TIKTAK.ID

Tag: Tes PCR

  • Prima Adukan Luhut-Erick ke Jokowi Soal PCR

    Prima Adukan Luhut-Erick ke Jokowi Soal PCR

    TIKTAK.ID – Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) diketahui telah melaporkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal dugaan bisnis tes Polymerase Chain Reaction (PCR).

    Menurut Wakil Ketua Umum Prima, Alif Kamal, Luhut dan Erick terlibat konflik kepentingan dan sudah melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

    “Kami menyampaikan laporan mengenai konflik kepentingan dari dua orang pejabat tinggi negara yang menjadi bawahan langsung presiden,” ujar Alif dalam keterangan tertulis, Selasa (7/12/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Baca juga : PAN Ajak Ridwan Kamil Jadi Kader, Bakal Disandingkan dengan Zulhas di 2024

    Sementara Ketua Mahkamah Partai Prima, Binbin Firman Tresnadi mengatakan bahwa pihaknya melayangkan laporan ke Presiden via surat ke Kementerian Sekretariat Negara, pada Rabu (8/12/21).

    Alif menuding Luhut dan Erick telah mencoreng upaya baik Jokowi. Padahal, dia menyebut Jokowi punya itikad baik membangun Pemerintahan yang bersih. Untuk itu, dia mendesak Jokowi agar segera memproses laporan dugaan keterlibatan dua menteri dalam bisnis PCR. Dia pun berharap Jokowi bisa menindak tegas Luhut dan Erick.

    “UU 30/2014 telah mengamanatkan presiden selaku atasan kedua pejabat dimaksud agar memeriksa, meneliti, dan menetapkan keputusan mengenai laporan atau keterangan warga masyarakat paling lambat lima hari kerja, terhitung mulai diterimanya laporan atau keterangan,” ungkap Alif.

    Baca juga : Survei: Prabowo dan Sandiaga Capres-Cawapres Terfavorit 2024

    Di sisi lain, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan langkah Prima tidak jelas. Dia lantas menegaskan Erick tidak terlibat bisnis PCR.

    “Partai Prima ini ingin menaikkan popularitas saja. Tapi enggak akan bisa karena tuduhannya absurd,” tutur Arya lewat pesan singkat, Selasa (7/12/21).

    Senada dengan Arya, Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan, “Sudahlah, jangan gagal move on. Seperti orang kurang kerjaan saja.”

    Baca juga : Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Sebut Duet Ganjar-Erick ‘Pasangan Ideal’ dan Bakal Banyak Dukungan

    Sekadar informasi, Luhut mempunyai saham di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) secara tak langsung melalui dua perusahaan tambang yang terafiliasi dengannya, yaitu PT Toba Sejahtera Tbk (TOBA) dan PT Toba Bumi Energi.

    Mengutip Kompas.com, PT GSI sendiri adalah perusahaan baru yang didirikan tidak lama setelah pandemi Covid-19 merebak pada 2020. Sejumlah pengusaha besar patungan untuk membuat PT GSI, termasuk Garibaldi Thohir, saudara Erick Thohir.

    Bisnis utama PT GSI yaitu menyediakan tes PCR dan swab antigen. Sebagai pemain besar, mereka mampu melakukan tes PCR sebanyak 5.000 tes per hari.

  • Wow, Novel Baswedan Siap Audit Bisnis PCR Luhut dan Erick Thohir

    Wow, Novel Baswedan Siap Audit Bisnis PCR Luhut dan Erick Thohir

    TIKTAK.ID – Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan mengatakan bahwa dirinya siap dan ingin ikut mengaudit bisnis tes PCR oleh PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir diduga terlibat dalam bisnis PCR yang dilakukan oleh PT GSI.

    “Kesempatan untuk bisa mengaudit ini adalah kesempatan yang baik. Saya dengan kemampuan saya, memiliki pendidikan auditor juga. Saya merupakan mantan penyidik, dan punya pendidikan hukum, tentunya saya punya kemampuan untuk analisis dan lain-lain,” terang Novel dalam konferensi pers Kaukus Masyarakat Sipil di Cikini, seperti dilansir CNN Indonesia, Senin (29/11/21).

