020

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui menjadi salah satu pemimpin negara yang paling banyak dibicarakan di media sosial Twitter se-Asia Pasifik sepanjang 2020. Hal ini bagian dari rangkuman Twitter seiring 2020 mendekati pengujung tahun.

    Selain Jokowi, terdapat pula beberapa pemimpin lain yang masuk dalam daftar itu, seperti mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe. Untuk diketahui, Abe telah mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri Jepang pada akhir Agustus 2020. Ia mengundurkan diri karena sakit radang usus besar atau kolitis ulseratif kronis yang sudah dia alami sejak remaja.

    Seperti dilansir Kompas.com, berikut ini daftar pemimpin Negara yang paling banyak dibicarakan di Twitter:
    Presiden India, Narendra Modi (@narendramodi)
    Presiden Indonesia, Joko Widodo (@ jokowi)
    Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in (@moonriver365)
    Perdana Menteri Australia, Scott Morrison (scottmorrisonmp)
    Mantan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe (@abeshinzo)

    Baca juga : Habib Rizieq Jadi Tahanan Polisi, Fadli Zon: Kini Bisa Kita Lihat Siapa yang Zalim dan Biadab

    Kemudian Twitter juga merilis figur politik nasional yang ramai diperbincangkan warganet Twitter.

    Tahun 2020 memang dipenuhi isu politik, mulai dari Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal itu lantas menyeret sejumlah nama-nama figur politik.

    Berikut ini daftar figur politik Indonesia yang banyak dibicarakan warganet:
    Joko Widodo (@jokowi)
    Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan (@aniesbaswedan)
    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (@ganjarpranowo)
    Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Rizal Ramli (@RamliRizal)
    Wakil Ketua DPR, Fadli Zon (@fadlizon)

    Baca juga : Soal Penembakan Laskar FPI, PA 212 Tuntut Kapolda Metro Jaya Dipecat

    Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD (@mohmahfudmd)
    Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (@ridwankamil)
    Wakil Ketua MPR, Hidayat Nurwahid (@hnurwahid)
    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir (@erickthohir)
    Politisi PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko (@budimandjatmiko)

    Tidak hanya itu, Twitter juga membuat daftar akun dokter dan tenaga kesehatan yang ramai dibicarakan warganet, terutama saat pandemi seperti sekarang ini. Sejumlah dokter dan tenaga kesehatan menggunakan Twitter sebagai tempat untuk berbagi informasi kredibel. Akun tersebut juga berperan penting dalam meluruskan beragam informasi yang kurang tepat terkait virus Corona.

    Baca juga : Relawan Minta Jokowi Cari Menteri yang Siap Dihukum Mati

    Berikut ini akun dokter dan tenaga kesehatan tersebut:
    Jiemi Ardian (@jiomiardian)
    Gia Pratama (@giaPratamaMD)
    Andi Khomeini Takdir (@dr_koko28)
    Ferdiriva Hamzah (@ferdiriva)
    Shela Sundawa (@oxfara)

  • Ungkap Alasan Jokowi Pecat Rizal Ramli, Politisi Golkar Sebut JK Punya Bakat Pembohong

    Ungkap Alasan Jokowi Pecat Rizal Ramli, Politisi Golkar Sebut JK Punya Bakat Pembohong

    TIKTAK.ID – Mantan Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla membocorkan alasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Rizal Ramli saat masih menjabat sebagai Menko Bidang Kemaritiman RI di Kabinet Indonesia Kerja.

    “Ketika era Pak Jokowi, dia tidak bisa memimpin dan mengkoordinir menteri-menteri di bawahnya. Tidak bisa melakukan koordinasi, jadi akhirnya di-reshuffle usai 10 bulan menjabat,” ujar Jusuf Kalla di YouTube Karni Ilyas Club pada Kamis (6/11/20), seperti dilansir Kompas.tv.

    Kemudian Jusuf Kalla juga mengungkapkan ketika dirinya melihat Jokowi menyampaikan akan mencopot Rizal Ramli.

    Baca juga : Rocky Gerung Prediksi Mahfud MD Menteri Pertama yang akan Direshuffle Jokowi Gara-gara ini

    “Waktu Rizal Ramli dipanggil, saya sedang bersama Pak Jokowi. Setelah itu dijelaskan bahwa untuk kebaikan Kabinet, maka dia diganti,” terang Jusuf Kalla.

    Jusuf Kalla mengatakan saat itu Rizal Ramli tak terima begitu saja dicopot dari jabatannya. Rizal Ramli pun mempertanyakan alasan Jokowi mencopot dirinya dari Menko Bidang Kemaritiman.

    Jusuf Kalla pun mengaku menyampaikan hal ini untuk membantah tudingan ia menjegal Rizal Ramli ketika akan menjadi menteri di Era SBY dan menjabat menteri di era Jokowi.

    Baca juga : Megawati Sebut Jakarta Amburadul, Pengamat: Saatnya Anies Baswedan Pamerkan Hasil Kerjanya

    “Saya tidak pernah hendak menghalangi. Ya memang maunya (dia begitu), tapi yang menentukan kan Presiden. Waktu itu semua calon menteri kan juga di-interview dulu oleh Pak SBY. Semua dipanggil, tapi dia tidak pernah dipanggil. Memang dia tidak pernah diperhitungkan oleh Pak SBY, karena kalau diperhitungkan kan harusnya dia dipanggil,” tutur Jusuf Kalla.

    Ekonom Rizal Ramli sempat mengklaim dirinya selalu mendapatkan adangan ketika akan diangkat sebagai Menteri Ekonomi, baik pada era Presiden SBY maupun Jokowi. Ia menegaskan, adangan itu berasal dari mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla di dua era tersebut. Ia mengungkapkan hal itu kepada presenter Karni Ilyas dalam tayangan YouTube Karni Ilyas Club, Jumat (23/10/20).

    Halaman selanjutnya…