TIKTAK.ID

Tag: Kamhar Lakumani

  • Jokowi Buka Suara Soal Mantan Presiden Diminta Jadi Pengawas Danantara

    Jokowi Buka Suara Soal Mantan Presiden Diminta Jadi Pengawas Danantara

    TIKTAK.ID – Presiden Prabowo Subianto bakal segera meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Prabowo pun meminta mantan presiden dan wakil presiden untuk ikut mengawasi lembaga tersebut.

    Menanggapi hal itu, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan belum bisa memberikan komentar banyak karena masih dikaji.

    “Semua masih dimatangkan, masih digodok, masih dimatangkan,” ujar Jokowi di rumahnya, Solo, seperti dilansir detikJateng, Rabu (19/2/25).

    Jokowi juga menyatakan kalau dirinya masih menunggu hasil pembahasan Pemerintah soal Danantara. Pasalnya, kata Jokowi, lembaga tersebut adalah mandat dari Pemerintah Pusat.

    Baca juga : Ketum Projo Akan Temui Jokowi, Bahas Rencana Bentuk Parpol Baru?

    “Kita menunggu Pemerintah, itu urusan Pemerintah,” kata Jokowi.

    Kemudian saat ditanya apakah dirinya siap bila nanti ditunjuk oleh Presiden Prabowo, Jokowi kembali menegaskan bahwa hal itu masih terus dimatangkan.

    “Ditunggu, karena masih dimatangkan semuanya,” terang Jokowi.

    Untuk diketahui, Danantara dijadwalkan akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 mendatang. Danantara sendiri bertujuan mengelola dividen BUMN dan dana negara, supaya bisa berkembang melalui berbagai instrumen investasi. Pemerintah berharap, dengan adanya sistem yang transparan dan tata kelola yang baik, Danantara mampu menjadi instrumen penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

    Baca juga : Media Taiwan-Malaysia-Singapura Kompak Beritakan Demo Mahasiswa #IndonesiaGelap

    Di sisi lain, pakar komunikasi politik lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, mempertanyakan status mantan presiden yang diminta untuk menjadi pengawas Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

    “Bila Prabowo mengajak Jokowi atau presiden-presiden sebelumnya untuk mengawasi, ya dalam kapasitasnya sebagai apa mengawasi? Tetap sebagai warga negara atau mengawasi sebagai komisaris? Karena kan nanti Danantara bentuknya Perusahaan, jadi mengawasi dalam bentuk apa?” ungkap Hendri Satrio, mengutip Tempo.co, Senin (17/2/25).

    Sementara itu, Deputi Badan Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyebut mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal menerima tawaran Prabowo menjadi pengawas Badan Pengelola Danantara.

    Baca juga : Danantara, Mesin Baru Prabowo untuk Genjot Ekonomi RI 

    “Pak SBY tentu saja akan menerima penugasan yang diberikan oleh Prabowo sebagai Pengawas Danantara. Ini menjadi komitmen sekaligus bentuk dukungan totalitas Partai Demokrat untuk Pemerintahan Presiden Prabowo,” tegas Kamhar, Senin(17/2/25).

  • Bela Rocky dan Sebut Kritikanya Masih Wajar, Demokrat: Relawan Jokowi Antikritik

    Bela Rocky dan Sebut Kritikanya Masih Wajar, Demokrat: Relawan Jokowi Antikritik

    TIKTAK.ID – Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan bahwa kritik Pakar Filsafat, Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih dalam batasan yang wajar. Dia mengatakan justru relawan Jokowi yang melaporkan Rocky Gerung ke polisi anti terhadap kritikan.

    “Kita tentu menyayangkan respons relawan Jokowi yang antikritik dan sedikit-sedikit merespons dinamika yang sifatnya bentuk diskursus publik ke ranah hukum,” ujar Kamhar, seperti dilansir SINDOnews, pada Selasa (1/8/23).

    Terlebih, Kamhar menyebut pimpinan relawan yang akan melaporkan Rocky Gerung ini sebelumnya sempat viral soal videonya bakal menyerang pihak-pihak yang berseberangan dengan Jokowi. Dia pun menganggap Jokowi sebenarnya bisa cawe-cawe untuk menertibkan relawannya dalam merespons situasi seperti ini.