    Untuk diketahui, Novel tergabung dalam Kaukus Masyarakat Sipil yang digagas oleh Waketum Gerindra, Ferry Juliantono dan sejumlah aktivis. Novel pun menilai bila PT GSI diaudit, maka pihak-pihak yang terlibat di dalamnya bisa diungkap dan lebih jauh dapat diusut. Dia lantas mengklaim audit adalah pintu utama membuka persoalan tersebut.

    Baca juga : Janji Laksanakan Putusan MK, Jokowi Instruksikan Revisi UU Cipta Kerja

    “Semua orang yang berlaku jahat dengan mengambil keuntungan [dari PCR] ini tentu harus dimintakan pertanggungjawaban,” tegas Novel.

    Novel pun mengaku bahwa dirinya dan kawan-kawan telah mengantongi sejumlah data sekunder mengenai keterlibatan kedua menteri itu. Salah satunya, kata Novel, terkait pembuatan laboratorium yang ternyata sederhana dan harusnya dapat didirikan lebih banyak dan merata.

    “Ini adalah masalah serius. Tentunya saat hal sepenting ini dikuasai oleh pihak-pihak tertentu dan kemudian diambil keuntungan untuk pribadi atau kelompok-kelompok, maka menjadi masalah serius, bukan dilihat sebagai hal sepele,” tutur Novel.

    Baca juga : GP Ansor Ancam Kejar Penghina Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar

    Dalam menangani hal ini, Novel tidak sendiri. Dia menjelaskan, bersama Kaukus Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Keadilan Sosial, mereka akan bekerja sama dengan kantor akuntan publik guna mengaudit PT GSI. Menurut Novel, bakal ada kantor akuntan publik yang akan melakukan audit.

    Sementara itu, perwakilan Kaukus, Ferry Juliantono menyebut Luhut dan Erick Thohir tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun selama proses audit dilakukan.

    “Proses audit ini perlu dilakukan supaya masyarakat juga bisa memperoleh kepastian. Kita juga menyampaikan kepada Pak Luhut untuk segera dalam waktu yang singkat, silakan Pak Luhut sampaikan ke kami, kapan kami bisa segera melakukan audit terhadap perusahaan Pak Luhut tersebut?” ungkap Ferry.

  • Mantan Direktur YLBHI Desak Jokowi Depak Luhut dan Erick Thohir yang Diduga Terlibat Bisnis PCR

    Mantan Direktur YLBHI Desak Jokowi Depak Luhut dan Erick Thohir yang Diduga Terlibat Bisnis PCR

    TIKTAK.ID – Mantan Direktur Publikasi dan Pendidikan Publik Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Agustinus Edy Kristianto mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera melakukan reshuffle Kabinet, khususnya Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri BUMN, Erick Thohir.

    Menurut Agus, Luhut dan Erick diduga telah terlibat dalam konflik kepentingan antara bisnis tes PCR di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) dengan kebijakan Pemerintah mengenai penanganan Covid-19.

    “Untuk memulihkan dan mengobati kekecewaan, rasa terluka masyarakat, maka Jokowi harus melakukan langkah yang ‘radikal.’ Dia harus melakukan perombakan Kabinet di sektor yang disoroti masyarakat, di sektor yang potensi dugaan penyelewengannya tinggi, seperti kasus PCR ini, dua orang itu merupakan pintu masuk,” ujar Agus, seperti dilansir Suara.com, Rabu (3/11/21).

    Baca juga : MUI Terbitkan Fatwa Baru, Haram Beri Uang ke Pengemis Sehat dan Malas Kerja

    Agus mengatakan kebijakan tes PCR untuk perjalanan yang berubah-ubah dalam waktu cepat belakangan ini juga disebabkan oleh konflik kepentingan antara pebisnis dan Pemerintah. Untuk itu, dia menilai ketegasan Jokowi dinanti untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

    “Jika kita ingin melawan Covid-19, masyarakat harus percaya sama Pemerintah. Tapi sekarang tidak percaya loh, ah benar tidak ini (aturan) PCR, besok udah ganti lagi, nah itu kan bisa menghambat,” terang Agus.

    “Jadi sepulangnya dari kunjungan kerja ke Dubai, Jokowi harus benar-benar memikirkan hal ini,” imbuhnya.

    Baca juga : Pengamat Sebut Opsi Duet Prabowo-Puan Sulit Menangi Pilpres 2024

    Kemudian Agus menyatakan masyarakat harus memberikan sanksi sosial kepada pejabat-pejabat yang mengambil kesempatan selama pandemi.

