TIKTAK.ID

Tag: Aneksasi

  • Mahmoud Abbas Siap Berunding dengan Israel Jika Rencana Pencaplokan Tepi Barat Dibatalkan

    Mahmoud Abbas Siap Berunding dengan Israel Jika Rencana Pencaplokan Tepi Barat Dibatalkan

    TIKTAK.ID – Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas pada Kamis (23/7/20) kemarin mengatakan siap untuk kembali duduk bersama Israel untuk membicarakan perdamaian, jika rezim Zionis itu menghentikan rencana pencaplokan mereka terhadap wilayah Tepi Barat. Penyataan itu disampaikan Abbas ketika berbicara melalui saluran telepon dengan Perdana Menteri Norwegia, Erna Solberg.

    “Palestina siap untuk terlibat dalam negosiasi serius dengan Israel yang disponsori oleh kuartet dan negara-negara lain di dunia, jika Israel menahan diri untuk melakukan aneksasi sepihak,” katanya, sepeti yang dikutip kantor berita Otoritas Palestina WAFA.

    Dia berterima kasih kepada Norwegia atas dukungannya yang murah hati dan bantuan ekonomi yang diberikan kepada lembaga-lembaga nasional Palestina sejak 1993.

    Pemimpin Palestina itu juga menyampaikan penghargaannya atas dukungan Norwegia untuk solusi dua negara, yang kata Solberg, Oslo masih berkomitmen dengan solusi itu. Solberg juga meyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan resolusi internasional, tulis Sputnik News.

    Dia kembali menegaskan bahwa negaranya akan terus memainkan perannya dalam mensponsori konferensi donor tahunan untuk membantu rakyat Palestina membangun institusi dan ekonomi mereka.

    Konflik Israel-Palestina yang berlangsung selama puluhan tahun kembali meruncing beberapa bulan ini, ketika Israel merencakana untuk mencaplok sejumlah wilayah di Tepi Barat sebagai bagian dari “rencana damai” yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Langkah Israel ini juga merupakan bagian dari janji kampanye Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu untuk mencaplok beberapa permukiman warga Yahudi di Tepi Barat yang dibagun secara ilegal selama beberapa dekade.

    Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendesak solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina akan hidup bersama secara damai dalam batas yang dapat diterima bersama.

    Pada 2002, Kuartet Internasional yang terdiri dari Rusia, Uni Eropa, PBB, dan Amerika Serikat, didirikan untuk memfasilitasi perundingan Israel-Palestina terkait ide solusi dua negara.

    Dua pekan sebelumnya, Abbas mengatakan hal yang sama ketika berbicara melalui saluran telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, bahwa dirinya siap melanjutkan negosiasi damai dengan Israel di bawah legitimasi internasional.

  • Mitra Koalisi Netanyahu Desak Israel Kesampingkan Rencana Pencaplokan Tepi Barat

    Mitra Koalisi Netanyahu Desak Israel Kesampingkan Rencana Pencaplokan Tepi Barat

    TIKTAK.ID – Mitra koalisi utama Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di pemerintahan, ingin agar Israel mengesampingkan rencana aneksasi Tepi Barat dan sebaiknya fokus kepada peningkatan kondisi para pemukim Yahudi dan Palestina di wilayah pendudukan, kata dua Menteri di Kabinet pada Jumat (17/7/20), tulis Reuters.

    Mantan Jenderal Benny Gantz dan Netanyahu yang konservatif semula setuju untuk mulai membahas pencaplokan pada 1 Juli lalu, namun rencana itu terpaksa harus dikesampingkan akibat gelombang virus Corona.

    Gantz mengatakan krisis kesehatan harus didahulukan dari langkah pencaplokan Tepi Barat yang mungkin akan mengobarkan konflik dengan Palestina. Tepi Barat yang diduduki Israel adalah bagian dari wilayah yang direbutnya dalam perang Timur Tengah pada 1967.

    Keraguan Gantz untuk mendukung pencaplokan Tepi Barat telah mempersulit upaya Israel untuk menghadirkan sebuah front persatuan terkait aneksasi. Hal ini sekaligus membuatnya tak sejalan dengan rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk apa yang mereka klaim sebagai “rencana perdamaian” Timur Tengah.

