TIKTAK.ID – Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa partainya berencana mempertimbangkan usulan untuk membantu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, jika ingin maju di pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta mendatang.

Akan tetapi, Kamhar mendesak Moeldoko memperbaiki hubungan dan memohon restu Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlebih dahulu.

“Jika Moeldoko memang bersungguh-sungguh ingin maju dalam Pilgub DKI, karena Pilgub adalah kewenangan Majelis Tinggi Partai, maka sudah sepatutnya Moeldoko memperbaiki hubungan dan memohon restu Ketua Majelis Tinggi Partai, Pak SBY,” ujar Kamhar, Kamis (1/4/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

Selain itu, Kamhar juga menyarankan agar Moeldoko menyadari kekeliruan dan memperbaiki kesalahannya.

“Seperti yang sudah disampaikan Bang Rachland Nashidik, bisa menjadi pertimbangan Bappilu jika Moeldoko menyadari kekeliruannya dan menempuh jalan kesatria untuk memperbaiki kesalahannya,” ucap Kamhar.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengklaim membuka pintu untuk Moeldoko bila ingin bergabung menjadi anggota Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka, jika KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota partai pimpinan Agus Yudhoyono,” terang Rachland melalui akun Twitter pribadinya @RachlanNashidik, Rabu (31/3/21) kemarin.

Menurut Rachland, Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat juga akan membantu Moeldoko jika memiliki keinginan maju di Pilkada DKI Jakarta mendatang.

“Ketua Bappilu @Andiarief__ akan membantunya, jika memang ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi Cagub DKI dalam Pilkada mendatang,” jelasnya.

Lantas Rachland mendesak Moeldoko agar mengakui kesalahannya, karena telah menerima jabatan Ketua Umum lewat KLB yang digagas para pendiri dan mantan kader Demokrat, Jhoni Allen Marbun dan kawan-kawan.

“Satu-satunya jalan untuk memperbaiki kehormatannya sendiri yakni dengan cara mengakui kesalahan, dan merangkul kembali etika keperwiraan prajurit TNI yang sempat ia buang, demi ambisi berkuasa yang menghalalkan semua cara,” tegasnya.

Seperti diketahui, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah menolak kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Artinya, AHY masih diakui sebagai Ketua Umum Demokrat yang sah berdasarkan hasil Kongres 2020 oleh Pemerintah.