TIKTAK.ID

Tag: Beijing

  • Beijing Bantah Tuduhan Washington Soal Spionase Siber Global

    Beijing Bantah Tuduhan Washington Soal Spionase Siber Global

    TIKTAK.ID – Pemerintah China membantah tuduhan bertanggung jawab atas serangan siber terhadap negara-negara Barat yang dilontarkan oleh Amerika Serikat dan sekutu dekatnya, dengan tuduhan melakukan kampanye spionase siber global.

    Negara Barat Sekutu AS pada Senin (19/7/21) menuduh Beijing telah menjadi dalang di balik serangkaian ransomware berbahaya, pencurian data, dan serangan spionase siber terhadap entitas publik dan swasta, termasuk peretasan yang meluas pada Microsoft Exchange, server email teratas untuk perusahaan di seluruh dunia, pada Maret lalu, seperti yang dilansir Al Jazeera.

    Secara terpisah, Departemen Kehakiman AS mengatakan telah mendakwa empat warga negara China dengan tuduhan meretas komputer lusinan perusahaan, universitas, dan Badan Pemerintah di AS dan luar negeri antara 2011 dan 2018.

    Namun, pada Selasa (20/7/21) China membalas dengan menyebut tuduhan kampanye serangan siber yang didukung Beijing adalah suatu yang “dibuat-buat” dan menuntut Washington membatalkan tuduhan terhadap empat warga negara China.

    “Amerika Serikat bersekongkol dengan sekutunya untuk membuat tuduhan yang tidak beralasan terhadap keamanan siber China,” kata Jubir Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian kepada wartawan di Beijing. “Ini murni noda dan penindasan dengan motif politik.”

    “China tidak akan pernah menerima ini,” kata Zhao, meskipun dia tidak memberikan indikasi kemungkinan pembalasannya.

    Bahkan Zhao menuduh balik AS Central Intelligence Agency (CIA) melakukan serangan peretasan terhadap fasilitas penelitian kedirgantaraan China, industri minyak, perusahaan internet, dan Lembaga Pemerintah selama 11 tahun.

    Serangan-serangan itu “sangat membahayakan” keamanan nasional dan ekonomi, kata Zhao.

    “China sekali lagi sangat menuntut agar Amerika Serikat dan sekutunya menghentikan pencurian dan serangan siber terhadap China, berhenti melemparkan lumpur ke China pada masalah keamanan siber dan menarik apa yang disebut penuntutan,” katanya. “China akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara tegas menjaga keamanan dan kepentingan siber China.”

    Sebelumnya, misi diplomatik China di seluruh dunia telah mengeluarkan bantahan, dengan Kedutaan China di Selandia Baru menyebut tuduhan itu “sama sekali tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab”.

    Para diplomat China secara global bersatu dalam mengatakan bahwa tak ada bukti yang berkaitan dengan keterlibatan China dalam peretasan, sementara juga menyebut tuduhan AS “munafik” dan menuduh Washington adalah sumber utama peretasan secara global.

    Untuk menekan Beijing, Amerika Serikat mengoordinasikan pernyataannya pada Senin kemarin dengan sekutunya -Uni Eropa, Inggris, Australia, Kanada, Selandia Baru, Jepang, dan NATO.

    NATO mengatakan para anggotanya “mengakui” tuduhan yang ditujukan terhadap Beijing oleh AS, Kanada, dan Inggris. Uni Eropa mengatakan pihaknya mendesak pejabat China untuk mengendalikan “aktivitas siber berbahaya yang dilakukan dari wilayahnya” –sebuah pernyataan yang membuka kemungkinan bahwa Pemerintah China sendiri tidak bersalah dalam serangan spionase siber global.

    Sementara AS jauh lebih spesifik, dengan secara resmi menghubungkan intrusi seperti yang memengaruhi server yang menjalankan Microsoft Exchange awal tahun ini dengan peretas yang berafiliasi dengan Kementerian Keamanan Negara China, sebagaimana Microsoft juga menuding China.