    Sementara Gantz telah membatasi pengaruh politiknya. Posisinya yang kini sebagai Menteri Pertahanan juga menempatkannya secara langsung bertanggung jawab atas kegiatan sipil di Tepi Barat.

    Menteri Pertanian Israel Alon Schuster, yang juga satu partai dengan Gantz di partai Biru-Putih, mengatakan bahwa dia bekerja untuk mencapai “budidaya dan bukan aneksasi” bagi para petani Tepi Barat saat ini.

    “Kita perlu membawa air ke Lembah Yordania -untuk Israel dan Palestina yang tinggal di sana, dengan cara- dan untuk meningkatkan ketersediaan listrik,” kata Schuster kepada stasiun radio Tel Aviv 102 FM. “Mengapa terus bertengkar dan membuang waktu? … Saya harap kita menghabiskan sumber daya nasional kita untuk ini.”

    Menteri dari Partai Biru dan Putih lainnya sependapat dengan pendekatan Gantz, dan bahwa pemimpin Partai percaya bahwa pembangunan infrastruktur Tepi Barat untuk para pemukim Israel dan Palestina akan “memungkinkan koeksistensi sesuai dengan rencana Trump”.

    Sementara, kantor Netanyahu menolak memberikan komentar terkait masalah ini.

    Palestina telah menolak rencana Trump, dan membayangkan mereka akan mendapatkan status kenegaraan dengan mendapatkan 70% wilayah dari Tepi Barat, sebagai non-starter.

    Kekuatan-kekuatan Eropa khawatir tindakan pencaplokan teritorial sepihak oleh Israel ini akan membunuh upaya perdamaian yang sudah sekarat.

    Sementara Menteri Senior dari partai Likud Netanyahu mendesak pencaplokan segera dilakukan. Namun, beberapa khawatir bahwa minat Trump akan berkurang ketika pemilihan Amerika di bulan November semakin dekat, dan jika ia kalah, maka itu akan menutup jendela peluang untuk aneksasi.

  • Presiden Prancis Desak Israel Batalkan Aneksasi Tepi Barat

    Presiden Prancis Desak Israel Batalkan Aneksasi Tepi Barat

    TIKTAK.ID – Presiden Prancis, Emmanuel Macron mendesak Israel untuk membatalkan rencananya mencaplok wilayah Palestina di Tepi Barat. Dia menggambarkan langkah negara Yahudi itu sebagai pelanggaran hukum internasional dan merusak perdamaian regional.

    Dalam sebuah percakapan telepon dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Macron memperingatkan bahwa niat Israel yang menyatakan untuk mencaplok wilayah-wilayah tersebut akan “membahayakan kemungkinan solusi dua negara” dan merusak tujuan “perdamaian abadi antara Israel dan Palestina.”

    Dia juga mengingatkan pemimpin Israel bahwa langkah aneksasinya akan “bertentangan dengan hukum internasional,” menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Elysee, tulis RT News, Jumat (10/7/20).

    Sebelumnya, Duta Besar Prancis untuk Israel memperingatkan bahwa tindakan sepihak yang diambil akan memiliki konsekuensi negatif bagi hubungan bilateral kedua negara.

    Protes Macron terjadi di tengah dunia internasional lantang menyuarakan penentangannya terhadap rencana aneksasi Netanyahu. Para Menteri Luar Negeri seperti Mesir, Prancis,dan Jerman pada awal pekan ini mengatakan bahwa langkah itu akan menjadi penghinaan terhadap hukum internasional dan akan “merusak fondasi proses perdamaian.”

    Pernyataan mereka bertepatan dengan peringatan dari Penasihat Senior Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Shaath yang mengatakan bahwa aneksasi Israel terhadap Tepi Barat kemungkinan akan memicu pemberontakan habis-habisan dari warga Palestina. Dia meramalkan bahwa “intifada” akan menerima dukungan dari seluruh dunia Arab.

