TIKTAK.ID – Rencana aneksasi Israel membuat para petani Palestina yang tinggal di wilayah pendudukan di Lembah Yordan khawatir dengan masa depan mereka. Israel merencanakan akan menjalankan rencana aneksasinya pada Rabu (1/7/20) ini.
Kekhawatiran terbesar dari aneksasi itu akan membuat para petani tak bisa mengakses tanah mereka sebab akan terputus dari beberapa wilayah di Tepi Barat. Kondisi itu akan menghancurkan bisnis ekspor mereka dan satu-satunya sumber pendapatan.
Lembah Yordan merupakan wilayah strategis yang sangat subur dan dikenal sebagai “keranjang roti” bagi warga Palestina. Sebab setengah dari total area pertanian yang menyediakan makanan bagi warga Palestina di Tepi Barat berasal dari Lembah Yordan.
“Jika pencaplokan berlanjut, itu akan menjadi bencana bagi kami para petani di Lembah Jordan,” kata Muneer Nasasri, 52 tahun dari desa Jiffly, 30 kilometer selatan Jericho, kepada Al Jazeera.
“Kami bosan dengan masalah pencaplokan. Kami sangat takut dengan masa depan. Kami semua takut dan mengharapkan sesuatu terjadi pada 1 Juli atau 10 Juli atau 15 Juli. Namun, apa yang bisa terjadi?” tanya Nasasri.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu rencananya akan memulai aneksasi pemukiman ilegal Yahudi di wilayah pendudukan di Tepi Barat, termasuk wilayah-wilayah di Lembah Yordan yang strategis, sejak 1 Juli, sesuai janji kampanye pemilihannya.
Rencana Israel mencaplok sepertiga wilayah pendudukan di Tepi Barat mendapat dorongan dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada akhir Januari lalu dengan apa yang disebut Trump sebagai “rencana perdamaian Timur Tengah”.
Meski Israel menyatakan akan melaksanakan aneksasi segera pada awal Juli ini, namun masih belum jelas seperti apa detail pelaksanaan dan waktu aneksasi.
Para pejabat AS mengatakan tidak ada keputusan akhir terkait langkah selanjutnya untuk mengimplementasikan rencana Trump yang telah dibuat. Salah satu dari rencana Trump itu adalah rencana aneksasi Israel.
Sementara itu, para pejabat militer dan intelijen Israel telah memperingatkan rezim atas tindakan aneksasi itu. Mereka bilang, rencana itu akan menimbulkan risiko keamanan karena dapat memicu pemberontakan di Tepi Barat.