    Baca juga : NasDem Ikut Bela Rocky Gerung Soal Kritikan ke Jokowi

    “Tak sensitif yang sedikit-sedikit menempuh jalur hukum, serta terbaca hukum hanya cepat dan tangkas merespons laporan relawan, tapi tidak untuk sebaliknya,” ucap Kamhar.

    “Lagi pula kritik yang selama ini disampaikan oleh Rocky Gerung masih dalam batasan yang wajar pada koridor demokrasi dan akademis sebagai penjaga akal sehat publik, supaya terjaga kewarasan dan keseimbangan di masyarakat,” imbuh Kamhar.

    Seperti telah diberitakan, Rocky Gerung dilaporkan ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Adapun yang melaporkan Rocky ke Bareskrim Polri yakni organisasi relawan Jokowi, Barisan Rakyat Indonesia Kawal Demokrasi (Barikade) 98.

    Baca juga : Jika Jadi Presiden, Ganjar Siap Koreksi Program Jokowi yang Kurang Pas, Apa Saja?

    Ketua Barikade 98, Benny Rhamdani, yang merupakan salah satu petinggi organisasi relawan Jokowi menjelaskan bahwa dalam video yang beredar itu, Rocky turut mengumpat kepada Jokowi. Dia lantas mengakui kalau pernyataan itu yang menjadi dasar pelaporannya.

    “Dan ini merupakan pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap presiden, yang tentu kami yang menjadi bagian dari rakyat Indonesia,” tegas Benny di Mabes Polri, Jakarta, pada Senin (31/7/23).

    Tidak hanya itu, Rocky juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan dugaan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Laporan tersebut dibuat oleh Relawan Indonesia Bersatu yang sudah diterima oleh Polda Metro Jaya dengan registrasi nomor LP/B/4459/VII/2023/POLDA METRO JAYA.

  • Singgung ‘Big Data’ Soal Menko Mau Ubah Konstitusi yang Disindir Anies, Demokrat: Itu Sudah Jelas!

    Singgung ‘Big Data’ Soal Menko Mau Ubah Konstitusi yang Disindir Anies, Demokrat: Itu Sudah Jelas!

    TIKTAK.ID – Sosok Menteri Koordinator (Menko) yang disebut oleh bakal calon presiden (Bacapres) Koalisi Perubahan, Anies Baswedan ingin mengubah konstitusi perlahan-lahan mulai terungkap. Belakangan ini, Partai Demokrat menyampaikan ciri-ciri Menko yang disindir oleh Anies. Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan Menko yang dimaksud oleh Anies Baswedan cukup familiar dan memiliki rekam jejak secara digital dan pemberitaan.

    “Itu sebenarnya cukup familiar jika rajin mau cari jejak digital atau pemberitaan,” ujar Kamhar kepada wartawan dalam acara Diskusi Trust Indonesia di Hotel Whiz Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin (20/3/23), seperti dilansir detik.com.

    Kamhar menyatakan Menko tersebut sempat membangun wacana amandemen konstitusi dan penundaan Pemilu. Dia pun memberikan clue spesifik, bahwa Menko itu pernah menyinggung soal big data.

    Baca juga : Tanggapi Hasto, NasDem: Jika Menang Pilpres Anies Akan Pilah Objektif Program Jokowi yang Diteruskan

    “Menko yang misalnya pernah bangun wacana ada kaitannya amendemen konstitusi, penundaan Pemilu lewat aspirasi ‘Big Data’ dan sebagainya,” tutur Kamhar.

    Meski begitu, Kamhar enggan menyebut nama Menko yang ada dalam kriterianya tersebut. Ia menegaskan, publik telah mengetahui tanpa dirinya harus menyebut nama Menko itu secara terang.

    “Orang Indonesia, terutama yang memiliki literasi yang baik, karena Menko yang begitu kan ada,” ucap Kamhar.

    “Itu sudah jelas, jadi tidak usah diperjelas lagi,” imbuhnya.

    Baca juga : Perppu Ciptaker Resmi Jadi UU Usai Disahkan DPR

    Sebelumnya, Jubir Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi, sempat menanggapi pernyataan Anies mengenai Menko ingin ubah konstitusi dengan satire. Jodi balik menyindir Anies tengah melontarkan teka-teki.

    “Ya ini adalah teka-teki yang harus bangsa Indonesia pecahkan bersama,” terang Jodi, Sabtu (18/3/23).