    “Hukuman sosial harus berjalan. Sebab, ini mau Pemilu, sehingga dapat menjadi pendidikan politik bagi masyarakat bahwa kita tidak bisa asal memilih pemimpin. Tidak bisa bayar pajak saja tapi tidak diawasi, kita jangan gampang lupa dulu begini nyalon lagi dipilih lagi,” ucap Agus.

    Sebelumnya, Agus sempat menyampaikan bahwa Luhut dan Erick Thohir diduga berafiliasi dengan bisnis tes Covid-19 baik PCR maupun Antigen di PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI). Dia menyebut salah satu pemegang saham PT GSI adalah PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) yang 10 persen sahamnya dimiliki oleh Luhut.

    Baca juga : Densus 88 Ciduk Kepala SD Negeri yang Terlibat Aktivitas Teroris JI

    Kemudian dia memaparkan, PT GSI juga dimiliki oleh PT Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO), yang 6,18 persen sahamnya dimiliki Boy Thohir yang tak lain adalah saudara dari Erick Thohir.

  • Sebut Bikin Rakyat Menderita, Demokrat Minta Menteri Jokowi Tak Jadi Marketing Bisnis PCR

    Sebut Bikin Rakyat Menderita, Demokrat Minta Menteri Jokowi Tak Jadi Marketing Bisnis PCR

    TIKTAK.ID – Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan menyindir dugaan sejumlah menteri dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlibat dalam bisnis tes PCR. Dia pun mengimbau jajaran menteri agar tidak menjadi marketing atau agen pemasaran dan kongsi bisnis dengan mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan perusahaan penyedia layanan PCR.

    Irwan mengatakan langkah Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan perusahaan penyedia layanan PCR sangat zalim di tengah penderitaan rakyat akibat pandemi virus Corona (Covid-19).

    “Saya ingatkan bahwa Pemerintah jangan sampai menjadi marketing atau terjebak kongsi bisnis dengan perusahaan PCR di tengah pandemi yang membuat rakyat menderita, dengan mengeluarkan regulasi yang menguntungkan para pengusaha PCR,” ujar Irwan, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (1/11/21).

    Baca juga : Tak Terima Prabowo Diremehkan, Gerindra Jateng Tantang Ganjarist Diskusi Jebloknya Prestasi Ganjar

    Menurut Irwan, ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh Pemerintah untuk membatasi mobilitas masyarakat tanpa harus mewajibkan penggunaan PCR. Dia lantas mendesak Pemerintah agar membatalkan Surat Edaran nomor SE 90 Tahun 2021 mengenai Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 86 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19.

    Untuk diketahui, aturan tersebut mensyaratkan para pelaku perjalanan jauh dengan moda transportasi darat dan penyeberangan dari dan ke Pulau Jawa dan Bali wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil RT-PCR maksimal 3×24 jam atau antigen maksimal 1×24 jam sebelum perjalanan.

    Irwan pun menilai syarat itu membingungkan masyarakat. Dia menyarankan Pemerintah agar mengeluarkan aturan larangan mudik bila memang ingin membatasi pergerakan masyarakat di momentum libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

    Baca juga : Prabowo dan Megawati Masuk Daftar Tokoh Muslim Paling Berpengaruh Dunia Versi The Muslim 500

    “Seiring rencana Pemerintah menghapus tes PCR di Jawa-Bali dan cukup tes antigen, saya minta sebaiknya SE Kemenhub ini dicabut. Sebab, hanya membingungkan masyarakat dan tidak efektif di lapangan,” tegas Irwan.

    Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, buka suara terkait dugaan Luhut berbisnis tes PCR sejak awal pandemi.

    Jodi menampik informasi yang menyebut Luhut ikut mendirikan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI) untuk bisnis tes PCR. Dia berdalih Luhut hanya mendorong pihak swasta yang hendak membantu penanganan pandemi.

  • Susi Pudjiastuti Desak Jokowi Turunkan Harga PCR RI jadi Rp96 Ribu, Tiru India

    Susi Pudjiastuti Desak Jokowi Turunkan Harga PCR RI jadi Rp96 Ribu, Tiru India

    TIKTAK.ID – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti ikut buka suara mengenai tingginya harga tes Polymerase Chain Reaction (PCR) di Indonesia saat ini. Susi pun mengatakan permintaan harga PCR supaya dapat ditekan hingga di kisaran Rp300 ribu, masih terlalu mahal.

