TIKTAK.ID – Seorang penyidiki Hak Asasi Manusia PBB pada Jumat (26/6/20), mendesak Uni Eropa untuk mempertimbangkan mencegah atau menjatuhkan sanksi kepada Israel jika ngotot untuk melakukan aneksasi sejumlah wilayah Palestina di Tepi Barat dan Lembah Yordania. Desakan ini disampaikan setelah beberapa hari sebelumnya lebih dari seribu anggota parlemen Eropa menyerukan hal yang sama.
Sebelumnya pada Rabu lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres menekankan hal yang sama, menyerukan kepada Israel untuk menghentikan rencana aneksasi permukiman di Tepi Barat dan Lembah Yordania. Dia menambahkan bahwa upaya pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel itu akan menutup peluang perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina.
Jumat kemarin pelapor khusus Amerika tentang hak asasi manusia di wilayah Palestina, Michael Lynk mengatakan Uni Eropa harus mendukung seruan peringatan kepada Israel dengan menyiapkan langkah-langkah balasan kepada negara Yahudi itu.
Salah satunya dengan menerapkan sanksi ekonomi, perdagangan atau sanksi lainnya. Uni Eropa mengatakan pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel harus dilawan.
Enam tahun upaya pembicaraan damai antara Israel dan Palestina runtuh setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menetapkan 1 Juli sebagai dimulainya pembicaraan di Kabinet Israel tentang aneksasi.
Ide aneksasi ini berawal dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dalam visi perdamaian Israel dan Palestina. Pada misi perdamaian itu Israel memasukkan sebagian permukiman Yahudi di Tepi Barat ke dalam wilayah Israel. Sementara itu bagian wilayah Palestina lainnya di bawah pengawasan yang sangat ketat.
Bagi Palestina rencana aneksasi itu berarti perampasan tanah yang ilegal dilakukan oleh Israel.
Pada 23 Juni lalu, anggota parlemen Eropa menyerukan hukuman setimpal bagi Israel jika melakukan aneksasi di permukiman Yahudi di Tepi Barat yang memilik penduduk lebih dari 400 ribu jiwa.
“Kami mencapai pada titik di mana resolusi mencapai jalan buntu dan tidak dapat lagi berkontribusi untuk mencapai perdamaian yang adil dan tahan lama dan keamanan manusia yang layak bagi Palestina dan Israel,” kata Lynk.
Namun, dokumen internal dan wawancara Reuters dengan lebih dari dua lusin diplomat dan pejabat Eropa, masih belum ada langkah konkret atau strategi yang jelas yang akan dilakukan untuk menghentikan rencana Israel. Atau tanggapan yang memiliki dampak jika Israel terus ngotot melanjutkan rencana aneksasinya.
Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa aneksasi itu melanggar hukum internasional. Namun, Israel membantahnya, dengan mengutip koneksi Alkitab, sejarah dan politik negara Yahudi itu.