  • Beijing Ancam Washington Jika Berani Sebar Rudal di Asia Pasifik

    Beijing Ancam Washington Jika Berani Sebar Rudal di Asia Pasifik

    TIKTAK.ID – Beijing memperingatkan Amerika agar tidak mengerahkan rudal daratnya di kawasan Asia Pasifik. Jika Amerika tetap bandel, Beijing berjanji untuk mengambil “tindakan balasan” dan mengancam negara mana pun yang menampung persenjataan tersebut akan menanggung konsekuensinya.

    “Upaya AS untuk mengerahkan rudal jarak menengah berbasis darat konsisten dengan peningkatan kehadiran militernya di Asia Pasifik dan apa yang disebut ‘strategi Indo-Pasifik’ selama beberapa tahun terakhir, sebuah demonstrasi khas dari mentalitas Perang Dinginnya,” kata Jubir Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian pada Jumat (21/8/20).

    “Kata-kata dan perbuatan Washington selama beberapa tahun terakhir telah memberikan kontribusi besar terhadap erosi stabilitas global dan regional,” katanya, seperti yang dikutip RT News.

    Selain itu juga berdampak pada “kontrol senjata internasional dan proses perlucutan senjata, [dan melemahkan] rasa saling percaya antara negara-negara besar”.

    “China dengan tegas menentang rencana Amerika untuk menyebarkan rudal jarak menengah berbasis darat di Asia Pasifik dan menyesalkan tindakan yang sering dilakukannya untuk menekan tetangga China dan provokasi terang-terangan di depan pintu China,” tegasnya.

    Setiap upaya untuk benar-benar mendorong penyebaran rudal yang direncanakan akan memaksa China untuk mengambil “tindakan balasan yang diperlukan” terhadap Amerika, kata Jubir Beijing memperingatkan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Sekutu Amerika yang mengizinkan rudal semacam itu di tanah mereka akan berisiko mendapat akibat dari respons Beijing.

    “Kami juga menyerukan kepada negara-negara di kawasan Asia Pasifik untuk waspada dengan niat sebenarnya di balik dan konsekuensi parah dari langkah Amerika, dan menahan diri untuk tidak bertindak sebagai pion bagi Amerika,” kata Zhao.

    Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan atas pernyataan yang baru-baru ini dibuat oleh Utusan Khusus Presiden Amerika untuk Pengendalian Senjata, Marshall Billingslea dalam sebuah wawancara dengan media Jepang. Pejabat tinggi tersebut mengatakan Amerika bermaksud untuk membahas penyebaran rudal dengan beberapa negara Asia.

    Ide untuk bercokol di kawasan Asia Pasifik telah berulang kali disuarakan oleh pejabat tinggi Amerika belakangan ini. Agustus lalu, misalnya, Menteri Pertahanan Amerika Mark Esper mengatakan dia lebih suka menempatkan rudal di Asia Pasifik. Pernyataan itu membuat Beijing marah, dan tidak ada penempatan rudal yang benar-benar terjadi.

  • Beijing Bersumpah Balas Setimpal Jika Amerika Usir Wartawan China

    Beijing Bersumpah Balas Setimpal Jika Amerika Usir Wartawan China

    TIKTAK.ID – Pemerintah Beijing pada Selasa (4/8/20), berjanji membalas Amerika Serikat jika tetap bertahan dengan posisi “permusuhannya” terhadap jurnalis China yang mungkin akan diusir pergi dalam beberapa hari mendatang jika visa Amerika mereka tidak diperpanjang.

    Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin mengatakan kepada wartawan pada briefing harian bahwa tak ada wartawan China di Amerika Serikat yang diberikan perpanjangan visa Amerika Serikat, sejak 11 Mei lalu. Washington membatasi masa tinggal mereka hingga 90 hari ke depan, dengan opsi perpanjangan.

    “Amerika telah meningkatkan tindakannya terhadap jurnalis China,” kata Wang kepada wartawan. “Amerika harus segera memperbaiki kesalahannya dan menghentikan aksinya.”

    Baca juga: China: AS Picu Perang Dingin Baru

    “Jika Amerika tetap seperti ini, China akan merespons sesuai yang diperlukan dan sah untuk melindungi hak-haknya,” katanya, seperti yang dilaporkan Reuters.

