TIKTAK.ID

Tag: Rizal Ramli

  • Anies, Rizal Ramli dan Sudirman Said Eks Menteri Jokowi yang Tak Dapat Tanda Jasa Kehormatan, Begini Alasan Istana

    Anies, Rizal Ramli dan Sudirman Said Eks Menteri Jokowi yang Tak Dapat Tanda Jasa Kehormatan, Begini Alasan Istana

    TIKTAK.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diketahui telah memberikan tanda jasa dan kehormatan kepada sejumlah pejabat tinggi dan menteri pada periode Kabinet Kerja tahun 2014-2019 pada Rabu (11/11/20). Akan tetapi, ternyata terdapat beberapa nama yang tidak mendapatkan tanda jasa tersebut.

    Sejumlah nama itu yakni mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang saat ini tengah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kemudian mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said.

    Perlu diketahui, menteri-menteri itu memang tidak secara penuh menjabat karena adanya reshuffle atau perombakan Kabinet.

    Baca juga : Anies dan Tengku Zulkarnain Temui Habib Rizieq di Petamburan, Bahas Apa?

    Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono menyebut seharusnya menteri yang bertugas di atas 2 tahun ikut mendapatkan tanda jasa kehormatan.

    “(Untuk yang direshuflle) Ada kekhususan. Mungkin nanti akan ditanyakan ke Pak Menko Polhukam. Hampir semuanya dapat, dan di atas 2 tahun juga dapat. Tapi detailnya Menko Polhukam yang akan menyampaikan,” ujar Heru, seperti dilansir Okezone.com, Rabu (11/11/20).

    Untuk informasi, Anies sendiri sempat menjabat sebagai Mendikbud kurang dari 2 tahun, yakni 27 Oktober 2014 – 27 Juli 2016. Sudirman Said menjabat sebagai Menteri ESDM dari 7 Oktober 2014 – 27 Juli 2016, sedangkan Rizal Ramli menjabat dari 12 Agustus 2015 – 27 Juli 2016.

    Baca juga : Gerindra Beberkan Alasan Prabowo Tak Jemput Habib Rizieq di Bandara

    Lebih lanjut, menteri Kabinet Kerja yang menjabat di bawah dua tahun lainnya yakni Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Desa/Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDT) dan Transmigrasi Marwan Jafar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Yuddy Chrisnandi, dan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno.

    Meski begitu, terdapat dua menteri yang menjabat kurang dua tahun, tapi tetap mendapatkan bintang tanda jasa utama, yaitu Menteri Sosial Agus Gumiwang dan MenPAN RB Syafruddin.

    Sementara itu, menteri lainnya seperti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan mantan Menko Polhukam sebelumnya telah mendapatkan Bintang Mahaputera Adipradana.

  • Rizal Ramli Bongkar Rahasia Kenapa Dipecat Jokowi dan Gagal Jadi Menteri SBY

    Rizal Ramli Bongkar Rahasia Kenapa Dipecat Jokowi dan Gagal Jadi Menteri SBY

    TIKTAK.ID – Ekonom senior, Rizal Ramli mengungkapkan pengalamannya ketika hendak menjabat sebagai menteri untuk beberapa presiden di Indonesia. Ia pun mengklaim kerap dijegal oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla untuk menjadi menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Rizal Ramli menyatakan hal itu melalui acara Karni Ilyas Club yang tayang di kanal YouTube.

    Mulanya, Rizal Ramli bercerita, dirinya sempat diminta untuk membantu menyelesaikan proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang telah lama mangkrak.

    Baca juga : Indikator Rilis Survei Bursa Capres 2024, Siapa Saja yang Melesat?

    Ketika itu, Jokowi yang masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mendatangi kantornya untuk minta bantuan menjadi penghubung dengan Jepang. Seminggu setelahnya, Rizal Ramli bertemu dengan bos MRT yang dimaksud Jokowi di Tokyo, Jepang. Rizal pun meminta dilakukan renegosiasi, sehingga proyek MRT tetap bisa kembali berjalan.

    “Akhirnya proyek itu dapat berjalan,” ujar Rizal Ramli, seperti dilansir Kompas TV pada Sabtu (24/10/20).

    Usai proyek MRT rampung, Rizal Ramli mengatakan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendatanginya. Ahok menawarinya jabatan Komisaris Utama MRT, tetapi Rizal Ramli menolaknya.

    Baca juga : Sambut Baik Omnibus Law, Putri Ma’ruf Amin: Untuk Kesejahteraan Masyarakat

    “Gue sibuk, tapi kalau Jokowi perlu gue, perlu gue cariin solusi, enggak apa-apa. Network kita banyak,” ucapnya.