    Intifada Kedua, yang meletus pada awal 2000-an, termasuk gelombang pemboman bunuh diri dan serangan teror lainnya telah menewaskan lebih dari 1.000 warga Israel.

    Penasihat Palestina itu juga mengatakan bahwa ia memperkirakan potensi perlawanan akan didanai dunia Arab. Sebagai catatan Arab Saudi mengirim miliaran dolar dalam beberapa hari pertama pada Intifada Kedua, tetapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut terkait hal itu.

    Bulan lalu, lebih dari seribu anggota parlemen dari seluruh Eropa menandatangani pernyataan yang mengutuk aneksasi sebagai “fatal bagi prospek perdamaian Israel-Palestina.”

    Netanyahu awalnya berencana memulai aneksasi pada awal Juli, tetapi rencananya ditunda setelah menghadapi tekanan internal dan eksternal.

    Aneksasi yang diusulkan merupakan bagian dari “rencana perdamaian” Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk kawasan itu, yang nantinya akan menyerobot sekitar 30 persen wilayah Tepi Barat ke dalam genggaman Israel.

  • Belum Ada ‘Lampu Hijau’ dari AS, Israel Tunda Aneksasi Tepi Barat

    Belum Ada ‘Lampu Hijau’ dari AS, Israel Tunda Aneksasi Tepi Barat

    TIKTAK.ID – Pencaplokan sejumlah wilayah di Tepi Barat dan Lembah Yordan yang rencananya akan dilaksanakan pada 1 Juli tenyata gagal, dan mungkin akan dilakukan pada hari-hari berikutnya. Alasan tertundanya rencana aneksasi itu karena belum ada “lampu hijau” dari Washington.

    Sebelumnya, pada Mei lalu para pemimpin Israel memutuskan musyawarah Kabinet dan parlemen untuk memperluas pencaplokan mereka ke permukiman Yahudi dan Lembah Yordan di Tepi Barat, dengan berkoordinasi dengan Washington. Rencana aneksasi itu diputuskan akan dilakukan pada 1 Juli 2020.

    Sayangnya, hingga hari yang direncanakan masih belum ada kesepakatan dengan Washington mengenai langkah itu yang masuk dalam proposal perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada Januari lalu. Israel mengaku pembicaraan terkait aneksasi ini masih terus berlanjut dengan Gedung Putih.

    “Saya pikir hal itu akan terjadi dalam beberapa minggu atau bulan mendatang, tetapi saya tidak paham soal perinciannya,” kata Menteri Energi Israel Yuval Steinitz, yang merupakan anggota partai Likud sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, seperti yang dilaporkan Reuters.

    Seorang pembantu Netanyahu mengatakan bahwa pembicaraan dengan Washington -sekutu utama Israel- terus berlanjut dan PM Israel telah berkonsultasi dengan para pejabat pertahanan Israel pada Rabu (1/7/20). Diskusi selanjutnya akan lebih sering dilakukan “dalam beberapa hari mendatang”.

    Para pemimpin Palestina, Perserikatan Bangsa-Bangsa, kekuatan Eropa dan negara-negara Arab telah mengecam setiap langkah teritorial sepihak yang direncanakan oleh Israel dan menganggap permukiman yang telah dibangun di atas tanah yang ditangkap dalam perang 1967 sebagai ilegal.

    Israel membantah ini, dengan mengutip akar-akar Alkitabiah, historis dan politis di Tepi Barat.

    Cetak biru Trump, yang diklaim untuk membantu menciptakan perdamaian antara Israel dan Palestina, juga menyerukan penciptaan negara Palestina. Namun dengan syarat memperluas wilayah Israel lebih dari 30% di Tepi Barat. Palestina telah menolak mentah-mentah rencana itu.

    Dunia Internasonal Tolak Aneksasi Israel

    Sekretaris Jendral PBB, Uni Eropa dan negara-negara Arab utama sepakat mengatakan bahwa pencaplokan Tepi Barat oleh Israel melanggar hukum internasional dan merusak tujuan mendirikan negara Palestina merdeka yang layak bersama Israel.