    Menurut Jodi, yang dibutuhkan Indonesia saat ini bukan teka-teki, tapi keberlanjutan dan kejelasan.

    “Ke depan yang Indonesia butuhkan yakni keberlanjutan dan kejelasan, bukan teka-teki,” sambungnya.

    Baca juga : Jokowi Beri Arahan Khusus Kapolri dan Panglima TNI Soal Misi Bebaskan Pilot Susi Air

    Seperti telah diberitakan, Anies menyampaikan bahwa ada Menko yang secara terang-terangan berbicara soal perubahan konstitusi. Anies mengungkapkan hal itu ketika menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan KAHMI Jaya, Ancol, Jakarta Utara, pada Kamis (16/3/23) malam.

    “Saya rasa kualitas demokrasi kita itu tidak menurun, namun orang-orang yang tidak komit pada demokrasi sekarang lebih berani untuk mengungkapkan pikirannya,” tegas Anies.

    Untuk itu, Anies mengajak semua pihak yang komit dengan Demokrasi agar lebih lantang menyuarakan. Dia lantas menyebut ada sosok Menko yang justru bicara ingin mengubah konstitusi.

    Baca juga : Digadang-gadang Jadi Cawapres, Apa Saja Keunggulan Erick Thohir?

    “Kita tak pernah membayangkan ada petinggi menyatakan ‘Mari kita ubah konstitusi’. Nggak pernah kita membayangkan, kalau pun ada, itu di dalam pertemuan ruang-ruang tertutup bukan? Namun di ruang terbuka mengatakan itu, nggak pernah terbayang,” kata Anies.

  • Pertanyakan ‘Bohir’ Partai Mahasiswa Indonesia, Demokrat: Bikin Parpol Tak Murah

    Pertanyakan ‘Bohir’ Partai Mahasiswa Indonesia, Demokrat: Bikin Parpol Tak Murah

    TIKTAK.ID – Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, bertanya soal sumber dana berdirinya Partai Mahasiswa Indonesia. Sebab, Kamhar mengatakan untuk mendirikan partai politik (parpol), maka memerlukan uang yang banyak.

    “Kita berbaik sangka, dan memandang ini sebagai capaian dalam percepatan pengkaderan bangsa. Akan tetapi tentu juga timbul berbagai pertanyaan, dari mana biaya mendirikan partai? Membuat parpol tidak mudah dan tak murah,” ujar Kamhar kepada wartawan, Senin (25/4/22), seperti dilansir Kompas.tv.

    Kamhar menyatakan jajaran pengurus inti dari Partai Mahasiswa Indonesia seperti ketua umum dan sekretaris jenderal perlu menjelaskan kepada publik terkait sumber dana yang mereka punya.

    Baca juga : Tolak Usulan Duet Prabowo-Jokowi untuk 2024, PKS: Masih Banyak yang Kredibel Pimpin Indonesia

    “Infonya, Partai Mahasiswa Indonesia ini adalah perubahan dari Parkindo 1945. Hal itu penting untuk dijelaskan ke publik, proses akuisisinya seperti apa,” tutur Kamhar.

    Namun Kamhar mengklaim tetap menyambut baik terbentuknya Partai Mahasiswa Indonesia yang dibidani dan dimotori oleh para aktivis mahasiswa. Para aktivis tersebut tergabung pada salah satu kubu BEM Nusantara dan sempat bertemu dengan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wiranto.

    “Hal itu sesuai dengan gerakan mahasiswa yang ‘genuine’ dalam merespons berbagai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan begitu, mereka dapat berkontribusi nyata pada peningkatan derajat dan kualitas demokrasi,” ucap Kamhar.

    Baca juga : Masinton Klaim Punya Info Korupsi CPO untuk Danai Isu Penundaan Pemilu

    Menurut Kamhar, keberadaan Partai Mahasiswa Indonesia ini termasuk sebuah terobosan besar bagi mahasiswa yang langsung masuk ke dunia politik praktis.

    “Luar biasa dampak pandemi Covid-19 bagi pergerakan mahasiswa, karena langsung membuat partai sendiri. Generasi aktivis terdahulu usai berkiprah dari organisasi intra dan ekstra kampus, melanjutkan kiprah ke Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP), Ormas, organisasi sayap partai. Setelah itu harus melalui antrian yang cukup panjang untuk sampai pada posisi-posisi strategis di kepengurusan pusat parpol,” jelas Kamhar.