    Kemudian ketika Jokowi telah menjabat sebagai Presiden RI, kata Rizal, Jokowi ingin dirinya masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Kerja, dan memegang kendali ekonomi. Namun menurut Rizal Ramli, Jusuf Kalla secara terang-terangan selalu menentang kehadiran Rizal Ramli di Kabinet.

    Selang setahun, Rizal Ramli menyatakan kembali dipanggil Jokowi dan ditawari jabatan Menko Maritim. Rizal pun menolaknya karena merasa jabatan itu bukan bidangnya. Karena Jokowi tetap pada pendiriannya, akhirnya Rizal menerima tawaran tersebut.

    Baca juga : Begini Penyataan Lengkap Habib Rizieq Shihab Terkait Rencana Pulang ke Tanah Air

    Halaman selanjutnya…

  • Rizal Ramli: Tanpa Omni Cilaka, Gus Dur Ciptakan 5 Juta Lapangan Kerja per Tahun, Jokowi Bikin Oligarki Makin Kaya 20-100 Kali

    Rizal Ramli: Tanpa Omni Cilaka, Gus Dur Ciptakan 5 Juta Lapangan Kerja per Tahun, Jokowi Bikin Oligarki Makin Kaya 20-100 Kali

    TIKTAK.ID – Ekonom senior Rizal Ramli mengkritik keras Omnibus Law UU Cipta Kerja yang masih menuai kemelut hingga saat ini.

    Pasalnya, Undang-Undang tersebut selain merugikan rakyat kecil, juga cacat prosedur. Terlebih sampai sekarang belum ada draf resminya meski sudah disahkan DPR.

    Melalui akun Facebooknya, Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini menilai UU Omnibus Law bakal memperkaya oligarki.

    Baca juga : Bela Jokowi Soal Omnibus Law, Prabowo: Cobalah Kita Sabar, Presiden Selalu Bela Rakyat Kecil

    “Oligarki yang sudah super-kaya diberikan kemudahan konsensi tambang, tanah & hutan dengan mengabaikan lingkungan dan hak rakyat lokal,” tulis Rizal Ramli, Minggu (11/10/20).

    “Inilah daging wagyu super, kekayaan oligarky akan naik 20-100 kali! Itu terjadi karena 12 komite Omni-Cilaka terkait bisnis tambang & perkebunan. Bos mah mudah diakali,” sambung Rizal.

    Ia menguraikan, memperkaya oligargi tidak perlu memeras lagi buruh yang sudah miskin tetapi cukup dengan kerakusan (greed) tidak ada habis-habisnya.

    Baca juga : Prabowo Sebut Kekuatan Asing Dalangi Demo Omnibus Law

    Itulah mengapa, lanjut Rizal, pendiri-pendiri Republik ini tidak mau ikut model kapitalisme ugal-ugalan dan menerapkan UUD ’45 yang berada di tengah.

    Lebih dari itu Rizal mencontohkan kebijakan era Gus Dur yang ketika itu ia menjadi bagian dari pemerintahan.

    “Pemerintan kami, Gus Dur, ciptakan lapangan kerja 5 juta per tahun, Jokowi kurang 1 juta/tahun. Kami ndak pakai-pakai Omni-omni Cilaka, pakai kebijakan makro & korporate yang pro petani, UKM dan pengusaha nasional. Karena kami ‘policy makers’ tidak punya konflik kepentingan!” tegasnya.

  • Nasihati Jokowi Beri Ahok Jabatan Lain, Rizal Ramli: Ketimbang Merusak dan Bikin Pertamina Lebih Rugi

    Nasihati Jokowi Beri Ahok Jabatan Lain, Rizal Ramli: Ketimbang Merusak dan Bikin Pertamina Lebih Rugi

    TIKTAK.ID – Ekonom Senior, Rizal Ramli kembali mengingatkan Presiden Joko Widodo mengenai posisi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Rizal menyebut Ahok tidak mempunyai pengalaman di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Rizal pun menyarankan Jokowi agar mencopot Ahok. Mantan Menko Perekonomian itu lantas mengusulkan nama mantan Menteri BUMN, Ignasius Jonan, untuk menjadi pengganti Ahok.

    “Mas @jokowi, memang berat untuk melepas teman yang sudah tahu luar dalam. Apalagi ini jadi “money-bagman”. Sudahlah, sudah kenyang. Daripada merusak dan membuat Pertamina lebih rugi,” kata Rizal melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (16/9/20), seperti dilansir Fin.co.id.