    Yordania, satu dari hanya dua negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, telah memperingatkan pencaplokan dapat memicu “konflik besar” dan belum mengesampingkan peninjauan kembali perjanjian damai 1994 antara Yordania dan Israel.

    Menulis di surat kabar Yedioth Ahronoth Israel pada hari Rabu lalu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan meskipun ia adalah “yang paling bersemangat membela Israel”, namun dia memandang pencaplokan “bertentangan dengan kepentingan jangka panjang Israel sendiri.”

    “Aneksasi akan menjadi pelanggaran hukum internasional,” katanya.

    Menteri luar negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian mengatakan kepada parlemen Prancis bahwa “keputusan aneksasi tidak dapat dibiarkan tanpa adanya konsekuensi”.

    Dia mengatakan Paris sedang “memeriksa opsi yang berbeda di tingkat nasional dan juga dalam koordinasi dengan mitra utama Eropa kami”.

    Kelompok hak asasi Amnesty International meminta komunitas internasional untuk mengambil tindakan tegas terhadap pencaplokan dan mentalitas “hukum rimba” Israel.

    “Anggota komunitas internasional harus menegakkan hukum internasional dan menyatakan kembali bahwa aneksasi bagian mana pun di Tepi Barat adalah batal demi hukum,” kata Wakil Direktur regional untuk Amnesty di Timur Tengah dan Afrika Utara, Saleh Higazi.

    “Mereka juga harus segera bekerja untuk menghentikan pembangunan atau perluasan permukiman ilegal Israel dan infrastruktur terkait di Wilayah Pendudukan Palestina sebagai langkah pertama untuk menghilangkan warga sipil Israel yang tinggal di permukiman tersebut.”

  • PBB Desak Uni Eropa Jatuhkan Sanksi ke Israel Jika Teruskan Rencana Aneksasi

    PBB Desak Uni Eropa Jatuhkan Sanksi ke Israel Jika Teruskan Rencana Aneksasi

    TIKTAK.ID – Seorang penyidiki Hak Asasi Manusia PBB pada Jumat (26/6/20), mendesak Uni Eropa untuk mempertimbangkan mencegah atau menjatuhkan sanksi kepada Israel jika ngotot untuk melakukan aneksasi sejumlah wilayah Palestina di Tepi Barat dan Lembah Yordania. Desakan ini disampaikan setelah beberapa hari sebelumnya lebih dari seribu anggota parlemen Eropa menyerukan hal yang sama.

    Sebelumnya pada Rabu lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutteres menekankan hal yang sama, menyerukan kepada Israel untuk menghentikan rencana aneksasi permukiman di Tepi Barat dan Lembah Yordania. Dia menambahkan bahwa upaya pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel itu akan menutup peluang perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina.

    Jumat kemarin pelapor khusus Amerika tentang hak asasi manusia di wilayah Palestina, Michael Lynk mengatakan Uni Eropa harus mendukung seruan peringatan kepada Israel dengan menyiapkan langkah-langkah balasan kepada negara Yahudi itu.

    Salah satunya dengan menerapkan sanksi ekonomi, perdagangan atau sanksi lainnya. Uni Eropa mengatakan pencaplokan wilayah Palestina oleh Israel harus dilawan.

    Enam tahun upaya pembicaraan damai antara Israel dan Palestina runtuh setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menetapkan 1 Juli sebagai dimulainya pembicaraan di Kabinet Israel tentang aneksasi.

    Ide aneksasi ini berawal dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dalam visi perdamaian Israel dan Palestina. Pada misi perdamaian itu Israel memasukkan sebagian permukiman Yahudi di Tepi Barat ke dalam wilayah Israel. Sementara itu bagian wilayah Palestina lainnya di bawah pengawasan yang sangat ketat.

    Bagi Palestina rencana aneksasi itu berarti perampasan tanah yang ilegal dilakukan oleh Israel.

    Pada 23 Juni lalu, anggota parlemen Eropa menyerukan hukuman setimpal bagi Israel jika melakukan aneksasi di permukiman Yahudi di Tepi Barat yang memilik penduduk lebih dari 400 ribu jiwa.