    Kemudian Susi membandingkan harga PCR di dalam negeri dengan yang diberlakukan di India. Susi menyebut harga PCR di India cukup terjangkau, yakni sekitar Rp96 ribu.

    “Harga PCR mau digunakan di semua moda transportasi. Tapi bisakah harganya seperti India? Mengapa kita di Indonesia harus bayar 4 kalinya, bahkan 6 sampai 10 kalinya. Mengapa diimbau turun hanya Rp300.000? India PCR cuma Rp96.000, tapi di RI kenapa harganya selangit?” cuit Susi melalui akun Twitter-nya @susipudjiastuti, Selasa, 26 Oktober 2021, seperti dilansir Tempo.co.

    Baca juga : Mengenal Kandidat Kepala Otorita Ibu Kota Baru, Ada Ahok Hingga Tumiyana

    Susi mengaku menyayangkan harga PCR yang diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp300 ribu itu masih jauh lebih mahal ketimbang di India.

    “Tapi harganya diturunkan dong! Masa setelah dihimbau oleh presiden, masih 3 kali lipat harga di India,” imbuh Susi.

    Lantas Susi berharap Pemerintah dapat terus menekan penetapan harga PCR di dalam negeri sehingga sama dengan yang diterapkan di India.

    “Harganya tolong samakan dengan India dong, Pak!” tegas Susi.

    Baca juga : PAN Siap Gaet Ganjar, Erick Thohir atau Anies untuk Maju Capres 2024

    Lebih lanjut, pada Rabu (27/10/21), Susi kembali melanjutkan cuitannya terkait PCR. Kali ini Susi mendesak Ketua DPR, Puan Maharani agar mau membantu masyarakat dalam menyuarakan aspirasi tersebut. Susi menyatakan bila memang harus tes PCR, maka harganya pun harus terjangkau.

    “Ayo Mbak Puan, wakili kami masyarakat. Kalaupun harus PCR, harganya yg benar, please, please. Untuk penerbangan antigen cukup,” kata Susi.

    Untuk diketahui, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan telah mengumumkan bahwa Pemerintah berencana menerapkan syarat wajib tes PCR untuk semua moda transportasi. Dia mengklaim Pemerintah juga akan memberlakukan kewajiban tes PCR saat menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

    Baca juga : Nasdem Siap Koalisi dengan Golkar Asalkan Capresnya Bukan Airlangga

    “Secara bertahap, penggunaan tes PCR bakal diterapkan pada transportasi lainnya untuk mengantisipasi periode Nataru,” ungkap Luhut dalam keterangan pers secara virtual, Senin (25/10/21).

  • Komnas HAM Protes Syarat PCR Naik Pesawat Meski 2 Kali Vaksin

    Komnas HAM Protes Syarat PCR Naik Pesawat Meski 2 Kali Vaksin

    TIKTAK.ID – Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Beka Ulung Hapsara mengkritik syarat baru dari Pemerintah yang mewajibkan pelaku perjalanan domestik atau penumpang pesawat udara menyertakan hasil pemeriksaan negatif Covid-19 dengan skema PCR, meski sudah mendapatkan vaksin sebanyak dua dosis. Dia menyebut syarat itu menyusahkan.

    Menurut Beka, syarat PCR 2×24 jam juga memberatkan sejumlah warga. Pasalnya, tidak semua daerah dengan rute penerbangan pesawat mempunyai laboratorium yang memberikan layanan cepat untuk mengeluarkan hasil tes PCR.

    “Kebijakan baru Pemerintah yang mensyaratkan naik pesawat pakai PCR berlaku 2×24 jam itu membuat ruwet dan memberatkan. Terlebih untuk perjalanan singkat 2-3 hari dan frekuensinya tinggi,” ujar Beka melalui unggahan di akun Facebook pribadinya, Kamis (21/10/21), seperti dilansir CNNIndonesia.com.

    Baca juga : Jokowi: Eropa-China Krisis Energi, Daerah Sawit-Batu Bara Senang

    Beka juga menilai biaya dan akses PCR masih tergolong tidak mudah dijangkau sejumlah warga. Terkini, batasan tarif tertinggi pemeriksaan screening Covid-19 melalui tes PCR berada pada tarif Rp495 ribu untuk daerah di Jawa-Bali, dan Rp525 untuk luar Jawa-Bali.