    Baca juga : Ada Dugaan Pidana, Bareskrim Tingkatkan Kasus Kebakaran Kejagung ke Penyidikan

    Sebagai solusi, Rizal kemudian menyarankan Ahok agar diutus menjadi Duta Besar (Dubes) saja, atau mencarikan jabatan bagi Ahok di luar pemerintahan.

    “Kasih sajalah jabatan Dubes atau telfon Aguan (Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma) supaya diangkat jadi Preskom Podomoro. Angkat Jonan, itu lebih baik,” terang Rizal.

    Rizal beranggapan Ahok tidak cocok menduduki jabatan sebagai pimpinan BUMN. Ia memaparkan, selain karena tidak punya kapasitas atau pengalaman korporasi, Ahok juga dinilai memiliki banyak kasus hukum.

    Baca juga : Penikam Syekh Ali Jaber Dikenai Pasal Berlapis dan Terancam Hukuman Mati

    “Udah pernah dinasehati RR, kalau Ahok itu tidak cocok duduk di BUMN. Sebab, dia memang tidak punya kemampuan atau pengalaman korporasi. Apalagi dia punya banyak kasus hukum. Ahok sesumbar, tapi Pertamina malah RUGI 11Trilliun. Pertamina juga didepak dari 500 Fortune Global,” ucap Rizal dalam cuitan lainnya.

    Belakangan, Ahok membongkar aib Pertamina melalui video berdurasi 6 menit yang diunggah akun YouTube POIN. Akibatnya, aksi Ahok itu menuai kontroversi dari sejumlah kalangan.

    Halaman selanjutnya…

  • Tak Hadiri Debat dengan Luhut, Rizal Ramli: Itu Mah Ngawur!

    Tak Hadiri Debat dengan Luhut, Rizal Ramli: Itu Mah Ngawur!

    TIKTAK.ID – Ekonom Rizal Ramli mengaku tak akan hadir dalam forum debat mengenai utang negara yang ditawarkan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.

    Rizal Ramli berkilah, pihak Menko Luhut Pandjaitan tak berkoordinasi dengan dirinya tentang penetapan waktu debat yang diagendakan tersebut.

    “Ya enggaklah (Rizal Ramli tidak akan hadir). Itu mah ngawur, (keputusan) sepihak,” ungkap Rizal Ramli seperti dilansir Kompas.com, Kamis (11/6/20).

    Baca juga : PA 212 Tak Setuju Prabowo Nyapres Lagi di 2024, Apa Alasannya?

    Bagi Rizal, pihaknya dengan jejaring aktivis Pro Demokrasi (ProDem), sudah mempersiapkan debat tersebut untuk Rabu (24/6/20).

    “Mas Adhie Massardi (perwakilan Rizal Ramli) nanti yang menjadi koordinator dengan jadwal, syarat debat, pool TV dan streaming,” terangnya.

    Perwakilan dari Rizal Ramli (RR), Adhie Massardi, mengamini ketidakhadiran mantan Menteri Keuangan periode Juni 2001-Agustus 2001 tersebut. Sebab, pihaknya telah mempersiapkan jadwal debat pada tanggal 24 Juni 2020 mendatang.

    Baca juga : Upaya Jokowi Bangun Kilang Minyak Terganggu Permainan Mafia

    “Tak hadir karena acara debat Pak RR dengan LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) telah didesain teman-teman ProDem,” jelasnya.

    Luhut pernah menantang pengkritik utang negara agar bertatap muka dengannya dan berjanji akan bicara tentang bertambahnya utang negara sepanjang pandemi virus Corona (Covid-19).

    Rizal Ramli menyatakan kesanggupannya pada Rabu (10/6/20) dan meminta saat debat nanti juga mendatangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati serta tim ekonomi Kabinet yang menjabat saat ini.

    Baca juga : Mendadak Sindir Jokowi, Novel Baswedan: Pak Jokowi, Selamat Atas Prestasi Aparat Bapak, Mengagumkan!

    RR juga mengajukan kesepakatan. Jika kalah pada debat nanti, dia berjanji tak akan mengkritik Pemerintah lagi. Namun jika dirinya menang debat, dia meminta seluruh menteri di Tim Ekonomi Kabinet Jokowi melepas jabatan mereka.

    “Mulanya Rizal Ramli tak setuju. Dia bilang tak usah diladeni. Namun, karena ditawarkan oleh promotor dari Prodem, bakal berdebat satu paket dengan Tim Ekonomi Jokowi, termasuk Menkeu Sri Mulyani, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, maka dia (Rizal Ramli) bersedia,” terang Juru Bicara Rizal Ramli, Adhie Massardi dalam jumpa pers.