    Sekadar informasi, nama Partai Mahasiswa Indonesia tiba-tiba saja mencuat ke permukaan usai sejumlah mahasiswa menyelenggarakan demo di Gedung DPR pada 21 April silam.

    Baca juga : Partai Idaman Resmi Terdaftar di Kemenkumham: Rhoma Irama Ketua, Istri Bendahara, Anak Sekjen

    Saat Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad sedang menerima sejumlah perwakilan pendemo, tercetuslah nama Partai Mahasiswa Indonesia.

  • Demokrat Sebut Silatnas Apdesi Unjuk Kekuatan Pengusul Perpanjangan Jabatan Presiden

    Demokrat Sebut Silatnas Apdesi Unjuk Kekuatan Pengusul Perpanjangan Jabatan Presiden

    TIKTAK.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat menuding acara Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menjadi unjuk kekuatan baru para pihak pengusul perpanjangan masa jabatan presiden.

    Menurut Deputi Bappilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, sejumlah manuver dalam gerakan itu termasuk terorisme konstitusi. Untuk itu, dia mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diam dan terkesan main dua kaki dalam menanggapi wacana tersebut.

    “Gerakan ‘terorisme konstitusi’ ini terus bergulir lantaran Jokowi tidak bersikap tegas, justru terkesan bermain dua kaki,” ungkap Kamhar, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Kamis (31/3/22).

    Baca juga : Soal Keturunan PKI Boleh Masuk TNI, Pakar: Langkah Progresif!

    Kamhar pun menilai acara Silatnas Apdesi yang belakangan ramai karena seruan Jokowi tiga periode, adalah cara lain dari para pihak pengusung wacana tersebut. Dia mengklaim sampai saat ini setidaknya terdapat dua skenario yang sudah digunakan untuk memperpanjang masa jabatan.

    Kamhar menjelaskan, pertama, masa jabatan presiden ditambah sampai tiga periode dengan pelaksanaan Pemilu tetap sekali dalam lima tahun. Dia menyebut wacana itu sudah bergulir sejak 2019 pascaPilpres. Kedua, lanjutnya, Pemilu ditunda, tapi masa jabatan Presiden ditambah tiga tahun, seperti yang belum lama ini diusulkan oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

    “Ini menjadi semacam unjuk kekuatan, karena sebelumnya gagal menggunakan beberapa Ketua Umum Parpol koalisi untuk mewacanakan kepentingan ini,” terang Kamhar.

    Baca juga : Waketum Demokrat Sebut Luhut seperti Perdana Menteri, Jubir: Opini Sesat!

    Kemudian Kamhar menganggap usai mandek dengan dua manuver awal, kini para pengusung wacana perpanjangan masa jabatan presiden masuk melalui Apdesi. Kabarnya, kata Kamhar, mereka juga bakal memakai perangkat di tingkat kabupaten dan kota.

    “Saat ini masuk lewat asosiasi pemerintah desa. Selain itu, mulai beredar informasi mereka akan menggunakan asosiasi pemerintah kabupaten dan sebagainya untuk menggolkan agenda ini,” jelas Kamhar.

    Sementara itu, Presiden Jokowi telah buka suara untuk menanggapi seruan Apdesi agar dirinya lanjut tiga periode. Jokowi menyatakan semua pihak tetap harus patuh terhadap konstitusi terkait dukungan untuk menjabat tiga periode.

    Baca juga : Survei LSI: Ganjar Ungguli Prabowo, Warga Jatim Lebih Pilih Capres Merakyat

    “Yang namanya keinginan masyarakat, teriakan-teriakan seperti itu kan sudah sering saya dengar. Namun konstitusi kita sudah jelas, sehingga kita harus taat dan patuh terhadap konstitusi,” tutur Jokowi melalui keterangan tertulis Sekretariat Presiden, pada Rabu (30/3/22).

  • Soal Pemanggilan Andi Arief, Demokrat Desak KPK Profesional dan Tak Jadi Alat Politik untuk Tekan Oposisi

    Soal Pemanggilan Andi Arief, Demokrat Desak KPK Profesional dan Tak Jadi Alat Politik untuk Tekan Oposisi

    TIKTAK.ID – Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, diketahui mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar dapat bekerja lebih profesional dan bukan mencari sensasi publik. Kamhar menyampaikan hal itu berkaitan dengan rencana KPK untuk memeriksa Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief.