    Beka menganggap batasan tarif tertinggi tersebut masih dapat diturunkan, demi mendukung pencapaian strategi Pemerintah dalam aspek testing, tracing, dan treatment (3T) guna mengendalikan pandemi Covid-19 di Tanah Air. Oleh sebab itu, ia mendesak kebijakan ini kembali direvisi.

    “Kebijakan PCR 2×24 jam ini harus dibatalkan dan diganti dengan kebijakan lain, tanpa harus meninggalkan kewaspadaan kita akan potensi naiknya penyebaran Covid-19,” tutur Beka.

    Baca juga : Prabowo: Saya Akui Kepemimpinan Pak Jokowi Efektif

    Untuk diketahui, perubahan aturan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.

    Padahal sebelumnya, syarat hasil negatif PCR hanya diperlukan bagi penumpang pesawat yang baru mendapat vaksin dosis pertama. Ketetapan kali ini pun berlaku untuk penerapan kebijakan PPKM pada periode 19 Oktober hingga 1 November 2021.

    Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengaku perubahan ini tak serta merta langsung berlaku. Dia menyebut Kementerian Perhubungan selaku kementerian teknis yang berkoordinasi dengan otoritas bandara tetap merujuk pada Surat Edaran (SE) Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 17 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19.

    Baca juga : Hasil Survei: Elektabilitas Ganjar Makin Moncer, Kini Sejajar dengan Prabowo

    Dia pun mengklaim kini Kemenhub masih berkoordinasi dengan Satgas untuk menerbitkan SE baru. Untuk itu, dia menyatakan syarat perjalanan bagi penumpang pesawat udara masih merujuk pada SE tersebut.

  • Masker Bisa Deteksi Covid-19, Akurasi Setara PCR

    Masker Bisa Deteksi Covid-19, Akurasi Setara PCR

    TIKTAK.ID – Kecanggihan teknologi ikut berperan dalam membantu mengatasi virus Covid-19 di masa pandemi. Sejumlah perusahaan telah melakukan inovasi untuk menciptakan produk teknologi yang bisa melawan virus Covid-19. Mulai dari aplikasi pelacakan Covid-19, sampai kecerdasan buatan (AI) yang mampu mengidentifikasi pola pergerakan penyebaran virus Covid-19.

    Kemudian sekelompok peneliti dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan Harvard, belakangan ini membuat teknologi biosensor yang dapat mendeteksi keberadaan virus Covid-19 dalam napas seseorang. Namun uniknya, teknologi tersebut berupa perangkat wearable dan dipasangkan ke dalam masker KN95.

    “Teknologi ini bisa dimasukkan ke dalam jas lab untuk ilmuwan yang bekerja dengan patogen berbahaya, baju scrub untuk dokter dan perawat, dan lainnya,” ujar Nina Donghia, salah satu peneliti yang terlibat menciptakan alat itu, seperti dilansir Kompas.com.

    Hasil penelitian yang dipublikasi di situs Nature Biotechnology menyatakan bahwa masker KN95 dengan biosensor ini mampu mendeteksi virus Covid-19 melalui napas, hanya dalam waktu 90 menit sejak sensor diaktifkan.

    Selain itu, hasil penelitian mengklaim tingkat akurasi pendeteksian sebanding dengan swab Polymerase Chain Reaction (PCR).

    Agar dapat mendeteksi virus, maka para peneliti memakai teknik yang melibatkan ekstraksi dan pengeringan beku (freeze-dried) mesin molekuler, yang digunakan sel untuk membaca dan menulis materi genetik.

    Biosensor tersebut juga dilengkapi dengan sebuah tombol untuk mengaktifkan sensor dan aplikasi seluler untuk menunjukkan hasilnya. Ketika tombol sensor itu ditekan, sensor lantas mendeteksi percikan air yang masuk ke dalam sensor, seperti melalui droplet (cairan atau cipratan liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk, bahkan berbicara).

    Lebih lanjut, jika virus terdeteksi, maka sensor akan mengirimkan sinyal digital ke aplikasi seluler. Tidak hanya Covid-19, biosensor tersebut pun dapat digunakan untuk mendeteksi bakteri lain, racun, serta bahan kimia.

    Meski begitu, untuk saat ini biosensor ini masih belum tersedia untuk umum. Para peneliti disebut-sebut tengah mencari mitra yang bisa memproduksi masker dengan biosensor secara massal, seperti dikutip KompasTekno dari CNET, Sabtu (10/7/21).