    “Kami mencapai pada titik di mana resolusi mencapai jalan buntu dan tidak dapat lagi berkontribusi untuk mencapai perdamaian yang adil dan tahan lama dan keamanan manusia yang layak bagi Palestina dan Israel,” kata Lynk.

    Namun, dokumen internal dan wawancara Reuters dengan lebih dari dua lusin diplomat dan pejabat Eropa, masih belum ada langkah konkret atau strategi yang jelas yang akan dilakukan untuk menghentikan rencana Israel. Atau tanggapan yang memiliki dampak jika Israel terus ngotot melanjutkan rencana aneksasinya.

    Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa aneksasi itu melanggar hukum internasional. Namun, Israel membantahnya, dengan mengutip koneksi Alkitab, sejarah dan politik negara Yahudi itu.

  • Pakar HAM PBB: Rencana Israel Caplok Tepi Barat adalah Apartheid Abad ke-21

    Pakar HAM PBB: Rencana Israel Caplok Tepi Barat adalah Apartheid Abad ke-21

    TIKTAK.ID – Hampir 50 pakar Hak Asasi Manusia PBB mengecam rencana Israel menganeksasi atau mencaplok beberapa wilayah di Tepi Barat yang diduduki Israel. Para pakar itu menyebutnya sebagai “visi apartheid abad ke-21”, tulis BBC, Selasa (16/6/20).

    Para pakar itu bilang, bahwa langkah semacam itu akan melanggar hukum internasional dan meninggalkan apa yang disebut “Bantustan Palestina”. Kata “Bantustan” merujuk pada kawasan-kawasan permukiman yang khusus bagi kaum kulit hitam di Afrika Selatan ketika masih di bawah rezim apartheid.

    “Pencaplokan wilayah pendudukan merupakan pelanggaran serius terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Konvensi Jenewa, dan bertentangan dengan aturan fundamental yang berkali-kali ditegaskan oleh Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum bahwa perolehan wilayah dengan perang atau kekerasan adalah tidak dapat diterima,” kata 47 ahli, yang ditunjuk oleh Dewan HAM PBB.

    Mereka menambahkan bahwa pendudukan Israel sudah merupakan “sumber pelanggaran HAM yang mendalam terhadap rakyat Palestina”, dan bahwa pelanggaran itu “akan semakin meningkat setelah pencaplokan”.

    “Israel baru-baru ini berjanji akan mempertahankan kontrol keamanan permanen antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Dengan demikian, pagi hari setelah aneksasi akan menjadi kristalisasi dari kenyataan yang sudah tidak adil: dua orang yang hidup di ruang yang sama, diperintah oleh negara yang sama, tetapi dengan hak yang sangat tidak setara. Ini adalah visi apartheid abad ke-21.”

    Para ahli mencatat bahwa Israel telah menganeksasi tanah yang diduduki di Yerusalem Timur pada 1980 dan Dataran Tinggi Golan Suriah pada 1981, dan bahwa pada kedua kesempatan itu Dewan Keamanan PBB mengutuk tindakan tersebut tetapi tidak melakukan “tindakan yang berarti”.

    “Kali ini pasti berbeda,” tambah mereka.

    Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina, Saeb Erekat, menyambut baik pernyataan para ahli. Dia menyebutnya sebagai “pengingat bagi masyarakat internasional tentang tanggung jawabnya, gawatnya situasi dan urgensi untuk menerapkan langkah-langkah akuntabilitas untuk mengakhiri penyelesaian kolonial ilegal”.

    Terkait aneksasi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan dia ingin “menerapkan kedaulatan Israel” ke sejumlah wilayah di Tepi Barat yang berisi permukiman Yahudi, serta sebagian besar tanah di sepanjang perbatasan Tepi Barat dengan Yordania, yang dikenal sebagai Lembah Jordan.

    Namun bagi warga Palestina yang tinggal di Lembah Jordan akan dikecualikan dari aneksasi. Laporan juga mengatakan pengecualian yang sama akan berlaku bagi warga Palestina di bagian lain di Tepi Barat.