    Wang tidak mengatakan berapa banyak wartawan China yang terdampak atau pembalasan apa yang mungkin diberikan China kepada Amerika. Namun, editor surat kabar Global Times China, Hu Xijin mengatakan sebelumnya bahwa wartawan Amerika yang berbasis di Hong Kong akan menjadi salah satu sasaran balasan seandainya wartawan China dipaksa meninggalkan Amerika Serikat.

    “Tiongkok telah mempersiapkan skenario terburuk, semua jurnalis Amerika harus meninggalkan Tiongkok,” kata Hu di Twitter.

    “Jika itu masalahnya, pihak China akan membalas, termasuk menargetkan wartawan Amerika yang berbasis di Hong Kong.”

    Baca juga: Laut China Selatan Memanas, Menlu Retno Peringatkan Tiongkok

    Halaman selanjutnya…

  • China Tuduh AS Gunakan ‘Logika Gangster’ Saat Ikut Campur Tangan Terkait Hong Kong

    China Tuduh AS Gunakan ‘Logika Gangster’ Saat Ikut Campur Tangan Terkait Hong Kong

    TIKTAK.ID – Beijing menuduh Washington menggunakan “logika gangster” dengan mengakhiri status khusus Hong Kong bagi hukum Amerika. Hal itu dilakukan sebagai tanggapan Amerika atas pemberlakukan Undang-Undang Keamanan baru yang diteken Beijing untuk kota bekas jajahan Inggris itu.

    Kantor Penghubung Beijing di pusat keuangan Asia itu mengatakan bahwa langkah yang diambil Amerika itu hanya akan merusak kepentingannya sendiri, sementara hanya berdampak kecil pada Hong Kong.

    “Campur tangan yang tidak masuk akal dan ancaman tak tahu malu oleh Amerika Serikat adalah logika gangster dan perilaku intimidasi khas Amerika,” kata kantor itu dalam sebuah pernyataannya pada Rabu (15/7/20) malam, tulis Reuters.

    Baca juga: Direktur FBI Tuding China Pelopori Program ‘Fox Hunt’

    Undang-Undang yang dirancang Beijing itu secara luas disebut sebagai upaya hukum untuk melawan subversi, pemisahan diri, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing.

    Pro-kontra pecah menanggapi keputusan Beijing untuk meneken aturan keamanan baru bagi Hong Kong. Mereka yang menentang aturan itu mengatakan khawatir aturan baru itu akan menghancurkan kebebasan penuh yang dijanjikan untuk wilayah itu ketika kekuasaannya diserahkan kembali ke China pada 1997, oleh Pemerinah Inggris.

    Sementara para pendukung aturan itu mengatakan bahwa aturan itu akan membawa stabilitas bagi Hong Kong setelah setahun kerusuhan anti-Pemerintah dan kerusuhan anti-China yang kadang-kadang berujung kekerasan.

    Baca juga: Seberapa Seram Dampak Persoalan ‘Kirim Data dan Jeroan Pengguna TikTok’ ke China?

    Halaman selanjutnya…

  • Beijing Sebut UU Keamanan adalah Hadiah Ulang Tahun ke-23 Hong Kong

    Beijing Sebut UU Keamanan adalah Hadiah Ulang Tahun ke-23 Hong Kong

    TIKTAK.ID – Wakil Direktur Eksekutif Beijing, Hong Kong dan Kantor Urusan Makau, Zhang Xiaoming mengatakan bahwa Undang-Undang Keamanan yang diterapkan di Hong Kong adalah hadiah ulang tahun dari Beijing.

    “Hukum adalah hadiah ulang tahun untuk (Hong Kong) dan akan menunjukkan nilainya yang berharga di masa depan,” kata Zhang, menambahkan hukum tidak akan diterapkan surut, seperti yang dikutip Reuters, Rabu (1/7/20).

    Dia melanjutkan bahwa kantor keamanan nasional daratan mematuhi hukum Tiongkok dan sistem Hong Kong tak dapat menerapkan Undang-Undang yang diharapkan Beijing. Pasal 55 Undang-Undang menyatakan bahwa kantor keamanan nasional Beijing di Hong Kong dapat menggunakan yurisdiksi atas kasus-kasus “rumit” atau “serius”.