  • PPKM Tak Efektif, Jokowi Bakal Terapkan Lockdown?

    PPKM Tak Efektif, Jokowi Bakal Terapkan Lockdown?

    TIKTAK.ID – Indonesia diketahui memperoleh peringkat yang buruk dalam penanganan pandemi virus Corona (Covid-19). Menurut studi lembaga think tank global Lowy Institute, Indonesia kini berada di peringkat ke-85 dari 95 negara dalam upaya pengendalian wabah. Sementara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia menempati peringkat terakhir dan kalah dengan Filipina.

    Seperti dilansir CNBC Indonesia, tren pertambahan kasus baru dan kematian akibat Covid-19 terus meningkat per harinya. Sementara jumlah tes yang dilakukan tak mengalami kenaikan signifikan. Oleh sebab itu, tingkat kasus positif (positivity rate) di Indonesia pun melesat.

    Positivity rate sendiri merupakan salah satu indikator keberhasilan penanganan wabah. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), jika angka kasus positif selama dua pekan berturut-turut berada di bawah 5%, maka pelonggaran mulai bisa dilakukan.

    Baca juga : (Cek Hoaks atau Fakta) Temuan Bukti Surat Laporan Korupsi Anies Baswedan

    Namun di Indonesia, positivity rate semakin menjauhi ambang batas 5%. Tidak hanya akibat jumlah tes yang tidak memadai, tetapi penularan penyakit semakin tak terkendali. Hal itu dibuktikan dengan tingkat kasus positif di dalam negeri yang masih tetap di atas 25%.

    Kemudian Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin (BGS) menyoroti cara Indonesia dalam melakukan tes. Ia mengatakan, meski jumlah tes terus meningkat, tetapi orang yang dites adalah orang-orang yang cenderung sama, terutama bagi mereka yang hendak bepergian.

    Ia lantas mengaku harus berulang kali melakukan tes PCR swab untuk bisa mobile, bahkan untuk bertemu dengan Presiden. Untuk itu, kata BGS, tes yang dilakukan tidak menggambarkan kondisi riil di lapangan dan menjadi percuma.

    Baca juga : Polres Banjarnegara Selesaikan Kasus Nenek yang Mencopet di Pasar Mandiraja dengan Metode Restorative Justice

    Seperti diketahui, pada pertengahan Januari, Pemerintah memutuskan untuk membatasi berbagai aktivitas terutama di Pulau Jawa dan Bali lewat kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Meski begitu, sudah lebih dari dua pekan dilakukan, tren pertambahan kasus baru tidak kunjung melandai, malah kasus aktif terus bertambah.

    Halaman selanjutnya…

  • Kronologis Anies Baswedan Terpapar Virus Covid-19

    Kronologis Anies Baswedan Terpapar Virus Covid-19

    TIKTAK.ID – Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan menyampaikan bahwa dirinya positif terkena virus Corona (Covid-19). Anies mengetahui hal itu ketika menerima tes PCR pada Selasa dini hari (1/12/20).

    Anies mengaku terpapar virus Corona dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria yang telah lebih dulu dinyatakan positif Covid-19.

    Seperti dilansir Kompas.tv, berikut ini kronologi terpaparnya Anies dari Riza.

    Rabu, 25 November 2020
    Anies mengatakan telah rutin melakukan rapid test dan swab test. Berdasarkan hasil tes tersebut, Anies negatif terpapar Corona.

    Baca juga : Rumahnya di Kampung Digeruduk Massa, Mahfud MD: Mereka Ganggu Ibu Saya, Bukan Menko Polhukam

    Minggu, 29 November 2020
    Anies kembali melakukan swab antigen, dan hasilnya negatif. Tetapi untuk memastikan hal itu, Anies melakukan tes PCR pada Senin, 30 November 2020.

    Senin, 30 November 2020
    Ahmad Riza mengumumkan dirinya positif Corona usai melakukan tes PCR. Ia diketahui terpapar Covid-19 dari staf pribadinya. Ia pun masuk dalam klaster keluarga staf pribadinya, yang telah dinyatakan positif Covid-19.

    Selasa, 1 November 2020
    Hasil tes PCR menyebut Anies positif terpapar virus Corona. Anies sendiri menerima tes PCR itu pada Selasa dini hari. Menurut Anies, ia melakukan tes PCR untuk mengonfirmasi tes Covid-19 sebelumnya.

