TIKTAK.ID – Pertemuan antara para petinggi partai Gerindra dan PDI Perjuangan yang telah diadakan di Diponegoro, Jakarta Pusat, memperkuat sinyalemen duet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Menteri Pertahanan sekaligus Ketum Gerindra, Prabowo Subianto, pada Pilpres 2024 mendatang.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, jika duet itu benar-benar terjadi, maka bukan tidak mungkin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK) akan kembali maju bertarung lagi di Pilpres 2024.
Arsul mengatakan kegaduhan juga dapat terjadi jika duet itu terwujud. Pasalnya, kata Arsul, perubahan amendemen UUD 1945 harus dilakukan terlebih dahulu.
Baca juga : Usai PAN Gabung Pemerintah, PKS Mengaku Tak Khawatir Hadapi Pilpres 2024
“Ini adalah spekulasi inkonstitusional, karena Pak Jokowi sudah dua periode menjadi Presiden RI. Tentu jika nanti dicapreskan kembali berarti harus terlebih dahulu mengamendemen UUD 1945. Itu bukan pekerjaan mudah, karena bakal menimbulkan kegaduhan yang luar biasa,” ujar Arsul, Rabu(25/8/21), seperti dilansir Tribunnews.com.
“Terlebih bila nanti Pak SBY didorong maju jadi Capres lagi, dan Pak JK juga didorong maju jadi Cawapres lagi. Saya kira mayoritas warga bangsa ini tidak ingin hal itu terjadi, karena berpotensi menimbulkan perpecahan sosial, meskipun elite politiknya sepakat,” imbuhnya.
Kemudian Arsul mengingatkan bahwa pertemuan itu jangan dispekulasikan sebagai persiapan Pemilu 2024. Ia menjelaskan, antar parpol, terutama yang berada di koalisi Pemerintahan, memang sering bertemu atau berkomunikasi satu sama lain. Ia pun menyebut banyak pertemuan yang dilakukan secara tertutup dan menghindari publikasi.
Baca juga : PKS Minta Puan Respons Kritik ‘Kinerja DPR Terburuk Sepanjang Sejarah’
“Pertemuan PDIP dengan Gerindra itu adalah bagian dari komunikasi intens dua parpol koalisi Pemerintahan, jadi jangan dispekulasikan sebagai persiapan Pemilu 2024. Biasanya malah yang mendominasi pembicaraan yaitu bagaimana program-program Pemerintahan bisa lebih didorong terutama terkait penanggulangan dampak pandemi Covid, dari sisi kesehatan dan ekonomi,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menganggap wacana duet JokPro adalah ide yang tergolong berbahaya. Ia menyatakan hal itu karena menabrak konstitusi terkait masa jabatan presiden.
Selain itu, Mardani menganggap wacana itu malah menutup kemungkinan adanya kontribusi tokoh-tokoh lain. Oleh sebab itu, Mardani menduga bahwa peluang duet JokPro terwujud sangatlah kecil.