  • Gawat! Ekonom Rizal Ramli Ramal Kondisi Krusial Berujung ‘Lengsernya Kekuasaan’ sebelum Lebaran

    Gawat! Ekonom Rizal Ramli Ramal Kondisi Krusial Berujung ‘Lengsernya Kekuasaan’ sebelum Lebaran

    TIKTAK.ID – Ekonom Rizal Ramli memprediksi akan terjadi suatu hal besar di Indonesia sebagai dampak dari krisis ekonomi. Berdasarkan sejarah, ada dua presiden di Indonesia yang lengser akibat krisis ekonomi.

    “Kita lihat sejarah Indonesia, Bung Karno jatuh karena krisis ekonomi, Soeharto juga. Jadi sesuatu besar terjadi di Indonesia karena krisis ekonomi,” kata Rizal di Surabaya Town Square, Minggu (8/3/20).

    Bukan tanpa alasan Rizal berkata demikian. Menurutnya ada lima hal penting di sektor ekonomi yang saat ini tengah memiliki masalah besar. Lima hal tersebut yakni, pertama indikator makro ekonomi yang merosot. Kedua, daya beli yang menurun. Lalu ketiga, Pemerintah gagal membayar Jiwasraya. Keempat, ekonomi digital mengalami koreksi valuasi dan yang terakhir gagal panen para petani.

    Baca juga: Virus Corona Potensial Perburuk Kondisi Perekonomian Dunia

    “Nah kelima gelembung ini akan terjadi bersama. Kalau masih satu-satu terjadi bisa diatasi. Kalau semua terjadi bersamaan, bisa terjadi sesuatu hal yang besar di Indonesia sebelum Lebaran. Bisa terjadi perubahan politik di Indonesia, bukan karena ada oposisi yang hebat, tapi karena krisis itu sendiri menciptakan suatu perubahan,” tegas Rizal.

    “Ini kan sudah terjadi pelan-pelan, the beginning. Sebetulnya sudah 2 tahun lalu kami ingatin, bahwa Rizal Ramli ngomong begini, solusinya begini. Tapi Pemerintah terlalu jumawa, padahal nggak ngerti-ngerti amat. Akhirnya masalah itu semakin besar, gelembungnya semakin besar,” lanjutnya.

    Rizal kemudian bercerita saat era Soeharto, dirinya merupakan oposisi. Setiap publikasi dirinya, selalu dikumpulkan oleh intel-intel di pemerintahan tersebut untuk disampaikan ke Sekretaris Negara. Selanjutnya, publikasinya dijadikan second opinion presiden.

    Baca juga: Beda dengan Jokowi yang Utamakan Dampak Ekonomi Virus Corona, Puan dan Anies: Keselamatan Warga Negara Lebih Utama

    Halaman selanjutnya…

  • Disindir Rizal Ramli ‘Kelas Glodok Masuk Pertamina’ Ahok Jawab Begini

    Disindir Rizal Ramli ‘Kelas Glodok Masuk Pertamina’ Ahok Jawab Begini

    TIKTAK.ID – Pro-kontra terkait kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan memimpin Pertamina masih terus berlangsung hingga kini. Berbagai kalangan dari netizen hingga tokoh nasional berbeda pendapat menyikapi isu Ahok ini. Banyak yang setuju Ahok memimpin Pertamina, namun tak sedikit juga yang menolak.

    Di antara tokoh nasional yang tak setuju Ahok memimpin Pertamina salah satunya adalah mantan Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli.
    Baca juga: Sederet Alasan Serikat Pekerja Tolak Ahok Jadi Bos Pertamina

    Beberapa hari yang lalu Rizal menyampaikan ketidaksetujuannya bila Ahok menjadi komisaris di Pertamina. Menurutnya dengan masuknya Ahok ke perusahaan BUMN tersebut hanya akan menimbulkan masalah baru. Menurut Rizal, Ahok tak memiliki corporate experience. Tidak cukup sampai disitu, Rizal bahkan menyebut Ahok sebagai eksekutif kelas Glodok.

    Saat ditemui di sela-sela acara Workshop Fraksi PDIP di Grand Arkenso, Semarang, Rabu (20/11/19), Ahok menanggapi pernyataan Rizal tersebut dengan tertawa.

    Baca juga: Belum Reda Heboh Ahok, Muncul Kabar Sandiaga Uno Bakal Jadi Bos BUMN

    Halaman selanjutnya…