    Baca juga : Kalla Group, Gurita Bisnis Jusuf Kalla yang Bikin Takjub

    “Saya mendapat kabar kalau hasilnya positif, dan hasil tes PCR menyatakan saya positif,” ucap Anies melalui video konferensi pers, Selasa (1/12/20).

    Selasa, 1 Desember 2020
    Setelah itu, Anies menjalani karantina mandiri di rumah dinas. Meski begitu, Anies tetap menjalani aktivitasnya di rumah yang berada di Jalan Taman Suropati, Jakarta.

    “Saya tetap bekerja dari rumah dinas secara virtual. Memimpin rapat secara virtual dan memang sejak Maret lalu kita sudah biasa bekerja secara virtual. Insya Allah tidak ada gangguan dalam pengambilan keputusan, serta dalam proses pemerintahan,” tutur Anies.

    Baca juga : ICW Endus Ada Bisnis Penyelundupan Benih Lobster Ilegal di Era Susi Pudjiastuti

    Anies masuk dalam klaster Riza. Ia menilai terpapar Covid-19 karena aktivitas Anies dengan Ahmad Riza cukup dekat.

    Penelusuran kontak berjalan
    Kemudian Anies meminta kepada pihak yang kontak dekat dengan dirinya untuk melakukan tes swab di Puskesmas terdekat. Selain itu, Anies mengimbau mereka melakukan karantina mandiri. Anies menjelaskan, tim tracing dari Dinkes DKI Jakarta akan mendata dan menghubungi, sehingga penyebaran tidak meluas.

  • Wakil Anies Positif Corona, Ternyata ini Sumber Penularannya

    Wakil Anies Positif Corona, Ternyata ini Sumber Penularannya

    TIKTAK.ID – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria telah mengumumkan kepada publik bahwa dirinya positif terkena virus Corona (Covid-19) dan tetap dalam kondisi baik. Ia mengatakan sesuai arahan dokter, kini pria yang akrab disapa Ariza itu menjalani isolasi mandiri.

    Ariza sebelumnya melakukan dua kali tes usap (PCR Test), yaitu pada Kamis (26/11/20) dengan hasil negatif, dan lalu dilanjutkan tes yang sama pada Jumat (27/11/20) dengan hasil terkonfirmasi positif. Adapun berdasarkan hasil dari contact tracing Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Wagub Ariza terkonfirmasi positif Covid-19 karena tertular dari staf pribadinya yang sebelumnya tertular dari lingkungan keluarga staf tersebut.

    “Jadi, temuan positif Covid-19 ini berasal dari lingkungan pekerjaan, di mana ada staf saya yang tertular dari klaster keluarganya. Hal ini tentu menjadi perhatian kita semua untuk lebih menjaga kedisiplinan protokol kesehatan hingga di dalam keluarga sekalipun,” ujar Wagub Ariza dalam siaran pers, seperti dilansir CNBC Indonesia, Minggu (29/11/20).

    Baca juga : MIT Bantai Satu Keluarga, Jokowi Diminta Segera Teken Perpres TNI Tangani Terorisme

    Ariza pun berharap dengan adanya kasus konfirmasi positif Covid-19 ini, maka warga Jakarta bisa semakin meningkatkan disiplin protokol kesehatan. Di antaranya menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan.

    “Mohon doanya agar kita semua dalam kondisi yang sehat wal’afiat. Jakarta belum terbebas dari pandemi Covid-19, jadi jangan ragu dan takut untuk saling mengingatkan Protokol 3M. Tetap tingkatkan iman, imun, dan aman. Bahkan hingga di dalam lingkup keluarga kita,” tutur Ariza.

    “Alhamdulillah, meski hasil testing pada Jumat (27/11/20) kemarin menunjukkan positif Covid-19, tetapi kondisi saya tetap dalam keadaan baik dan terkendali. Baik staf maupun seluruh anggota keluarga saya juga sudah menjalani tes usap. Sebagaimana prosedur kesehatan yang telah ditetapkan oleh WHO, bagi setiap pasien terkonfirmasi positif Covid-19 wajib melakukan isolasi mandiri dan tetap dalam pengawasan tenaga kesehatan. Baik di level Puskesmas hingga rumah sakit,” jelas Ariza.