    Sebelumnya, pada Senin (28/3/22), Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri sempat mengumumkan bahwa Andi Arief dipanggil sebagai saksi tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur 2021-2022. Dia mengatakan keterangan Andi Arief salah satunya guna melengkapi berkas tersangka Abdul Gafur Mas’ud, Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif.

    “Bang Andi Arief merupakan pribadi yang menghormati dan taat hukum, jadi tentu akan mengindahkan surat panggilan ini. Namun kita menyayangkan, surat panggilan itu salah alamat atau belum diketahui Bang Andi Arief, justru ramai dan mengetahuinya dari media,” ungkap Kamhar, Selasa (29/3/22), seperti dilansir Sindonews.com.

    Baca juga : NasDem-Demokrat Bertemu, Benarkah Bahas Duet Anies-AHY di 2024?

    Kamhar lantas menilai seperti ada kepentingan lain di balik upaya KPK memeriksa Andi Arief.

    “Hal itu menimbulkan tanda tanya, apakah saat ini KPK dalam memanggil saksi melalui pemberitaan? Atau terdapat kepentingan lain?” sambungnya.

    Kamhar pun meminta KPK untuk bekerja secara profesional dan menghindarkan sensasi untuk menjaga kredibilitas dan integritas lembaganya.

    Baca juga : Partai Berkarya Pimpinan Tommy Soeharto Tak Diakui Pemerintah

    “Jangan sampai malah menjadi alat politik untuk menekan oposisi. Bang Andi Arief pasti bakal hadir sebagai saksi bila sudah menerima undangan,” tegas Kamhar.

    Sementara itu, Ali Fikri mengklaim KPK bekerja secara profesional dan tidak memandang latar belakang saksi atau pelaku tindak pidana yang dipanggil.

    “Dalam menangani setiap perkara korupsi, KPK tak memandang latar belakang sosial politik pelakunya, tapi murni penegakan hukum semata. Termasuk saat tim penyidik melakukan pemanggilan terhadap para saksi dalam perkara ini, tentu tidak ada tujuan lain melainkan karena kebutuhan proses penyidikan perkara dimaksud,” terang Ali Fikri.

    Baca juga : Luhut Bertemu Puan di Bali, Lobi Tunda Pemilu?

    Oleh sebab itu, Ali menyatakan siapa pun yang dipanggil sebagai saksi, maka berkewajiban hadir sebagai bagian ketaatan terhadap proses hukum.

  • Gerindra Sindir Partai yang ‘Mengkarbit’ Anak Ketumnya, Demokrat Malah Bangga

    Gerindra Sindir Partai yang ‘Mengkarbit’ Anak Ketumnya, Demokrat Malah Bangga

    TIKTAK.ID – Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan bersyukur partainya mempunyai sosok Ketua Umum bernama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    Dia menyampaikan hal itu untuk menanggapi pernyataan Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, yang menyindir partai politik (Parpol) lain “mengkarbit” anak Ketua Umumnya.

    Kamhar menilai AHY adalah sosok yang mau belajar dan menyiapkan diri menjadi penerus ayahnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Baca juga : Hasil Survei Berbanding Jauh, Ganjar Raih Dukungan Tiga Kali Lipat dari Puan

    “Kami di Partai Demokrat merasa bersyukur karena memiliki Mas Ketum AHY, figur pembelajar yang terus mempersiapkan diri sebagai penerus Pak SBY,” ujar Kamhar, seperti dilansir CNNIndonesia.com, Senin (20/12/21).

    Kemudian Kamhar mengaku menghargai pernyataan Dasco yang menjelaskan soal kondisi dan dinamika di internal Partai Gerindra. Meski begitu, dia tidak mau berkomentar lebih jauh terkait pernyataan Dasco yang berkaitan dengan dengan Parpol lain.

    Untuk diketahui, Dasco sempat menyindir partai-partai lain yang “mengkarbit” anak Ketua Umum partai mereka. Dasco menyatakan berbeda dengan partai tersebut, Partai Gerindra tidak mengenal oligarki.