    Ini artinya para tersangka yang ditangkap kantor keamanan Beijing di Hongkong dapat diadili di China daratan. Kondisi inilah yang memicu kekhawatiran akan memberangus kebebasan sebagai wilayah otonom bagi Hong Kong.

    Namun bagi para aktivis demokrasi, Undang-Undang Keamanan Beijing untuk Hong Kong bukanlah hadiah, tapi sebuah pemakaman.

    “Saya melihat pagi ini ada perayaan untuk penyerahan Hong Kong, tetapi bagi saya itu adalah pemakaman, pemakaman untuk ‘satu negara dua sistem’,” kata anggota parlemen demokrasi Kwok Ka-ki.

    Undang-Undang yang kontroversial itu mulai berlaku pada 30 Juni, pukul 11 malam. Beberapa aktivis pro-demokrasi yang menentang aturan itu mundur dari jabatan mereka hanya beberapa jam sebelum Undang-Undang itu berlaku. Mereka menyerukan agar kampanye demokrasi terus berlanjut di lepas pantai.

    Menurut Undang-Undang itu, agen keamanan Beijing akan berbasis di Hong Kong secara resmi untuk pertama kalinya, dengan kekuatan yang melampaui hukum lokal kota.

    Undang-Undang yang masih kontroversial itu akan menghukum tindakan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing yang akan mendapat ganjaran penjara hingga seumur hidup. Undang-Undang itu juga disebut sebagai era baru pusat keuangan Asia yang lebih otoriter.

    Ketentuan lain dalam Undang-Undang itu mengatur para pelaku demokrasi dan aktivis hak asasi di kota itu. Mereka dilarang melanggar undang-undang pemilihan dan pegawasan yang lebih ketat kepada organisasi non-pemerintah dan kelompok media.

    Berbicara pada upacara pengibaran bendera untuk menandai ulang tahun penyerahan Hong Kong dari London ke Beijing pada 1997, pemimpin kota Hong Kong Carrie Lam mengatakan Undang-Undang Keamanan adalah perkembangan yang paling penting sejak kota itu kembali ke Beijing.

    “Ini juga merupakan keputusan yang tak terhindarkan dan segera untuk memulihkan stabilitas di masyarakat,” kata Lam di tempat yang sama di depan pelabuhan di mana 23 tahun lalu gubernur kolonial terakhir, Chris Patten, dengan penuh air mata menyerahkan kembali Hong Kong ke pemerintahan China.

    Pihak berwenang di Beijing dan Hong Kong telah berulang kali mengatakan Undang-Undang ini ditujukan untuk beberapa “pembuat onar” dan tidak akan mempengaruhi hak dan kebebasan, atau kepentingan investor di Hong Kong.

    Namun, para kritikus tetap khawatir Undang-Undang ini akan menghancurkan kebebasan luas di Hong Kong yang dipandang sebagai kunci keberhasilannya sebagai pusat keuangan global. Klaim itu ditolak oleh Beijing.

    “Dengan dirilisnya rincian lengkap Undang-Undang itu, harus jelas bagi mereka yang ragu bahwa ini bukan Hong Kong tempat mereka tumbuh,” kata Kepala Penelitian Ekuitas, Tellimer di Dubai, Hasnain Malik.

    “Perbedaannya adalah bahwa hubungan Amerika dan China jauh lebih buruk dan ini dapat digunakan sebagai alasan untuk menghalangi peran Hong Kong sebagai pusat keuangan,” lanjutnya.

    Para pengkritik hukum khawatir Undang-Undang baru itu akan menghancurkan kebebasan yang dijanjikan ke Hong Kong selama 50 tahun ketika kembali ke Beijing di bawah model pemerintahan “satu negara, dua sistem”.

  • Beijing Peringatkan Washington Tak Lewati ‘Garis Merah’

    Beijing Peringatkan Washington Tak Lewati ‘Garis Merah’

    TIKTAK.ID – Setelah melewati fase pertama perjanjian dagang antara Beijing dan Washington, kini hubungan kedua negara mengalami penurunan. Sehingga mimpi untuk menuju kesepakatan perdagangan yang komprehensif harus dilupakan sejenak.

    Buruknya hubungan Amerika dan China terjadi setelah Washington menuduh Beijiing sebagai penyebar pandemi Covid-19 hingga merusak ekonomi Amerika, tulis Sputnik News, Jumat (26/6/20).

