TIKTAK.ID – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan menyindir dugaan sejumlah menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam bisnis tes PCR. Dia pun mengimbau jajaran menteri agar tidak menjadi marketing atau agen pemasaran dan kongsi bisnis dengan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan perusahaan penyedia layanan PCR.
Irwan mengatakan langkah Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan perusahaan penyedia layanan PCR sangat zalim di tengah penderitaan rakyat akibat pandemi virus Corona (Covid-19).
“Saya ingatkan bahwa Pemerintah jangan sampai menjadi marketing atau terjebak kongsi bisnis dengan perusahaan PCR di tengah pandemi yang membuat rakyat menderita, dengan mengeluarkan regulasi yang menguntungkan para pengusaha PCR,” ujar Irwan, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (1/11/21).
Baca juga : Tak Terima Prabowo Diremehkan, Gerindra Jateng Tantang Ganjarist Diskusi Jebloknya Prestasi Ganjar
Menurut Irwan, ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat tanpa harus mewajibkan penggunaan PCR. Dia lantas mendesak Pemerintah agar membatalkan Surat Edaran nomor SE 90 Tahun 2021 mengenai Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 86 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19.
Untuk diketahui, aturan tersebut mensyaratkan para pelaku perjalanan jauh dengan moda transportasi darat dan penyeberangan dari dan ke Pulau Jawa dan Bali wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil RT-PCR maksimal 3×24 jam atau antigen maksimal 1×24 jam sebelum perjalanan.
Irwan pun menilai syarat itu membingungkan masyarakat. Dia menyarankan Pemerintah agar mengeluarkan aturan larangan mudik bila memang ingin membatasi pergerakan masyarakat di momentum libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.
Baca juga : Prabowo dan Megawati Masuk Daftar Tokoh Muslim Paling Berpengaruh Dunia Versi The Muslim 500
“Seiring rencana Pemerintah menghapus tes PCR di Jawa-Bali dan cukup tes antigen, saya minta sebaiknya SE Kemenhub ini dicabut. Sebab, hanya membingungkan masyarakat dan tidak efektif di lapangan,” tegas Irwan.
Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, buka suara terkait dugaan Luhut berbisnis tes PCR sejak awal pandemi.
Jodi menampik informasi yang menyebut Luhut ikut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) untuk bisnis tes PCR. Dia berdalih Luhut hanya mendorong pihak swasta yang hendak membantu penanganan pandemi.