    Baca juga : Sobat Anies Gelar Deklarasi Dukungan Pilpres di Kota Asal Jokowi

    Dasco menyampaikan hal itu usai melantik keponakan Prabowo Subianto, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra periode 2020-2025, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo sebagai Ketua Umum Tunas Indonesia Raya (Tidar).

    “Tak seperti partai-partai lain yang bapaknya mendirikan partai dan ketua umum partai, lalu tiba-tiba anaknya langsung dikarbit,” ucap Dasco di Hotel Sahid Jakarta, Minggu (19/12/21).

    Lebih lanjut, Kamhar menganggap penjelasan terkait hal itu mestinya disampaikan sendiri oleh Dasco. Dia mengklaim Demokrat merespons pernyataan Dasco itu dengan biasa saja. Sebab, kata Kamhar, setiap Parpol punya cara yang berbeda dalam melangkah atau membuat kebijakan di internal.

    Baca juga : Jaksa Tuntut Hukuman Mati karena Korupsi Heru Hidayat Dianggap Sudah di Luar Nalar Manusia

    “Setiap partai memiliki cara pandang dan pendekatan sendiri-sendiri dalam merumuskan agenda strategis partai. Termasuk dalam hal kaderisasi dan regenerasi,” tegas Kamhar.

    Kamhar menjelaskan, meski kepemimpinan AHY belum genap berusia dua tahun, tapi AHY sudah meraih banyak capaian. Kamhar memaparkan, mulai dari gerakan yang dilakukan partai dalam merespons pandemi Covid-19, sukses melampaui target pada Pilkada Serentak 2020, sampai mengalahkan upaya kudeta pucuk pimpinan Demokrat.

  • Tawari Moeldoko Maju Pilgub DKI, Demokrat: Minta Restu Dulu ke SBY

    Tawari Moeldoko Maju Pilgub DKI, Demokrat: Minta Restu Dulu ke SBY

    TIKTAK.ID – Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengungkapkan bahwa partainya berencana mempertimbangkan usulan untuk membantu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, jika ingin maju di pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta mendatang.

    Akan tetapi, Kamhar mendesak Moeldoko memperbaiki hubungan dan memohon restu Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terlebih dahulu.

    “Jika Moeldoko memang bersungguh-sungguh ingin maju dalam Pilgub DKI, karena Pilgub adalah kewenangan Majelis Tinggi Partai, maka sudah sepatutnya Moeldoko memperbaiki hubungan dan memohon restu Ketua Majelis Tinggi Partai, Pak SBY,” ujar Kamhar, Kamis (1/4/21), seperti dilansir CNN Indonesia.

    Selain itu, Kamhar juga menyarankan agar Moeldoko menyadari kekeliruan dan memperbaiki kesalahannya.

    “Seperti yang sudah disampaikan Bang Rachland Nashidik, bisa menjadi pertimbangan Bappilu jika Moeldoko menyadari kekeliruannya dan menempuh jalan kesatria untuk memperbaiki kesalahannya,” ucap Kamhar.

    Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengklaim membuka pintu untuk Moeldoko bila ingin bergabung menjadi anggota Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

    “Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka, jika KSP Moeldoko berkeinginan menjadi anggota partai pimpinan Agus Yudhoyono,” terang Rachland melalui akun Twitter pribadinya @RachlanNashidik, Rabu (31/3/21) kemarin.

    Menurut Rachland, Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat juga akan membantu Moeldoko jika memiliki keinginan maju di Pilkada DKI Jakarta mendatang.

    “Ketua Bappilu @Andiarief__ akan membantunya, jika memang ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi Cagub DKI dalam Pilkada mendatang,” jelasnya.

    Lantas Rachland mendesak Moeldoko agar mengakui kesalahannya, karena telah menerima jabatan Ketua Umum lewat KLB yang digagas para pendiri dan mantan kader Demokrat, Jhoni Allen Marbun dan kawan-kawan.

    “Satu-satunya jalan untuk memperbaiki kehormatannya sendiri yakni dengan cara mengakui kesalahan, dan merangkul kembali etika keperwiraan prajurit TNI yang sempat ia buang, demi ambisi berkuasa yang menghalalkan semua cara,” tegasnya.

    Seperti diketahui, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly telah menolak kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko dari hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Artinya, AHY masih diakui sebagai Ketua Umum Demokrat yang sah berdasarkan hasil Kongres 2020 oleh Pemerintah.