    Beijing “diam-diam” mengancam Washington bahwa kesepakatan fase pertama yang meliputi produk pertanian Amerika, dapat dihentikan jika Amerika sudah kelewat keterlaluan atau melewati “garis merah”. Maksud Beijing adalah jika Washington ikut campur dalam masalah yang dianggap China “terlarang”, tulis Wall Street Journal.

    Ancaman itu menurut Wall Street Journal disampaikan oleh pejabat anonim, bahwa diplomat utama China, Yang Jiechi memperingatkan delegasi Amerika yang dipimpin Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo.

    “Amerika harus menahan diri untuk tidak bertindak terlalu jauh dengan ikut campur tangan. Garis merah tidak boleh dilintasi,” kata seorang pejabat Cina yang tidak disebutkan namanya kepada WSJ.

    Isu-isu sensitif bagi China yang Amerika ikut campur tangan menurut Beijing salah satunya adalah situasi Hongkong dan hubungan dengan Taiwan. Washington mengecam Beijing yang menerapkan Undang-Undang Keamanan di Hongkong. Bagi Washington aturan itu akan membuat Hongkong kehilangan status wilayah otonomnya sebagai “satu negara dua sistem”.

    Merespons keputusan Beijing atas Hongkong, Washington mengesahkan undang-undang untuk menjatuhkan sanksi kepada individu atau perusahaan yang membantu Beijing yang diduga membatasi otonomi Hongkong.

    Terkait dengan Taiwan, sebuah pulau yang dianggap sebagai bagian dari “Satu China”, namun saat ini tidak dalam kontrol Beijing, Washington mempertahankan hubungan dekat dengan pulau itu. Bahkan Amerika telah membahas penjualan senjata dengan Taiwan dan menekan China untuk mengizinkan pulau itu memiliki perwakilan sendiri di Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

    Sepak terjang Washington ini, Beijing bilang jelas mencederai kebijakan “Satu-China” yang telah diadopsi Ameriksa dan mayoritas masyarakat internasional pada masa lalu.

    Ditambah lagi serangan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ke Beijing terkait pandemi Covid-19. Trump, tanpa menyertakan bukti apa pun menuduh Beijing tanpa sengaja telah melepaskan virus Corona dari laboratorium biologi di Wuhan, China. Tempat yang Trump bilang sebagai tempat uji coba virus Corona.

    Trump juga menuding Beijing sengaja menyembunyikan informasi sebenarnya terkait kemunculan pertama wabah Covid-19, termasuk informasi virus itu dapat menular dari manusia ke manusia. Namun, Beijing berkeras membatah semua tuduhan tersebut.

  • Beijing Siapkan UU Keamanan Baru Hong Kong untuk ‘Lawan Terorisme’

    Beijing Siapkan UU Keamanan Baru Hong Kong untuk ‘Lawan Terorisme’

    TIKTAK.ID – Kepala Keamanan wilayah Hong Kong mengatakan bahwa kota itu membutuhkan undang-undang keamanan baru untuk mengatasi tindak “terorisme” yang berkembang akhir-akhir ini. Kepala keamanan Hong Kong John Lee menyebut bahwa kota itu kini “diselimuti bayang-bayang kekerasan”, tulis BBC, Senin (25/5/20).

    Setelah berbulan-bulan sunyi tanpa aksi, akhir pekan ini gelombang protes baru muncul setelah Pemerintah Beijing mengusulkan undang-undang keamanan yang secara radikal akan mengubah status unik Hong Kong.

    Pihak pro-demokrasi Hong Kong mengatakan bahwa aturan itu adalah upaya langsung untuk membatasi kebebasan dan membungkam kritik.

    RUU itu diajukan pada Kamis lalu ketika parlemen China, Kongres Rakyat Nasional (NPC), bertemu dalam pertemuan tahunan yang sempat tertunda.

    Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, mengatakan undang-undang yang akan melarang “pengkhianatan, pemisahan diri, penghasutan dan subversi” harus segera disahkan “tanpa penundaan sedikit pun”.