    Dia mengatakan akan memulai aneksasi pada Juli nanti untuk menerapkan kedaulatan Israel di permukiman Yahudi dan Lembah Yordan.

    Langkah seperti itu secara efektif didukung oleh rencana “Deal of the Century” Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

    Visi Trump, yang dirilis pada Januari, juga membayangkan negara Palestina, 70% sisanya di Tepi Barat, seluruh Gaza, dan dengan Ibu Kotanya di pinggiran Yerusalem Timur.

    Sementara Palestina, yang mengklaim semua wilayah Tepi Barat, Gaza dan Yerusalem Timur, menolak rencana itu karena bias terhadap Israel dan penolakan hak-hak mereka.

    Israel telah menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur sejak perang Timur Tengah 1967. Ia menarik pasukan dan pemukimnya dari Gaza pada 2005, tetapi PBB mengatakan pendudukannya di sana belum berakhir.

    Lebih dari 600.000 orang Yahudi tinggal di sekitar 140 permukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Sebagian besar komunitas internasional menganggap permukiman itu ilegal di bawah hukum internasional, meskipun Israel dan Amerika yang dipimpin Trump membantahnya.

  • Tolak Aneksasi, Palestina Tarik Diri dari Semua Perjanjian dengan Israel dan AS

    Tolak Aneksasi, Palestina Tarik Diri dari Semua Perjanjian dengan Israel dan AS

    TIKTAK.ID – Presiden Otorita Palestina, Mahmoud Abbas mengumumkan bahwa negaranya akan mundur dari semua perjanjian dengan Israel dan Amerika, setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan akan melakukan aneksasi, tulis RT News.

    “Organisasi Pembebasan Palestina dan Negara Palestina mulai hari ini mundur dari semua perjanjian dan pemahaman dengan Pemerintah Amerika dan Israel dan semua kewajiban berdasarkan pada pemahaman dan perjanjian itu, termasuk terkait dengan keamanan,” kata presiden Abbas, pada pertemuan para pemimpin di Ramallah.

    Pengumuman ini muncul sebagai respons atas rencana Netanyahu untuk mencaplok permukiman Yahudi di Tepi Barat. Rencana itu tertuang dalam “Kesepakatan Abad Ini” yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump pada Januari.

    Abbas menegaskan dia melihat Israel sebagai “penjajah” ketika datang ke Tepi Barat.

    “Otoritas Pendudukan Israel sekarang harus memikul semua kewajibannya sebagai penjajah di tanah-tanah Palestina. Karena itu mereka harus menanggung semua konsekuensinya, dan hukum kemanusiaan internasional dan Konvensi Jenewa juga memberi tanggung jawab kepada Otoritas Pendudukan untuk merawat penduduk yang diduduki,” kata Abbas.

    Sejumlah perjanjian yang kini dianggap tidak sah oleh Pemerintah Palestina termasuk Perjanjian Oslo (1993), Perjanjian Hebron (1997) dan Perjanjian Sungai Wye (1998), yang menetapkan parameter keamanan antara Palestina dan Israel di Tepi Barat.

    Abbas menyebut Amerika sebagai “mitra kunci” bagi Israel dan dia mengatakan administrasi Trump “bertanggung jawab penuh” atas “pendudukan rakyat Palestina.”

    Amerika tampaknya mendukung rencana aneksasi Israel. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo bulan lalu menyatakan bahwa “pada akhirnya” itu merupakan keputusan Israel, tetapi para pemimpin Amerika akan berkonsultasi “secara pribadi” dengan Israel jika rencana itu dilanjutkan.

    Kesepakatan yang diusulkan Trump memberikan kemerdekaan bersyarat untuk Palestina dikritik karena mendukung Israel dan ditolak oleh Palestina, serta negara-negara Arab dan Eropa.

    Rencana tersebut juga termasuk perubahan wilayah yang menguntungkan Israel di Yerusalem dan Tepi Barat, yang dianeksasi oleh Yordania pada 1949 dan diambil Israel dalam perang 1967.