TIKTAK.ID – Wakil Direktur Eksekutif Beijing, Hong Kong dan Kantor Urusan Makau, Zhang Xiaoming mengatakan bahwa Undang-Undang Keamanan yang diterapkan di Hong Kong adalah hadiah ulang tahun dari Beijing.
“Hukum adalah hadiah ulang tahun untuk (Hong Kong) dan akan menunjukkan nilainya yang berharga di masa depan,” kata Zhang, menambahkan hukum tidak akan diterapkan surut, seperti yang dikutip Reuters, Rabu (1/7/20).
Dia melanjutkan bahwa kantor keamanan nasional daratan mematuhi hukum Tiongkok dan sistem Hong Kong tak dapat menerapkan Undang-Undang yang diharapkan Beijing. Pasal 55 Undang-Undang menyatakan bahwa kantor keamanan nasional Beijing di Hong Kong dapat menggunakan yurisdiksi atas kasus-kasus “rumit” atau “serius”.
Ini artinya para tersangka yang ditangkap kantor keamanan Beijing di Hongkong dapat diadili di China daratan. Kondisi inilah yang memicu kekhawatiran akan memberangus kebebasan sebagai wilayah otonom bagi Hong Kong.
Namun bagi para aktivis demokrasi, Undang-Undang Keamanan Beijing untuk Hong Kong bukanlah hadiah, tapi sebuah pemakaman.
“Saya melihat pagi ini ada perayaan untuk penyerahan Hong Kong, tetapi bagi saya itu adalah pemakaman, pemakaman untuk ‘satu negara dua sistem’,” kata anggota parlemen demokrasi Kwok Ka-ki.
Undang-Undang yang kontroversial itu mulai berlaku pada 30 Juni, pukul 11 malam. Beberapa aktivis pro-demokrasi yang menentang aturan itu mundur dari jabatan mereka hanya beberapa jam sebelum Undang-Undang itu berlaku. Mereka menyerukan agar kampanye demokrasi terus berlanjut di lepas pantai.
Menurut Undang-Undang itu, agen keamanan Beijing akan berbasis di Hong Kong secara resmi untuk pertama kalinya, dengan kekuatan yang melampaui hukum lokal kota.
Undang-Undang yang masih kontroversial itu akan menghukum tindakan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing yang akan mendapat ganjaran penjara hingga seumur hidup. Undang-Undang itu juga disebut sebagai era baru pusat keuangan Asia yang lebih otoriter.
Ketentuan lain dalam Undang-Undang itu mengatur para pelaku demokrasi dan aktivis hak asasi di kota itu. Mereka dilarang melanggar undang-undang pemilihan dan pegawasan yang lebih ketat kepada organisasi non-pemerintah dan kelompok media.
Berbicara pada upacara pengibaran bendera untuk menandai ulang tahun penyerahan Hong Kong dari London ke Beijing pada 1997, pemimpin kota Hong Kong Carrie Lam mengatakan Undang-Undang Keamanan adalah perkembangan yang paling penting sejak kota itu kembali ke Beijing.
“Ini juga merupakan keputusan yang tak terhindarkan dan segera untuk memulihkan stabilitas di masyarakat,” kata Lam di tempat yang sama di depan pelabuhan di mana 23 tahun lalu gubernur kolonial terakhir, Chris Patten, dengan penuh air mata menyerahkan kembali Hong Kong ke pemerintahan China.
Pihak berwenang di Beijing dan Hong Kong telah berulang kali mengatakan Undang-Undang ini ditujukan untuk beberapa “pembuat onar” dan tidak akan mempengaruhi hak dan kebebasan, atau kepentingan investor di Hong Kong.
Namun, para kritikus tetap khawatir Undang-Undang ini akan menghancurkan kebebasan luas di Hong Kong yang dipandang sebagai kunci keberhasilannya sebagai pusat keuangan global. Klaim itu ditolak oleh Beijing.
“Dengan dirilisnya rincian lengkap Undang-Undang itu, harus jelas bagi mereka yang ragu bahwa ini bukan Hong Kong tempat mereka tumbuh,” kata Kepala Penelitian Ekuitas, Tellimer di Dubai, Hasnain Malik.
“Perbedaannya adalah bahwa hubungan Amerika dan China jauh lebih buruk dan ini dapat digunakan sebagai alasan untuk menghalangi peran Hong Kong sebagai pusat keuangan,” lanjutnya.
Para pengkritik hukum khawatir Undang-Undang baru itu akan menghancurkan kebebasan yang dijanjikan ke Hong Kong selama 50 tahun ketika kembali ke Beijing di bawah model pemerintahan “satu negara, dua sistem”.