    Reaksi muncul pada Minggu. Ribuan orang menentang peringatan Pemerintah dan berbaris melalui pusat kota untuk memprotes RUU itu.

    Polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata dan meriam air ke arah para demonstran, yang mengenakan masker untuk melindungi diri dari penyebaran virus Corona. Setidaknya ada 180 demonstran ditangkap polisi.

    Dalam sebuah pernyataan pada Senin, Lee mengatakan bahwa dalam setahun terakhir, “kekerasan di Hong Kong telah meningkat, dengan banyak kasus yang melibatkan penggunaan bahan peledak dan senjata api asli”.

    “Terorisme berkembang di kota dan kegiatan yang membahayakan keamanan nasional, seperti ‘kemerdekaan Hong Kong’, menjadi semakin merajalela.”

    Dia mengatakan bentrokan pada Minggu itu menunjukkan “kebutuhan dan urgensi keputusan yang akan dibahas oleh NPC” dan bahwa hukum akan memastikan “kemakmuran dan stabilitas jangka panjang bagi Hong Kong”.

    Komisaris Polisi Hong Kong, Chris Tang juga menyambut RUU itu, dengan mengatakan bahwa senjata dan bahan peledak yang disita dari pengunjuk rasa menunjukkan Hong Kong “berada di titik risiko keamanan nasional dan ada kebutuhan untuk mengambil langkah-langkah efektif untuk mencegah situasi memburuk”.

    Siatusi di Hong Kong memunculkan keprihatinan bagi Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Dia kemudian menawarkan dukungannya kepada penduduk Hong Kong, memperingatkan Beijing agar tidak menggunakan “peluru dan penindasan” di wilayah semi-otonom.

    Hubungan antara China dan Taiwan saat ini sedang tegang. Sebab Beijing menganggap pulau itu sebagai provinsi yang memisahkan diri, tetapi banyak orang Taiwan menginginkan negaranya merdeka.

    Sementara itu, masyarakat Hong Kong juga mendesak Menteri Dalam Negeri Inggris untuk meninjau kembali status lebih dari 300.000 penduduk Hong Kong yang memegang paspor Nasional Inggris (di luar negeri) tetapi tidak memiliki hak untuk tinggal atau bekerja di Inggris.

    Seorang Juru Bicara Pemerintah Inggris mengatakan solusi terbaik adalah China harus menghormati sepenuhnya hak-hak dan kebebasan yang ditetapkan dalam deklarasi bersama Tiongkok-Inggris. Deklarasi itu disepakati pada 1997 ketika kendali Hong Kong diserahkan Inggris ke Beijing.

  • Beijing Kecam Upaya AS Sanksi China Akibat Wabah Covid-19

    Beijing Kecam Upaya AS Sanksi China Akibat Wabah Covid-19

    TIKTAK.ID – Beijing mengecam aturan baru Amerika yang berupaya menjatuhkan sanksi kepada China bila gagal bekerja sama dalam penyelidikan Washington terhadap pandemi virus Corona, seperti yang ditulis Sputnik.

    “Aturan yang diperkenalkan oleh beberapa senator AS itu, benar-benar mengabaikan fakta. Mereka ingin memulai penyelidikan dengan anggapan yang salah, untuk mengalihkan tanggung jawab mereka atas kegagalan dalam perang melawan epidemi di Tiongkok. Ini tidak mungkin. Kami menyatakan protes keras,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, pada hari Rabu (13/5/20).

    Baca juga: Beijing Siap Terima Penyelidikan Independen Terkait Asal-usul Virus Corona

    Awal pekan ini, beberapa senator AS mengatakan memperkenalkan Undang-Undang di Kongres yang memberi wewenang kepada Presiden Donald Trump untuk menjatuhkan sanksi kepada China. Sanksi akan dijatuhkan bila Beijing gagal untuk bekerja sama dan memberikan dukungan penuh terkait berbagai hal mengenai wabah Covid-19.

    Salah satu senator pendukung usulan aturan itu, Lindsey Graham, sekutu dekat Presiden Donald Trump, mengatakan dia yakin bahwa jika bukan karena “penipuan” oleh Partai Komunis China yang berkuasa, virus tidak akan berada di Amerika Serikat. Di mana virus itu kini telah menewaskan lebih dari 80.000 warga Amerika.

    Graham mengatakan, China telah menolak mengizinkan para penyelidik independen untuk mempelajari bagaimana wabah ini bermula. Dia menambahkan dalam sebuah pernyataannya: “Saya yakin China tidak akan pernah bekerja sama dalam investigasi serius kecuali mereka dibuat untuk melakukannya.”

    Halaman selanjutnya…

  • Beijing Siap Terima Penyelidikan Independen Terkait Asal-usul Virus Corona

    Beijing Siap Terima Penyelidikan Independen Terkait Asal-usul Virus Corona

    TIKTAK.ID – Beijing akhirnya menyatakan membuka diri untuk penyelidikan independen guna mengetahui asal-usul virus Corona yang kini tengah menyapu seluruh dunia. Pernyataan untuk membuka diri bagi penyelidikan independen itu disampaikan Duta Besar China untuk Berlin, Wu Ken dalam sebuah wawancara dengan majalah Jerman pada Jumat (8/5/20), seperti yang dilaporkan Reuters.

    China menampik tuduhan Amerika Serikat bahwa virus berasal dari sebuah laboratorium di Wuhan. Bagi Beijing tuduhan itu tidak berdasar. Beijing juga mempertanyakan bagaimana Australia menangani pandemi Corona? China mengatakan bahwa mereka terbuka dan transparan, meskipun ada keraguan terkait ketepatan jumlah korban tewas secara resmi.

    “Kami terbuka untuk penyelidikan internasional,” kata Wu Ken kepada majalah Der Spiegel dalam sebuah wawancara. “Kami mendukung pertukaran penelitian di antara para ilmuwan.”

    Baca juga: Intelijen Jerman Bantah Tuduhan Trump Soal Asal-usul Virus Corona dari Laboratorium di Wuhan

    “… Tapi kami menolak menempatkan China di dermaga tanpa bukti, dengan asumsi kesalahannya dan kemudian mencoba mencari bukti melalui apa yang disebut sebagai investigasi internasional.”

    Sebelumnya, Australia menyerukan penyelidikan internasional tentang asal-usul dan penyebaran virus yang muncul di pusat kota Wuhan di China pada akhir tahun lalu.

    Sementara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan punya bukti bahwa virus itu berasal dari laboratorium di Wuhan, tanpa mengatakan apa bukti itu. Namun, laporan intelijen Jerman meragukan tuduhan mereka.

    Halaman selanjutnya…

  • Eropa Keluarkan Resolusi Soal Uighur, Beijing Sewot

    Eropa Keluarkan Resolusi Soal Uighur, Beijing Sewot

    TIKTAK.ID – Beijing menyebut Parlemen Eropa “munafik”, setelah Parlemen mengeluarkan resolusi untuk memberi sanksi kepada penjabat China atas perlakuan mereka kepada minotitas Uighur, seperti yang dilaporkan France24, Jumat (20/12/19).

    Beijing dalam beberapa tahun terakhir mendapat kecaman internasional akibat kasus Uighur. Rezim ini dituduh telah membuat kamp-kamp khusus warga Uighur dan kini sekitar satu juta warga Uighur dan minoritas etnis lain berada di kamp-kamp pengasingan di Barat Laut Xinjiang.

    Baca juga: Jaksa Agung Bolivia Perintahkan Polisi Tangkap Mantan Presiden Morales

    Sehari sebelumnya, Anggota Parlemen Eropa mengatakan bahwa catatan Hak Asasi Manusia China terus memburuk dalam satu tahun terakhir. Parlemen menyerukan agar Beijing mengakhiri praktik penahanan sewenang-wenang tanpa tuduhan, persidangan atau hukuman.

    Merespons keputusan “munafik” itu, Beijing meminta Parlemen Eropa meninggalkan standard ganda mereka soal anti-terorisme dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri China.

    “Orang-orang Xinjiang dan China lebih berhak berbicara (tentang situasi di Xinjiang) daripada mereka yang jauh di Eropa, yang belum pernah ke Xinjiang,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang.

    Parlemen Eropa menyatakan sanksi akan menyasar dan membekukan aset pejabat China yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat di Xinjiang.

    Halaman selanjutnya…